Setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia yang ke-8, harapan dan ekspektasi masyarakat kini tertuju pada Kabinet Merah Putih yang baru diumumkan malam harinya. Prabowo, sosok yang telah lama berkecimpung di panggung politik dan militer Indonesia, memikul tanggung jawab besar untuk memenuhi janji-janji yang telah ia gaungkan selama kampanye. Dengan pengumuman kabinet barunya, yang terlihat gemuk dengan banyaknya menteri dan wakil menteri dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan partai koalisi, etnik nusantara, hingga profesional, tanda-tanda bahwa pemerintahan ini akan inklusif terlihat jelas. Namun, inklusivitas ini juga datang dengan tantangan besar: apakah kabinet yang beragam ini akan mampu bekerja harmonis dalam menghadapi kompleksitas permasalahan bangsa?
Selain itu, pemisahan dan penambahan kementerian serta wakil menteri tampak jelas sebagai upaya mengakomodasi banyak kepentingan politik. Di satu sisi, langkah ini bisa dipandang sebagai strategi untuk meredam potensi konflik di parlemen, memastikan stabilitas dukungan politik yang dibutuhkan. Namun, di sisi lain, langkah ini bisa dianggap sebagai kompromi yang terlalu besar, dengan risiko mengurangi efisiensi birokrasi dan memperlambat pengambilan keputusan. Tantangan ini bukan hanya milik Prabowo dan kabinetnya, tetapi juga kita sebagai rakyat yang harus ikut berperan aktif dalam mendorong pemerintah bekerja secara efektif.
Pada waktu pelantikan, ajakan Prabowo untuk kita semua “mari bekerja bersama” menjadi penutup pidatonya yang bermakna dalam. Ajakan ini bukan hanya sekadar retorika politik, melainkan panggilan nyata kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu membangun negeri ini. Kita semua, dengan peran dan profesi masing-masing, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga semangat gotong royong ini agar tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan nyata sehari-hari.
Permasalahan utama yang kini dihadapi oleh pemerintahan Prabowo adalah bagaimana ia akan mewujudkan visinya untuk memenuhi janji-janji kampanyenya yang ambisius. Prabowo berjanji akan mengangkat perekonomian bangsa, menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat ketahanan energi dan pangan, serta menjaga keamanan nasional. Namun, janji-janji ini tentunya membutuhkan strategi yang jelas dan terukur untuk dapat direalisasikan dalam waktu lima tahun ke depan. Pertanyaannya, bagaimana Prabowo akan merancang strategi ini dengan kabinet yang begitu gemuk dan beragam?
Di tengah euforia pelantikan, masyarakat juga menyoroti peran penting yang akan dimainkan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Sebagai figur yang relatif baru dalam panggung politik nasional, peran Gibran akan menjadi sorotan tajam. Apakah ia hanya akan menjadi simbol representasi generasi muda dan pewaris kepemimpinan Jokowi, ataukah ia mampu berperan aktif sebagai partner strategis Prabowo dalam mewujudkan visi pemerintahan yang efektif?
Prabowo juga harus menghadapi tantangan dari lawan-lawan politiknya, baik dari dalam maupun luar koalisi. Mereka yang kalah dalam pemilu tidak akan tinggal diam dan tentu mencari celah untuk merongrong popularitas pemerintahan baru ini. Selain itu, tantangan dari isu-isu yang diangkat dalam pidato kenegaraan Prabowo, seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, dan pertahanan keamanan nasional, harus diatasi dengan strategi yang konkret dan solutif. Di tengah semua ini, ajakan Prabowo untuk bekerja bersama seolah menjadi panggilan kepada seluruh bangsa: tidak ada waktu untuk berleha-leha, semua elemen bangsa harus bergerak menuju tujuan yang sama.
Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia berperan dalam mendukung pemerintahan ini. Pada hakikatnya, pemerintahan yang efektif tidak hanya bergantung pada pemimpin dan jajaran kabinetnya, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai lapisan. Partisipasi rakyat dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kebijakan yang lebih responsif dan akuntabel. Salah satu cara yang paling mendasar adalah dengan meningkatkan kesadaran politik dan sosial di kalangan masyarakat. Kita perlu lebih peduli terhadap isu-isu yang dihadapi bangsa dan memantau kinerja pemerintah dengan kritis namun objektif. Mengkritik kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum atau melanggar hak-hak rakyat sangat penting, namun kritik ini harus diimbangi dengan solusi yang konstruktif.
