Aset dan Kewajiban Amnesti Pajak
Entitas telah menerapkan PSAK 70 terkait "Mewakili Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak". PSAK ini mengatur perlakuan pembukuan atas pengeluaran sumber daya dan kewajiban sesuai UU no. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Aset penangguhan pajak diukur sebesar biaya . Biaya perolehan asset pengampunan pajak dianggap sebagai beban dan menjadi alasan bagi Entitas untuk mengambil pengukuran setelah memulai pengakuan.
Kewajiban pengampunan pajak diukur senilai kewajiban kontraktual yang mengikat secara hukum untuk menyerahkan uang atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang secara langsung terkait dengan perolehan aset penangguhan pajak.
Perbedaan antara aset penangguhan pajak dan kewajiban pembebasan pajak diakui dalam dalam catatan tambahan modal disetor. Perusahaan mempersepsikan uang tebjusan yang dibayarkan pada laporan laba rugi dalam jangka waktu Surat Pengampunan Pajak diserahkan.
Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan terdiri dari pajak tahunan saat ini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaski atau peristiwa yang secara langsung diakui ke ekuitas dan penghasilan komprehensif lainnya.
Pajak penghasilan saat ini ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.
Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang telah ditetapkan atau disahkan pada tanggal laporan posisi keuangan dan akan digunakan ketika aset pajak tangguhan dipulihkan atau kewajiban pajak tangguhan diselesaikan.
Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan strategi risiko laporan akuntansi, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan kewajiban dan jumlah nilai tercatatnya.
Saldo dari kerugian fiscal yang dapat dikompensasi dianggap sebagai aset pajak tangguhan yang dapat terpakai untuk diperhitungkan dengan jumlah laba fiscal pada masa mendatang.
