Terlepas dari itu semua, Presiden juga menegaskan dan meminta para gubernur seluruh Indonesia untuk mendukung dan memfasilitasi kebijakan inpres revitalisasi pendidikan vokasi ini.
Peta Jalan IRPV pada Level Daerah
Harapan besarnya adalah Inpres revitalisasi pendidikan vokasi sejatinya dapat berjalan mulus di level provinsi. Konsorsium antar-kementrian di tingkat nasional koordinasi antar 11 kementrian dan lembaga di atas, akan menemukan relevansi dan signifikansinya manakala pada level provinsi  dapat dilaksanakan secara koheren.  Tentu saja dibutuhkan upaya bersama secara komprehensif seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi. Bergerak cepat dan secara bersama-sama pada level praksi ini justru sangat menentukan apakah kebijakan nasional revitalisasi pendidikan vokasi ini akan berjalan mulus atau kemudian menguap begitu saja tanpa ujung, kalau tidak disebut kebijakan yang retoris.
Sejatinya ke-11 kementrian dan lembaga di level pusat secara cepat melakukan konsolidasi khusus implementasi inpres revitalisai pendidikan vokasi (IRPV) ini untuk kemudian membentuk sebuah satuan kerja derivative (SKD) di level daerah provinsi. Pada level SKD inilah inpres IRPV dipertaruhkan implementasinya. Pada saat yang sama SKD-IRPV dapat melakukan semacam curah gagasan secara simultan dan bersifat praksis. Ini karena diharapkan dalam SKD-IRPV ini akan berhimpun para pelaku dan praktisi pendidikan vokasi pada garis depan, seperti para kepala sekolah SMK dilevel sekolah menengah, para pimpinan politeknik, sekolah vokasi di univeristas, serta sekolah tinggi vokasi yang tersebar di setiap wilayahnya masing-masing. Selain itu juga akan melibatkan dinas-dinas terkait dalam lingkup 11 kementrian nasional, seperti dinas perindustrian, keuangan, disnakertran, dan BUMN yang ada di wilayah tersebut.
Paradigma Pendidikan Vokasi Â
Bagaimanapun juga, peta jalan revitalisasi ini mengharuskan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meletakkan terlebih dahulu apa yang kita sebut sebagai paradigm pendidikan vokasi. Lebih dari dua dasawarsa pendidikan vokasi kita sesungguhnya lebih condong mengikuti mazhab jerman. Hal ini bukan saja karena jerman memang memiliki tradisi yang gemilang dalam urusan teknologi dan pendidikan vokasi, melainkan juga karena hampir seluruh pakar teknologi Indonesia, belajar dan menyelesaikan studi di german. Terlebih karena factor ketokohan prof. BJ. Habibie yang mendominasi pemikiran pendidikan bermazhab Jerman. Pertanyaannya adalah apakah mazhab pendidikan vokasi Jerman masih relevan?
Belakangan, selain Jerman, kita juga mulai melirik Negara-negara asia timur seperti Jepang, korea dan Taiwan. Sebut saja, negara yang disebut terakhir  sedang menajdi perhatian para praktisi pendidikan vokasi di Indonesia. Pada awal Januari 2017 ini, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti terus meningkatkan program kerja sama dengan berbagai institusi internasional. Yang terbaru adalah kerja sama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di Taiwan, baik dalam bidang pendidikan maupun penelitian.
Sebagaimana di-release dalam halaman ristekditi, pertemuan joint working group (JWG) antara perguruan tinggi-perguruan tinggi kedua negera dilakukan di Bandung, akhir tahun lalu. Dari pertemuan tersebut disepakati akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Indonesia-Taiwan Centre (ITC) di Indonesia. Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Patdono Suwignjo seusai melakukan pertemuan dengan Direktut Politeknik Negeri Bandung di Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2017. Â Secara umum Politeknik Negeri Bandung nanti bertugas mengoordinasikan kerja sama pendidikan tinggi maupun bidang penelitian antara perguruan tinggi kedua negara.
Mazhab Pendidikan Vokasi : Jerman vs Taiwan
Sebagai Negara maju Jerman jelas sangat establish dalam membangun tatanan pendidikan vokasinya. Mereka sangat kuat mensinergikan antar pemangku kepentingan dalam mamajukan ekonomi, industry dan pendidikan vokasi.  Sebagaimana ditulis Tongam Tampubolon, seorang Widyaiswara P4TK Medan, dalam melaksanakan pengembangan pendidikan  vokasi, Jerman mempunyai lima kunci sukses, yaitu :
Pertama, Cooperation of government and industry.Bersama-sama antara Pemerintah dan Industri menyusun dan mendesain kerangka pendidikan kejuruan dan demikian juga pelatihan. Kerjasama dapat mencakup pembiayaan dan pengembangan kurikulum dan implementasinya, serta bersama-sama melaksanakan assessment proses dan lulusan pendidikan kejuruan itu. Demikian juga dilakukan sebuah kesepakatan tentang sertifikasi kompetensi yang mencerminkan harapan kualitas lulusan dengan tuntutan kompetensi sesuai standar yang berlaku di Industri.