Sebagai individu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung jalannya pemerintahan yang baik. Mematuhi undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan adalah langkah awal yang paling dasar, tetapi peran kita tidak hanya berhenti di situ. Misalnya, kita bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung kebijakan pemerintah, seperti program-program pemberdayaan masyarakat, menjaga lingkungan, atau mendukung program kesehatan dan pendidikan. Terlibat dalam diskusi publik dan memberikan masukan positif, baik melalui media sosial, forum diskusi, atau kegiatan komunitas, juga bisa menjadi bentuk partisipasi aktif. Setiap suara yang terlibat dalam dialog tersebut memiliki potensi untuk memengaruhi kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.
Sebagai komunitas, sinergi antara masyarakat dan pemerintah harus terus diperkuat. Kekuatan komunitas lokal dalam membantu implementasi kebijakan pemerintah sangatlah besar. Misalnya, komunitas bisa berperan dalam mensosialisasikan program-program pemerintah di tingkat akar rumput, membantu menciptakan solusi bagi permasalahan lokal, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan bersatu dalam visi dan misi yang sama, baik pemerintah maupun masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan perbaikan infrastruktur.
Selain itu, kelompok profesional juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung jalannya pemerintahan. Para akademisi, teknokrat, dan profesional di berbagai bidang bisa memberikan kontribusi melalui keahlian dan pengetahuan yang mereka miliki. Misalnya, mereka bisa menawarkan riset dan solusi yang berbasis data untuk membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Para ekonom, misalnya, dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai kebijakan fiskal dan moneternya, sementara para ilmuwan dan teknolog bisa membantu dalam inovasi di sektor energi, kesehatan, dan pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia profesional akan menghasilkan kebijakan yang lebih inovatif, efisien, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi juga oleh dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakatnya. Semakin banyak masyarakat yang terlibat secara aktif, semakin besar peluang bagi pemerintah untuk memahami dan merespon kebutuhan nyata rakyatnya. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak dalam irama yang sama, saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemajuan bangsa. Rakyat sebagai kontrol sosial juga memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini adalah kemitraan yang seimbang dan saling menguntungkan, di mana keberhasilan atau kegagalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia.
Strategi mewujudkan janji-janji
Untuk menjawab pertanyaan terkait strategi Prabowo dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya, salah satu pendekatan yang paling krusial adalah memastikan bahwa kabinet yang gemuk ini bisa bekerja secara efisien. Dalam konteks ini, ukuran kabinet bukanlah hal yang paling menentukan, melainkan bagaimana struktur yang besar ini dapat beroperasi dengan sinergi dan produktivitas maksimal. Prabowo harus memastikan bahwa setiap anggota kabinet, mulai dari menteri hingga wakil menteri, memahami dengan jelas tanggung jawab yang mereka emban. Mereka bukan hanya sekadar pejabat yang memiliki kekuasaan administratif, tetapi juga pelayan publik yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memenuhi harapan rakyat. Ini berarti, setiap anggota kabinet harus memiliki orientasi kerja yang jelas: melayani, bukan dilayani.
Salah satu langkah pertama yang perlu diambil oleh Prabowo adalah menegaskan kepada para menteri dan wakil menterinya bahwa mereka bukanlah “petinggi” yang duduk di atas takhta kekuasaan, melainkan pemimpin yang bertanggung jawab untuk bekerja demi rakyat. Perubahan pola pikir ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota kabinet menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Dalam pemerintahan yang sukses, setiap individu dalam kabinet harus mengedepankan kepentingan nasional di atas ambisi pribadi atau kepentingan kelompok. Prabowo perlu menetapkan standar tinggi terkait transparansi dan efisiensi kerja di dalam kabinetnya, sehingga setiap menteri dan wakil menteri paham bahwa posisi mereka bukan sekadar simbol status, tetapi sebagai agen perubahan yang berperan aktif dalam menjalankan visi besar bangsa ini.
Selain itu, untuk mencapai efisiensi yang optimal, Prabowo perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian agar tidak ada silo-silo yang bekerja sendiri-sendiri. Seringkali, dalam pemerintahan dengan struktur yang besar, terjadi fragmentasi atau keterpisahan dalam komunikasi dan kerja antar lembaga. Ini menyebabkan program-program strategis berjalan secara parsial dan tidak sinkron. Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo harus mengedepankan pendekatan manajemen kolektif yang inklusif namun tegas. Setiap kementerian harus saling berkolaborasi, bukan berkompetisi. Dalam hal ini, koordinasi lintas kementerian harus difasilitasi dengan mekanisme rapat kerja yang teratur, sistem komunikasi yang terbuka, serta evaluasi berkala terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.
