Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi juga oleh dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakatnya. Semakin banyak masyarakat yang terlibat secara aktif, semakin besar peluang bagi pemerintah untuk memahami dan merespon kebutuhan nyata rakyatnya. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak dalam irama yang sama, saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemajuan bangsa. Rakyat sebagai kontrol sosial juga memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini adalah kemitraan yang seimbang dan saling menguntungkan, di mana keberhasilan atau kegagalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia.
Strategi mewujudkan janji-janji
Untuk menjawab pertanyaan terkait strategi Prabowo dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya, salah satu pendekatan yang paling krusial adalah memastikan bahwa kabinet yang gemuk ini bisa bekerja secara efisien. Dalam konteks ini, ukuran kabinet bukanlah hal yang paling menentukan, melainkan bagaimana struktur yang besar ini dapat beroperasi dengan sinergi dan produktivitas maksimal. Prabowo harus memastikan bahwa setiap anggota kabinet, mulai dari menteri hingga wakil menteri, memahami dengan jelas tanggung jawab yang mereka emban. Mereka bukan hanya sekadar pejabat yang memiliki kekuasaan administratif, tetapi juga pelayan publik yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memenuhi harapan rakyat. Ini berarti, setiap anggota kabinet harus memiliki orientasi kerja yang jelas: melayani, bukan dilayani.
Salah satu langkah pertama yang perlu diambil oleh Prabowo adalah menegaskan kepada para menteri dan wakil menterinya bahwa mereka bukanlah “petinggi” yang duduk di atas takhta kekuasaan, melainkan pemimpin yang bertanggung jawab untuk bekerja demi rakyat. Perubahan pola pikir ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota kabinet menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Dalam pemerintahan yang sukses, setiap individu dalam kabinet harus mengedepankan kepentingan nasional di atas ambisi pribadi atau kepentingan kelompok. Prabowo perlu menetapkan standar tinggi terkait transparansi dan efisiensi kerja di dalam kabinetnya, sehingga setiap menteri dan wakil menteri paham bahwa posisi mereka bukan sekadar simbol status, tetapi sebagai agen perubahan yang berperan aktif dalam menjalankan visi besar bangsa ini.
Selain itu, untuk mencapai efisiensi yang optimal, Prabowo perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian agar tidak ada silo-silo yang bekerja sendiri-sendiri. Seringkali, dalam pemerintahan dengan struktur yang besar, terjadi fragmentasi atau keterpisahan dalam komunikasi dan kerja antar lembaga. Ini menyebabkan program-program strategis berjalan secara parsial dan tidak sinkron. Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo harus mengedepankan pendekatan manajemen kolektif yang inklusif namun tegas. Setiap kementerian harus saling berkolaborasi, bukan berkompetisi. Dalam hal ini, koordinasi lintas kementerian harus difasilitasi dengan mekanisme rapat kerja yang teratur, sistem komunikasi yang terbuka, serta evaluasi berkala terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.
Pendekatan manajemen kolektif ini harus berlandaskan pada prinsip sinergi, di mana setiap kementerian bekerja untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk kepentingan sektoral semata. Dengan demikian, tidak ada sektor yang tertinggal atau bekerja di luar koordinasi pusat. Selain itu, Prabowo juga harus menetapkan arahan strategis yang jelas dan mengidentifikasi prioritas nasional yang harus dicapai oleh setiap kementerian dalam jangka waktu tertentu. Sebagai pemimpin, Prabowo perlu bersikap inklusif dalam mendengarkan pandangan setiap menteri, tetapi tetap tegas dalam mengarahkan langkah mereka menuju visi yang lebih besar.
Dalam hal ini, penggunaan teknologi dan data-driven decision making juga bisa menjadi alat bantu penting untuk memastikan koordinasi dan efisiensi lintas kementerian. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat, Prabowo dapat membangun sistem pemantauan real-time terhadap kinerja setiap kementerian, memastikan bahwa tidak ada program yang mandek atau berjalan tanpa koordinasi yang baik. Pada akhirnya, kabinet yang gemuk bukanlah masalah jika manajemennya dilakukan secara efektif, dengan komunikasi lintas kementerian yang baik, orientasi pelayanan publik yang kuat, dan kepemimpinan yang tegas namun inklusif.
Gibran sebaiknya bagaimana?
Peran Gibran sebagai Wakil Presiden dalam pemerintahan Prabowo tidak boleh diremehkan atau dianggap sekadar formalitas. Meskipun usianya masih muda dan ia belum memiliki banyak pengalaman di panggung politik nasional, Gibran memiliki kesempatan emas untuk mengembangkan dirinya sebagai pemimpin masa depan yang strategis. Posisi Wakil Presiden memberinya ruang untuk belajar secara langsung dari dinamika pemerintahan, menghadapi tantangan, dan memecahkan masalah negara bersama Prabowo. Lebih dari sekadar menjalankan tugas-tugas seremonial, Gibran harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan dan visi Prabowo, serta membangun reputasi sebagai pemimpin muda yang kompeten dan visioner.
Selain itu, Gibran harus pandai dalam memanfaatkan posisinya untuk membawa isu-isu yang relevan bagi generasi muda ke dalam agenda pemerintahan. Sebagai sosok muda yang dekat dengan era digital dan perkembangan teknologi, Gibran memiliki potensi untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat muda yang sering merasa terpinggirkan dari proses pengambilan kebijakan. Ia bisa fokus pada isu-isu seperti inovasi teknologi, ekonomi digital, pendidikan berbasis keterampilan, dan pengembangan kewirausahaan generasi muda. Dengan menjadikan isu-isu ini sebagai prioritas, Gibran tidak hanya memperkuat posisinya dalam pemerintahan, tetapi juga membuktikan bahwa usianya yang muda justru menjadi aset dalam membawa perspektif segar dan relevan ke dalam kebijakan nasional.
Lebih jauh lagi, Gibran harus menghindari anggapan bahwa dirinya hanya sekadar perpanjangan dinasti politik Jokowi. Sebaliknya, ia harus mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah individu yang berdiri dengan kekuatan dan visi sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kebijakan yang berorientasi masa depan dan inovatif, serta menunjukkan inisiatif dalam proyek-proyek yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi berbasis teknologi. Misalnya, Gibran bisa mengambil peran utama dalam mempromosikan ekonomi kreatif dan start-up teknologi, sektor yang sangat dekat dengan generasi muda dan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
