Reklamasi Teluk Jakarta, Ada Udang di Balik Rempeyek Pergub DKI No 58 Tahun 2018

Dengan demikian, sangatlah patut diduga jika penerbitan Peraturan Gubernur DKI 58/2018 --- yang sejatinya akan mengakomodasi langkah-langkah untuk meneruskan reklamasi --- terlihat jelas ingin memojokkan keputusan yang diambil Djarot sebelumnya. Hal yang memang terlihat jelas pada bagian 'Menimbang' sebagaimana telah diuraikan di atas.

Badan Koordinasi yang dibentuk lewat Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2018 itu, sesungguhnya hanya sebuah kesia-siaan, tidak relevan, bahkan sekaligus memgacaukan hal-hal baik yang sudah ada.

Jika ingin meneruskan reklamasi, mengapa tak melakukannya saja?

Bersikap kesatria tentu akan lebih baik. Termasuk mengakui kesalahan ucap dan janji-janji yang pernah dilontarkan sebelumnya.

Jilal Mardhani, 13 Juni 2018