Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama sepasang kekasih berinisial BA yang beragama Islam dan EDS yang beragama Kristen.
Sebelumnya, mereka menikah pada Maret 2022 namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya Menolak untuk mencatatkan pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang kekasih tersebut. Selanjutnya mereka mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya agar selanjutnya diizinkan dan dicatatkan pernikahannya secara sah oleh Negara.
Dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan bahwa "Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya". Putusan yang bersifat mengabulkan tuntutan pemohon itu dijelaskan dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu."
Dalam bunyi pasal diatas, diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini senada dengan penjelasan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Sebagai Berikut :
Pasal 4 :
"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."
Pasal 40 :
"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita dengan keadaan tertentu;
- Karena Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- Seorang Wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- Seorang Wanita yang tidak beragama Islam."
Pasal 44 :
- "Seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."
Pasal 61 :
- "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau Khilaf al-dien."
Berdasarkan beberapa sumber hukum yang dijelaskan diatas, sudah jelas bahwa perkawinan di Indonesia harus dilakukan satu jalur agama yang artinya perkawinan beda agama di Indonesia tidak sah dan melanggar Undang-Undang.
Namun Hakim juga melihat Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/PDT/1986 yang menyebutkan bahwa para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan dari Pengadilan.
Selain itu, dalam pertimbangannya, hakim juga menyatakan bahwa perbedaan keyakinan tidak bisa dijadikan larangan bagi pasangan untuk melangsungkan perkawinan seperti diatur dalam pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah setiap warga negara memiliki hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya ketika ingin membentuk rumah tangga dengan orang lain yang berbeda keyakinan. Hal tersebut juga diatur dalam Konstitusi yakni pada Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
