Hanya dalam hitungan hari, Joko Widodo terpaksa mengecewakan publik pemilihnya. Sebab dia tak menunaikan janji memilih sosok-sosok yang duduk di kabinet dari kalangan profesional dan independen. Kurang lebih sepertiga Menteri di sekelilingnya, justru merupakan perwakilan partai. Sejarah dan rekam jejak selama 4 tahun ini membuktikan, hampir semua para pembantunya yang berasal atau berkait dengan partai politik, tak ada yang menorehkan catatan perkembangan atau kemajuan pada bidang yang ditangani, sepadan dengan sepak terjang yang diperagakan Jokowi. Dalam beberapa hal malah terjadi kemunduran dari yang semestinya.
Menjelang pemilihan wakil rakyat yang bersamaan dengan pemilihan Presiden tahun depan, sebagian besar Menteri yang berasal dari partai politik itu, justru memilih ikut berkompetisi memperebutkan kursi DPR. Sudah barang tentu mereka nanti harus cuti untuk melakukan kampanye dan meninggalkan tugas maupun kewajiban eksekutif yang selama ini diamanahkan kepadanya. Padahal, sesungguhnya pada kementerian masing-masing masih banyak pekerjaan rumah yang belum mereka tuntaskan.
+++
Ya, Jokowi mungkin memaklumi semua itu sebagai sebuah keniscayaan yang tak bisa dipungkiri atau dihindari. Beliau justru perlu mengerahkan energi ekstra untuk mengupayakan keadaan yang mengarahkan, mendesak, bahkan bila perlu menjebak, para pembantunya yang berasal dari kelompok politik melakukan tugas dan tanggung jawab mereka yang semestinya.
Tapi sesungguhnya semua itu --- sedikit maupun banyak --- justru meracuni sebagian mental aparat birokrasi yang ingin direvolusinya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme justru tetap marak di sebagian besar kalangan. Sebab penangkapan dan pengungkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terserak di berbagai lembaga Negara maupun pemerintahan --- bahkan pada kalangan kepala daerah maupun wakil terhormat yang dipilih langsung oleh rakyat --- sebenarnya hanya permukaan gunung es semata.
Mental busuk dan bejat tindak pidana KKN yang merasuki hampir merata itu, harus segera dibasmi dan dibongkar. Sepertinya memang tak ada jalan yang mungkin selain "revolusi".
Sebagaimana yang pernah diungkapkan Joko Widodo sendiri, pembenahan pendidikan merupakan strategi jangka panjang yang harus dilakukan. Sementara penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah upaya jangka pendek yang perlu disegerakan.
Tapi justru pada lembaga-lembaga penegak hukum pula KPK berulang kali membuktikan maraknya tindak pidana KKN itu masih berlangsung.
+++
Ya, Joko Widodo berpeluang besar terpilih lagi untuk periode 2019-2024 mendatang. Tapi mungkin bisa jadi kesia-siaan yang hanya tertunda jika dasar-dasar revolusi mental tersebut tak mampu kokoh diletakkannya selama periode 5 tahun mendatang. Terutama kalau kepentingan politik tetap dibiarkan mengacau upaya yang ingin dan perlu dilakukannya.
Sehebat apapun, jika beliau terpilih lagi, pengabdian Joko Widodo sebagai Presiden yang memimpin bangsa Indonesia harus berakhir pada 2024 nanti. Siapapun berkemungkinan akan terpilih kemudian. Termasuk mereka yang memiliki rekam jejak yang kotor dan menjengkelkan. Sebab sistem demokrasi yang kita miliki hari ini memungkinkan kekuatan harta kekayaan yang dikuasai bekerja efektif untuk merebutnya.
