Ilmu Pencegahan Kejahatan dalam Kebijakan Publik
Kasus Pendidikan dan Kesadaran Publik: Upaya pencegahan kejahatan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran publik dapat dilihat dari berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah dan LSM. Misalnya, kampanye anti-narkoba di sekolah-sekolah dan komunitas. Pendidikan dan kesadaran publik adalah kunci dalam mencegah kejahatan. Program-program ini harus didukung oleh kebijakan yang jelas dan sumber daya yang memadai untuk mencapai hasil yang optimal.
Bagaimana Kebijakan Kriminal Diterapkan di Ruang Publik di Indonesia?
Teori G Peter Hoefnagels tentang kebijakan kriminal menekankan pentingnya reaksi sosial terhadap kejahatan. Hoefnagels mengklasifikasikan reaksi sosial ini menjadi dua kategori: reaksi jarak (distance) dan reaksi kedekatan (closeness). Reaksi jarak mencakup respons seperti ketakutan, kemarahan, dan keinginan untuk menghukum, sementara reaksi kedekatan melibatkan empati, pemahaman, dan upaya rehabilitasi.
Designation
Menurut Hoefnagels, konsep kejahatan sangat bergantung pada prinsip penunjukan, yaitu bagaimana masyarakat dan hukum menetapkan perilaku tertentu sebagai kriminal. Ini berarti bahwa apa yang dianggap sebagai kejahatan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur dan budaya masyarakat dapat mempengaruhi jenis kejahatan yang terjadi.
Pendekatan Preventif dan Rehabilitatif
Hoefnagels menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam kebijakan kriminal. Ini mencakup upaya untuk mencegah kejahatan melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan penguatan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Selain itu, ia juga mendukung pendekatan rehabilitatif yang bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak mengulangi perbuatannya.
Kolaborasi Multi-Stakeholder
Hoefnagels percaya bahwa kebijakan kriminal yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Setiap pihak memiliki peran penting dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi kejahatan dan meningkatkan keamanan publik.
Implementasi Praktis di Indonesia