Pendekatan manajemen kolektif ini harus berlandaskan pada prinsip sinergi, di mana setiap kementerian bekerja untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk kepentingan sektoral semata. Dengan demikian, tidak ada sektor yang tertinggal atau bekerja di luar koordinasi pusat. Selain itu, Prabowo juga harus menetapkan arahan strategis yang jelas dan mengidentifikasi prioritas nasional yang harus dicapai oleh setiap kementerian dalam jangka waktu tertentu. Sebagai pemimpin, Prabowo perlu bersikap inklusif dalam mendengarkan pandangan setiap menteri, tetapi tetap tegas dalam mengarahkan langkah mereka menuju visi yang lebih besar.
Dalam hal ini, penggunaan teknologi dan data-driven decision making juga bisa menjadi alat bantu penting untuk memastikan koordinasi dan efisiensi lintas kementerian. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat, Prabowo dapat membangun sistem pemantauan real-time terhadap kinerja setiap kementerian, memastikan bahwa tidak ada program yang mandek atau berjalan tanpa koordinasi yang baik. Pada akhirnya, kabinet yang gemuk bukanlah masalah jika manajemennya dilakukan secara efektif, dengan komunikasi lintas kementerian yang baik, orientasi pelayanan publik yang kuat, dan kepemimpinan yang tegas namun inklusif.
Gibran sebaiknya bagaimana?
Peran Gibran sebagai Wakil Presiden dalam pemerintahan Prabowo tidak boleh diremehkan atau dianggap sekadar formalitas. Meskipun usianya masih muda dan ia belum memiliki banyak pengalaman di panggung politik nasional, Gibran memiliki kesempatan emas untuk mengembangkan dirinya sebagai pemimpin masa depan yang strategis. Posisi Wakil Presiden memberinya ruang untuk belajar secara langsung dari dinamika pemerintahan, menghadapi tantangan, dan memecahkan masalah negara bersama Prabowo. Lebih dari sekadar menjalankan tugas-tugas seremonial, Gibran harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan dan visi Prabowo, serta membangun reputasi sebagai pemimpin muda yang kompeten dan visioner.
Selain itu, Gibran harus pandai dalam memanfaatkan posisinya untuk membawa isu-isu yang relevan bagi generasi muda ke dalam agenda pemerintahan. Sebagai sosok muda yang dekat dengan era digital dan perkembangan teknologi, Gibran memiliki potensi untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat muda yang sering merasa terpinggirkan dari proses pengambilan kebijakan. Ia bisa fokus pada isu-isu seperti inovasi teknologi, ekonomi digital, pendidikan berbasis keterampilan, dan pengembangan kewirausahaan generasi muda. Dengan menjadikan isu-isu ini sebagai prioritas, Gibran tidak hanya memperkuat posisinya dalam pemerintahan, tetapi juga membuktikan bahwa usianya yang muda justru menjadi aset dalam membawa perspektif segar dan relevan ke dalam kebijakan nasional.
Lebih jauh lagi, Gibran harus menghindari anggapan bahwa dirinya hanya sekadar perpanjangan dinasti politik Jokowi. Sebaliknya, ia harus mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah individu yang berdiri dengan kekuatan dan visi sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kebijakan yang berorientasi masa depan dan inovatif, serta menunjukkan inisiatif dalam proyek-proyek yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi berbasis teknologi. Misalnya, Gibran bisa mengambil peran utama dalam mempromosikan ekonomi kreatif dan start-up teknologi, sektor yang sangat dekat dengan generasi muda dan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Relasi yang harmonis dan solid dengan Prabowo juga menjadi kunci keberhasilan Gibran sebagai Wakil Presiden. Gibran harus memahami bahwa, meskipun memiliki pandangan dan gaya kepemimpinan yang berbeda, perbedaan ini bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Harmonisasi antara Gibran dan Prabowo penting untuk memastikan tidak adanya konflik internal yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperlemah pemerintahan. Di sisi lain, Gibran juga perlu belajar dari pengalaman dan ketegasan Prabowo, serta mengintegrasikan perspektifnya sebagai pemimpin muda dengan kebijaksanaan yang lebih matang dari sang presiden.
