Mohon tunggu...
Jimmy S Harianto
Jimmy S Harianto Mohon Tunggu... Jurnalis - Mantan Redaktur Olahraga dan Desk Internasional Kompas

Redaktur Olahraga (1987-1993), Wakil Redaktur Opini dan Surat Pembaca (1993-1995), Redaktur Desk Hukum (1995-1996), Redaktur Desk Features dan Advertorial (1996-1998), Redaktur Desk Internasional (2000-2003), Wakil Redaktur Kompas Minggu (2003-2008), Redaktur Desk Internasional (2008-2012)

Selanjutnya

Tutup

Sosok Artikel Utama

Anies Baswedan: Undang-Undang ITE Perlu Direvisi

2 Desember 2023   05:39 Diperbarui: 3 Desember 2023   21:34 392
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Capres Anies Baswedan diwawancara wartawan usai dialog dengan Pers di PWI Pusat Jakarta, Jumat (1/12) siang. (Foto: Jimmy S Harianto)

"Jadi menurut saya, siapapun yang bertanding hari ini, itu memiliki kepentingan agar hasilnya bukan saja baik, akan tetapi juga hasilnya mendapatkan legitimasi. Dan ongkos legitimasi itu mahal sekali," kata Anies, "Kita menyaksikan apa yang terjadi di bulan Maret tahun 1998, ketika secara legal (Soeharto) itu terpilih, tetapi secara legitimasi tidak ada. Bertahannya berapa lama? Hanya dua bulan...," kata Anies.

Semua pihak, kata Anies, berkepentingan untuk menjaga legitimasi itu. Begitu juga dengan aparat keamanan. Walaupun ada sinyalemen ini dan itu, Anies masih yakin bahwa aparat keamanan, polisi, TNI, kejaksaan didalam jajaran sampai ke bawah, itu dalam posisi harus menjaga agar republik ini tetap tenang, aman, damai.

"Kedamaian itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan rasa keadilan. Jadi, bila di dalam pemilu itu ada rasa keadilan, maka akan ada kedamaian. Bila disitu tidak terjadi rasa keadilan, disitu muncul gejala ketidak damaian. Ini yang menurut saya perlu kita pegang," kata Anies Baswedan, yang siang itu di PWI Pusat didampingi sejumlah unsur partai pengusungnya.

Soal IKN

Di berbagai media, ditayangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas akan menolak IKN (Ibu Kota Nusantara, yang akan dipindah ke Kalimantan Timur). Anies Baswedan bersikap lebih diplomatis.

"Kami melihat ini bukan semata-mata IKN-nya. Tetapi kita memiliki tantangan pembangunan yang banyak dan urgen. Lalu, kita memiliki sumber daya fiskal yang terbatas.," kata Anies.

Undang-undang IKN itu sudah diterbitkan. Sudah mau dilaksanakan, kita punya fiskal terbatas. Mana dulu nih yang dikerjain? "Ada skala prioritas. Ada unsur prioritas secara urusan, dan prioritas secara waktu. Kita ada istilah, important and urgent. Nah, important and urgent harus segera diselesaikan.Tapi kalau important, not urgent ini bisa dikerjakan nanti," katanya.

Tentang IKN ini, Anies juga berpandangan, justru yang sangat mendasar bagi masyarakat di Kalimantan adalah soal infrastruktur penunjang. Di antaranya jalan tol. Kemudian jalur kereta api. Bandara di Kalimantan.

"Itu semua justru yang memberi manfaat kepada publik. Jadi, infrastruktur penunjangnya itu penting. Karena infrastruktur penunjang itu didasarkan oleh semua. Bahkan di Kalimantan kita perlu membangun jaring, hubungan antarkota yang lebih baik supaya lebih terintegrasi. Bukan hanya satu tempat yang lebih maju," katanya.

Soal Pemilih Muda

Anies Baswedan juga menaruh perhatian pada mayoritas pemilih di Pilpres 2024 nanti lebih dari 50 persennya adalah para pemilih muda. Ia berharap, agar media lebih mendorong kaum muda untuk memilih. Bukan golput. Karena golput tidak menyumbang apa-apa bagi legitimasi pemilihan pemimpin masa depan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosok Selengkapnya
Lihat Sosok Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun