Jika berbicara kesetaraan berarti menyangkut masalah persamaan tingkatan, kedudukan, juga pemenuhan hak dasar manusia. Termasuk untuk urusan energi, setiap warga negara memiliki hak setara yang nilai sama dalam memenuhi kebutuhan energi. Salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM).
Terkait dengan kesetaraan kebutuhan energi, negara kita telah mejalankan program satu BBM Satu Harga sejak empat tahun silam. Program strategis pro rakyat atas inisiasi kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut, sebagai solusi atas melambungnya harga jual BBM di banyak wilayah terutama di Indonesia bagian timur.
Program BBM Satu Harga dilatarbelakangi upaya pemerintah dalam menyeragamkan harga jual resmi Jenis Bahan Bakar Tertentu berupa Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan berupa Premium. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditugaskan untuk menyalurkan BBM ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Mengemban amanat negara, Pertamina menggenjot sejumlah infrastruktur pembangunan lembaga penyalur. Termasuk menata dengan baik pendistribusian BBM baik melalui darat, laut maupun udara. Tujuannya, agar masyarakat yang berada di wilayah 3T dapat merasakan BBM berkualitas dengan harga yang sama dengan harga di pulau jawa.
Dalam pelaksanaan program, Pertamina memiliki peran sentral dalam menciptakan energi berkeadilan. Kenapa?
Hal tersebut tidak lepas dari tugas utamanya dalam menyediakan pasokan energi berupa BBM termasuk gas dan harus mencukupi kebutuhan masyarakat mudah diakses dengan harga terjangkau. Poin ini menjadi rujukan bahwa, tugas Pertamina tidaklah mudah, jika ditinjau dari aspek geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Bukan persoalan gampang, sudah pasti iya. Tapi, ini menjadi tantangan buat Pertamina, demi asas keadilan dan kesetaraan. Hingga jelang kuartal ketiga tahun 2020 telah beroperasi 177 titik lembaga penyalur. Tentu yang menjadi fokus utama Pertamina adalah wilayah yang selama sangat sulit diakses sehingga menyebabkan disparitas harga jual yang sangat tinggi.
Pertamina semakin optimis dengan target pembangunan lembaga penyalur. Termasuk meningkatkan kapasitas storage lembaga penyalur di wilayah terpencil. Dukungan stakeholder pun sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur darat dan dermaga laut.Â
Jika kita flashback ke belakang, apa yang menjadi penyebab harga BBM di beberapa wilayah mahal? Harga BBM menjadi mahal karena di luar garis distribusi Pertamina. Singkatnya, produk BBM menjadi mahal karena dijual oleh pedagang eceran. Bukan penjualan yang dilakukan oleh lembaga penyalur resmi Pertamina seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Premium Minyak dan Solar (APMS), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBU-N) atau dulu dikenal dengan sebutan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Seperti halnya di Papua, minimnya infrastruktur menjadi persoalan distribusi dan transportasi produk BBM. Akses jalan yang kurang layak menjadi kendala agar memudahkan armada transportasi Pertamina melakukan pendistribusian BBM di wilayah itu.
Lantaran persoalan akses jalan yang tidak layak, mendorong pendistribusian BBM menggunakan jalur lain menggunakan transportasi udara misalnya. Terlebih untuk menjangkau pedalaman Papua yang sulit.
Dampak Ekonomi
Dengan turunnya harga jual BBM di wilayah tertentu melalui program BBM Satu Harga sudah mulai menunjukan dampak positif khususnya pada perekonomian kerakyatan. Harga BBM yang terjangkau dan mudah diakses menjadi variabel yang mendongkrak produksi masyarakat.
Sebut saja nelayan akan kebutuhan solar dan premium untuk perahunya, petani untuk mengaktifkan mesin traktor hingga industri kecil menengah yang bergantung pada suplai BBM untuk keperluan produksi dan distribusi. Ini menjadi efek domino yang mempengaruhi peningkatan sehingga kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Ini nyata dan mulai terlihat.
Seperti dilansir kompas.com, BBM murah sudah dapat dinikmati masyarakat nelayan di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar). Sejak diresmikan Juni lalu, kurang lebih 2000 nelayan setempat dapat merasakan BBM murah.
Dulu, sebelum Program BBM Satu Harga, nelayan harus menebus BBM dengan harga tinggi untuk keperluan kapal motor di tingkat pengecer. Kini, mereka bisa membeli BBM dengan harga sama dengan yang dijual di kota-kota, yakni premium Rp 6.450 per liter, dan solar Rp 5.150 per liter.
Dengan begitu, nelayan bisa memenuhi demand ikan yang dibutuhkan dengan harga yang kompetitif. Perekonomian rakyat menjadi lebih sehat dan kehidupan nelayan perlahan menuju ke arah lebih baik secara ekonomi.
Masih di Kompas.com (25 September 2020), hingga 2020, terdapat 14 SPBU Kompak (tipe SPBU yang Pertamina khususkan untuk daerah remote) yang tersebar di 14 kampung di sembilan distrik, yakni Distrik Agats, Sawa Erma, Joerat, Atsj, Siret, Suator, Fayit, Awyu dan Distrik Safan. Titik suplai BBM ini berasal dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kabupaten Merauke dengan menempuh perjalanan multimoda darat, laut dan sungai.
Dari terminal, BBM diangkut menggunakan mobil tangki, dan kemudian menggunakan kapal yang ditempuh selama beberapa hari perjalanan sebelum tiba di SPBU Kompak yang terletak di pinggir sungai ini. Masyarakat setempat menyampaikan apresiasi kepada Pertamina dan berbagai pihak yang sudah turut andil mewujudkan SPBU Kompak termasuk masyarakat yang sudah bersedia memberikan tanahnya untuk dijadikan Lembaga Penyalur BBM Satu Harga.
Dulunya, warga membeli BBM seharga Rp 20.000 -- Rp 50.000 per liter di pedagang eceran. Mahalnya BBM membuat warga sulit untuk beraktivitas seperti mencari ikan. Khusus di Kampung Mamugu dan Batas Batu Distrik Sawa Erma yang berbatasan dengan Kabupaten Nduga, tentunya menjadi kabar baik bagi warga. Begitpun warga Kenyam, Kabupaten Nduga. Dengan hadirnya SPBU sangat membantu warga mendapatkan harga BBM yang, dan lebih mudah dijangkau, dengan harga Rp 6.450 untuk jenis premium, dan Rp 5.150 untuk jenis solar.
Kornelis yang merupakan warga setempat, yang kesehariannya membawa perahu fiber mengatakan, sebelum kehadiran BBM Satu Harga, dia harus mengeluarkan Rp 100.000 untuk 5 liter premium. Premium itu dibeli dari pedagang eceran yang berada di pinggiran Sungai Aswet, Distrik Agats.
5 liter premium itu hanya Kornelis gunakan untuk perjalanan dari Kota Agats ke Kampung Yepen, Distrik Agats pulang pergi dengan perahu fiber 15 PK. Sekali jalan ke Kampung Yepen dan Agats sekitar 35 menit. Itu pakai perahu dengan mesin 15 PK. Tapi kalau pakai speed cepat bensin lebih boros juga.
Sejak hadirnya SPBU Kompak BBM Satu Harga di Distrik Agats, Kornelis mengaku senang. Karena dia cukup mengeluarkan Rp 32.250 untuk membeli premium 5 liter. Diapun kini dapat membawa hasil pertanian seperti ubi, labu, cabai dan sayur mayur lainnya untuk dijual di Agats dengan menggunakan perahu fibernya, tanpa harus mengeluarkan uang Rp 100.000 setiap harinya. Kornelis mengaku senang, menurutnya bensin yang dijual harganya murah sama seperti di Jawa.
***
Dengan program BBM Satu Harga semakin mencerminkan jika bangsa kita sangat berkeadilan. Setiap warga negara dan segenap lapisan masyarakat memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh hak-haknya termasuk BBM yang dapat dijangkau.
Kendati bangsa kita saling berbatasan pulau, namun pemerintah bersama Pertamina tidak membatasi tujuan untuk mewujudkan sila kelima. Keadilan Sosial Bagi Selurah Rakyat Indonesia.
Dengan progress BBM Satu Harga yang selalu memperlihatkan tren positif dapat berjalan lancar dan melewati setiap hambatan dan rintangan hingga target dapat dirampungkan. Inilah yang dapat dilihat bahwa BBM Satu Harga adalah bukti jika bangsa Indonesia merawat dan menjaga kesetaraan untuk setiap warga negaranya. (*)