Dengan menjaga hubungan yang saling mendukung dan sinergis dengan Prabowo, Gibran dapat berperan sebagai partner strategis yang mampu memberikan masukan yang konstruktif dalam pengambilan keputusan. Kemampuan ini akan membuatnya lebih dari sekadar "Wakil Presiden muda", melainkan sebagai pemimpin yang berperan aktif dalam menjalankan agenda pemerintahan, sekaligus mengembangkan citra kepemimpinannya sendiri di mata publik.
Menghadapi kaum nyinyirin
Dalam menghadapi lawan politik, Prabowo perlu menjaga fokus pada tujuan utamanya: melayani rakyat dan mewujudkan janji-janji kampanyenya. Tantangan dari oposisi adalah hal yang tidak terhindarkan dalam politik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Prabowo dan pemerintahannya menanggapi dengan cara yang cerdas dan efektif. Alih-alih terjebak dalam perdebatan yang berlarut-larut atau serangan balik yang tidak produktif, Prabowo harus menunjukkan ketenangan dan keteguhan dengan terus bekerja keras menghasilkan kebijakan yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat. Saat pemerintah mampu memberikan hasil yang konkret, segala bentuk kritik atau serangan dari lawan politik akan kehilangan daya tariknya di mata masyarakat.
Kunci utama keberhasilan Prabowo dalam menghadapi lawan politiknya adalah dengan fokus pada keberhasilan kebijakan dan pembangunan yang nyata, bukan pada retorika politik. Jika Prabowo mampu membuktikan bahwa pemerintahannya efektif dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, memperbaiki infrastruktur, dan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan, maka dukungan dari masyarakat akan semakin menguat. Dalam hal ini, pencapaian nyata lebih berharga daripada sekadar menang dalam perdebatan politik. Prabowo harus memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik pribadi atau partai, serta membuktikan bahwa ia dapat memimpin dengan integritas dan komitmen.
Selain itu, Prabowo harus mampu merespons kritik dan tantangan politik dengan pendekatan yang terbuka dan transparan. Dalam era keterbukaan informasi seperti saat ini, masyarakat ingin melihat pemimpin yang jujur, yang tidak hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi juga transparan dalam menghadapi tantangan dan kegagalan. Dengan mengedepankan dialog terbuka dan berkomunikasi secara jelas kepada publik tentang kebijakan-kebijakan yang diambil, Prabowo dapat menciptakan rasa kepercayaan yang lebih dalam dari masyarakat. Ini bukan hanya soal menyampaikan kebijakan, tetapi juga mendengarkan suara rakyat, mengakomodasi aspirasi mereka, dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari proses pemerintahan.
Transparansi dan keterbukaan juga akan membantu memperkuat legitimasi pemerintahan Prabowo di mata masyarakat, terutama ketika menghadapi kritik atau tuduhan dari lawan politik. Dengan melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga didukung oleh mayoritas masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di tengah tekanan dari pihak oposisi yang selalu mencari celah untuk menyerang.
Pada akhirnya, kekuatan terbesar Prabowo dalam menghadapi lawan politiknya bukanlah dengan membalas serangan secara langsung, melainkan dengan memberikan hasil nyata yang dirasakan oleh rakyat. Saat kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, lawan politik akan semakin sulit menemukan celah untuk menyerang, dan dukungan publik akan menjadi benteng terkuat bagi keberlangsungan pemerintahannya.
Stategi dalam menghadapi isu ketahanan nasional
Tantangan menghadaTantangan ketahanan energi, pangan, dan pertahanan nasional merupakan isu strategis yang perlu diatasi dengan solusi progresif dan inovatif guna memastikan keberlanjutan dan kemandirian bangsa. Di sektor energi, diversifikasi sumber energi merupakan langkah krusial dalam menghadapi perubahan iklim dan ketergantungan terhadap energi fosil. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan bioenergi. Namun, percepatan transisi ke energi terbarukan memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, baik dalam hal regulasi, insentif fiskal, maupun investasi infrastruktur. Selain itu, sinergi antara sektor publik dan swasta juga harus diperkuat untuk mempercepat adopsi teknologi bersih dan ramah lingkungan. Tidak hanya itu, upaya ini perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan (R&D) untuk mengoptimalkan potensi sumber energi yang ada serta meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi energi.
