Alternatif Bansos Yang Tidak Merusak Demokrasi
Apakah prioritas demokrasi dan pemberdayaan masyarakat lebih dahulu atau kekayaan dan intelektual untuk menyelenggarakan demokrasi, karena dalam kemiskinan mayoritas lebih memilih Bansos ketimbang demokrasi. Padahal diproyeksikan kalau terjadi pemberdayaan masyarakat dalam demokrasi persamaan hak maka akan timbul inovasi kreatif dan usaha untuk mekin berdaya atau digdaya.
Dilema antara prioritas pemberdayaan demokrasi versus peningkatan kekayaan dan intelektual di masyarakat, terutama dalam konteks kemiskinan. Hal ini sangat relevan karena banyak masyarakat yang berada dalam kemiskinan seringkali lebih memilih bantuan sosial (Bansos) daripada fokus pada hak-hak demokratis atau partisipasi politik yang lebih mendalam. Fenomena ini dapat terjadi karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sehingga isu-isu seperti demokrasi terasa abstrak dibandingkan kebutuhan sehari-hari.
1. Pemberdayaan Masyarakat dan Demokrasi
Demokrasi yang efektif membutuhkan partisipasi yang luas dan informatif dari seluruh masyarakat. Dalam konteks kemiskinan, tanpa akses pendidikan dan sumber daya yang memadai, masyarakat sering kali kurang mampu terlibat dalam proses demokratis dengan cara yang kritis. Pemberdayaan masyarakat melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi yang stabil menjadi prasyarat agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam demokrasi.
Persamaan Hak: Ketika masyarakat diberdayakan secara ekonomi dan intelektual, mereka lebih mungkin untuk menuntut hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Inovasi kreatif dan usaha untuk menjadi mandiri sering muncul ketika individu merasa bahwa suara mereka berharga dalam sistem demokratis yang adil.
Kemiskinan dan Ketergantungan: Sebaliknya, dalam kondisi kemiskinan, masyarakat cenderung mengandalkan bantuan sosial yang datang dari pemerintah atau politisi. Hal ini sering kali mengurangi daya kritis terhadap kebijakan publik dan menciptakan ketergantungan, yang pada akhirnya dapat melemahkan demokrasi karena ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat.
2. Kekayaan dan Intelektual sebagai Syarat Demokrasi
Meningkatkan kekayaan dan intelektual masyarakat juga penting untuk keberlangsungan demokrasi. Namun, beberapa teoretisi politik seperti Amartya Sen berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dan demokrasi harus berjalan seiring, bukan terpisah. Sen menyatakan bahwa demokrasi sendiri dapat menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan karena memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka.
Demokrasi sebagai Jalan untuk Inovasi dan Pemberdayaan: Dalam sistem demokrasi yang sehat, suara dan kebutuhan masyarakat, termasuk mereka yang miskin, bisa diakomodasi dan dibahas secara terbuka. Pemberdayaan intelektual yang terjadi melalui demokrasi memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam inovasi kreatif yang dapat menghasilkan kemajuan ekonomi.
Dampak Kekayaan Tanpa Demokrasi: Namun, jika kekayaan dan intelektual diprioritaskan tanpa adanya pemberdayaan demokrasi, maka hanya segelintir elite yang akan mendapatkan keuntungan. Demokrasi menjadi terpinggirkan, dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi justru semakin melebar. Ini dapat menimbulkan situasi di mana masyarakat kaya dan berpendidikan mendominasi politik, sementara masyarakat miskin tetap terpinggirkan.
