Menoh, Gusti. A. B. 2015. Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler menurut Jürgen Habermas. Yogyakarta: PT. Kanisius.
Morgenthau, Hans J. 2010. Politik Dunia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Said, Prof. Salim. 2013. Bahan Mata Kuliah: Indonesian Politics, History, and Society. Salemba: Universitas Pertahanan Indonesia.
Tim Penulis PCR Cohort II Unhan. 2013. Peta Konflik Indonesia Tahun 2013. Sentul: Universitas Pertahanan Indonesia.
[1] Dari faktor pembentukan negara, bangsa Indonesia adalah negara “civic nation” yang multietnis. Bangsa “Indonesia” sudah memiliki roh kebangsaan, namun belum memiliki fisik atau ragawi negara. Sebelum diproklamirkan ke dalam sebuah deklarasi kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah memiliki sebuah kesepakatan fiktif yang memiliki satu kesatuan ibu pertiwi dengan sebutan “Nusantara”. Baru pada tanggal 17 Agustus 1945 roh kebangsaan itu memiliki fisik atau ragawi negara yang dikenal luas di seluruh dunia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
[2] Prof. Susanto Zuhdi mengatakan bahwa dalam sejarah dunia, hanya ada 3 (tiga) negara yang mendapatkan kemerdekaan dengan perjuangan, yakni Viet Nam, Indonesia, dan Aljazair. Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah yang tepat untuk mulai menuliskan konflik dalam sejarah Indonesia masa pra-kemerdekaan. Sumpah Pemuda ini tidak lahir dengan sendirinya turun dari langit, melainkan adanya rasa imagined community atau memori kolektif atau rumah masa lalu yang dirumuskan sebagai tiga hal rasa kebersamaan Indonesia, yakni Tanah Indonesia, Bangsa Indonesia, dan Bahasa Indonesia.
[3] Berdasarkan Peta Konflik Tahun 2013, konflik berdasarkan isu yang paling terendah adalah konflik antar-agama dengan persentase sebesar 0,67% atau sebanyak 2 kasus; intra-agama dengan persentase 1,01% atau sebanyak 3 kasus (Peta Konflik Tahun 2013, Universitas Pertahanan Indonesia, 2014, p.32).
