   - Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan, termasuk anak, istri, suami, orang tua, dan keluarga lainnya.
   - Hibah dan wasiat yang dibuat almarhum sebelum meninggal juga dapat mempengaruhi pembagian warisan.
2. Hukum Perdata Nasional (KUHPerdata)
  - Jika tidak menggunakan hukum agama, maka hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat berlaku, terutama untuk warga negara Indonesia yang non-Muslim atau yang memilih untuk tidak menggunakan hukum agama.
  - Pembagian warisan dilakukan berdasarkan garis keturunan (anak dan keturunan mereka, orang tua, dan saudara), di mana semua anak berhak mendapatkan bagian yang sama, kecuali ditentukan lain oleh surat wasiat.
  - Kewajiban dan hak ahli waris, termasuk hak untuk menolak warisan jika terdapat utang yang lebih besar dari harta yang diwariskan.
3. Hukum Adat
  - Di beberapa daerah, termasuk Magetan, hukum adat sering kali menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa waris, terutama jika masyarakat masih kuat memegang tradisi adat.
  - Hukum adat setempat dapat mengatur bagaimana warisan dibagi, dan sering kali berbeda dari hukum nasional atau agama, dengan mempertimbangkan struktur sosial, kekerabatan, serta nilai-nilai lokal.
  - Peran Kepala Desa atau Pemuka Adat sering kali signifikan dalam mediasi dan penyelesaian sengketa waris menurut adat.
Dalam kasus konkret di Dusun Jajar, kaidah-kaidah di atas akan tergantung pada konteks agama, adat, dan hukum yang berlaku bagi para pihak yang bersengketa. Sering kali, sengketa waris di desa seperti Dusun Jajar dapat diselesaikan melalui pendekatan adat dan musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