Diversifikasi sumber energi tidak hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung distribusi energi terbarukan hingga ke daerah-daerah terpencil, sehingga semua wilayah di Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Misalnya, pembangunan jaringan listrik berbasis energi surya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional dapat menjadi solusi efektif. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan teknologi penyimpanan energi (energy storage) untuk memastikan ketersediaan energi terbarukan yang lebih stabil, terutama karena karakteristik energi terbarukan seperti surya dan angin bersifat intermittent (tidak kontinu). Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi dan menciptakan ketahanan energi yang lebih kuat dalam jangka panjang.
Di sektor pangan, ketergantungan yang terlalu besar pada beras sebagai sumber pangan utama merupakan masalah yang harus diatasi dengan diversifikasi pangan. Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan lokal seperti sagu, jagung, singkong, dan umbi-umbian, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai alternatif pangan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Diversifikasi sumber pangan ini bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produksi pertanian. Pemerintah perlu mendorong inovasi dalam sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari sumber pangan lokal, misalnya melalui pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat juga perlu didorong melalui edukasi dan kampanye mengenai pentingnya mengonsumsi pangan lokal. Ini tidak hanya akan membantu meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani lokal dan menjaga keberagaman hayati di Indonesia. Inisiatif seperti program ketahanan pangan berbasis komunitas, yang mengedepankan produksi pangan lokal oleh masyarakat, dapat menjadi solusi inovatif dalam menghadapi ancaman ketahanan pangan di masa depan. Di samping itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk menciptakan pasar yang lebih luas bagi produk pangan lokal, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses dan mengonsumsi sumber pangan yang beragam.
Di sektor pertahanan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada impor alat utama sistem senjata (alutsista) dan memperkuat kemandirian pertahanan nasional. Langkah ini sangat penting mengingat dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, di mana ketergantungan pada alutsista impor dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara, terutama jika terjadi embargo atau kendala diplomatik dengan negara pengekspor. Penguatan industri pertahanan dalam negeri bukan hanya tentang pengadaan alutsista, tetapi juga tentang pengembangan teknologi pertahanan yang inovatif dan berdaya saing tinggi, termasuk dalam hal siber, drone, dan teknologi militer modern lainnya.
Untuk mencapai hal ini, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan industri. Penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan harus ditingkatkan, dengan melibatkan universitas-universitas dan lembaga riset dalam negeri. Selain itu, transfer teknologi dari negara-negara maju harus dioptimalkan melalui kerja sama bilateral atau multilateral yang saling menguntungkan. Dengan demikian, industri pertahanan Indonesia dapat tumbuh lebih mandiri dan inovatif, serta mampu memproduksi alutsista berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional. Di saat yang sama, pengembangan industri pertahanan dalam negeri juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di sektor manufaktur teknologi tinggi.
Pada akhirnya, ketahanan energi, pangan, dan pertahanan nasional tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam menciptakan kemandirian dan stabilitas bagi bangsa. Indonesia harus bergerak maju dengan strategi yang terpadu dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap sektor ini dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan negara di masa depan.
Mari kita bekerja!
Akhir kata, pemerintahan Prabowo tidak akan bisa sukses tanpa dukungan dari seluruh elemen bangsa. Ajakan Prabowo untuk “mari bekerja bersama” adalah panggilan kepada kita semua untuk berperan aktif dalam membangun bangsa ini. Sebagai rakyat, kita harus berhenti mengeluh dan mulai berkontribusi dengan cara masing-masing. Pemerintahan baru ini membutuhkan dukungan dan partisipasi positif dari semua pihak agar dapat bekerja maksimal dalam mewujudkan janji-janji yang telah diutarakan.
Sudah saatnya kita meninggalkan polarisasi politik yang memecah belah dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan bangsa. Jangan lagi kita sibuk berdebat tentang hal-hal yang tidak substansial. Sebaliknya, mari kita berikan masukan yang konstruktif, kritik yang membangun, dan apresiasi yang tulus ketika pemerintahan bekerja dengan baik.
Selamat bekerja Prabowo. Selamat bekerja Gibran. Selamat bekerja Kabinet Merah Putih. Selamat bekerja rakyat Indonesia. Marilah kita semua bekerja untuk Indonesia yang lebih baik. Nasib bangsa ini ke depannya ada di peran yang kita mainkan bersama.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
