AHOK/ Nah, pendapatan Iuran Jaminan Transportasi Publik itu bisa menutup defisit PAD karena warga tak mau lagi memiliki kendaraan pribadi. Bayangin aja. Kalau 1/3 memutuskan tidak mau membeli atau memiliki kendaraan karena layanan angkutan umum sudah OK, maka pendapatan DKI bisa berkurang sampai 10 persen. Bisa gawat kalau ga ada penggantinya.
SILVI/ Tapi koh, jalan-jalan kita kan sempit? Angkutan massal yang masuk ke lingkungan bakal bikin jalanan makin macet dong?
AHOK/ Kita juga harus benahi manajemen lalu lintas jalan raya kita, mpok Silvi. Pertama, setiap ruas jalan akan kita bagi 3 ruang, untuk lintasan angkutan massal, lalu untuk mobil pribadi dan kendaraan roda 4 lainnya termasuk truk misalnya, dan terakhir khusus sepeda motor. Kedua, kecuali angkutan massal umum yang sedapat mungkin bisa dilakukan untuk kedua arah perjalanan, lintasan yang disediakan untuk mobil maupun sepeda motor hanya disediakan satu arah. Otomatis kendaraan pribadi bakal membutuhkan lintasan yang lebih jauh dibanding angkutan massal. Sistem satu arah menyebabkan mereka perlu memutar lebih jauh dibanding sebelumnya. Hal ketiga yang paling penting, arah lintasan sepeda motor dengan mobil harus saling berlawanan alias contra-flow. Jadi sepeda motor tidak lagi menyerobot lintasan kendaraan lain yg justru sering bikin macet. Sebab dengan contra flow akan sulit dan berbahaya bagi keselamatan mereka.
SANDI/ Wah, kalau lalu lintas diatur seperti itu, paling tidak jalan-jalan ga ruwet seperti sekarang ya. Setelah ada Jaminan Transportasi Publik berarti masyarakat tidak dipungut bayaran lagi kan?
JAROT/ Betul, mas Sandi. Warga non Jakarta maupun pendatang kita dorong untuk beli kartu langganan. Kalau tidak mereka tidak bisa menggunakan sistem angkutan publik yang tersedia. Sementara menggunakan angkutan pribadi mobil atau motor merupakan pilihan rumit sekaligus mahal.
SANDI/ Karena struktur tata ruang kita selama ini ga pernah berorientasi kepada sistem layanan angkutan massal umum, polanya jadi kurang bersahabat. Pasti sulit sekali mengatur rute agar warga masih nyaman dan mudah menjangkau shelter terdekat. Kalau dipaksakan rutenya malah muter-muter dan jadi tidak efisien.
AGUS/ Kayaknya kita bisa adopsi sistem yang digunakan aplikasi digital untuk layanan angkutan seperti yg marak akhir-akhir ini. Mereka sudah mengembangkan layanan sharing ride atau pool.
AHOK/ Cocok, mas Agus! Nanti kita sediakan sistem aplikasi sharing ride untuk angkutan massal umum khusus melayani perjalanan di dalam lingkungan maupun menuju dan dari shelter terdekat ya. Tinggal tetapkan titik-titik kumpul terdekat dengan tempat tinggalnya.
SILVI/ Kalau layanan itu tetap gratis kayaknya masyarakat ga perlu naik motor atau mobil pribadinya lagi untuk aktivitas rutin sehari-harinya. Kita bisa terapkan tingkat pelayanan minimal. Jadi aplikasinya bisa memperkirakan total waktu tempuh yang diperlukan lengkap dengan jenis dan rute angkutan umum yang akan digunakan. Termasuk harus pilihan shelter untuk berganti angkutan.
AHOK/ Nah, berarti masyarakat bisa mengukur waktu perjalanannya lebih teliti. Jika peraturan daerah soal kewajiban warga terhadap lingkungan dan komunitasnya disusun, kita usulkan juga tentang hak-haknya. Setiap warga berhak bekerja setengah hari seminggu sekali agar bisa menunaikan peran yang diwajibkan lingkungan kepadanya.
ANIES/ Jika demikian, aturan ketenaga kerjaan Jakarta juga perlu disesuaikan ya. Agar jumlah kerja mereka tetap sesuai ketentuan jam masuk dan pulang kerja setiap harinya mungkin perlu ditambah. Jadi hak bekerja setengah hari seminggu sekali itu tidak merugikan perusahaannya. Jika sebelumnya masuk jam 8:30 pulang 16:30 maka diganti menjadi 8:00 sampai 17:00.
