Mohon tunggu...
Iwan Murtiono
Iwan Murtiono Mohon Tunggu... Lainnya - Google-YouTube project contractor

Pembela hak asasi dan demokrasi dengan bias sebagai orang Indonesia dalam memakai kacamata untuk melihat dunia, termasuk dalam memupuk demokrasi yang agak membingungkan antara demokrasi murni atau demokrasi a la Indonesia. Bahwa kita sering melihatnya dalam perspektif yang berbeda, karena demokrasi itu juga adalah sebuah karya kreatif dalam pembentukannya yang tidak pernah rampung, termasuk yang anti demokrasi juga tidak pernah lelah berusaha terus menguasai demi kepentingan sebagian kecil atau oligarki

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Hukuman Durov dan Elon Musk vs Kebebasan Berekspresi Digital

1 September 2024   22:13 Diperbarui: 1 September 2024   22:55 99
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

2. Kebocoran Data Pribadi dan Pelanggaran Privasi

Kasus seperti skandal Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana platform digital di AS telah melanggar privasi pengguna secara serius. Data jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin yang memadai dan digunakan untuk memanipulasi pemilih dalam pemilu, tidak hanya di AS tetapi juga di negara-negara lain. Pelanggaran ini menunjukkan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh perusahaan media sosial terhadap data pribadi pengguna, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik dan memicu seruan untuk regulasi yang lebih ketat.

3. Penyalahgunaan Platform untuk Aktivitas Ilegal

Selain itu, platform seperti Twitter, Telegram, dan lainnya telah digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal, termasuk perdagangan manusia, eksploitasi anak, dan penyebaran materi ilegal lainnya. Di Amerika Serikat, ada sejumlah kasus di mana platform ini tidak cukup cepat dalam merespons atau menghapus konten yang melanggar hukum, yang menunjukkan kelalaian dalam tanggung jawab sosial mereka.

4. Pemanfaatan Media Sosial untuk Polarisasi Politik

Media sosial di Amerika Serikat juga dituduh memfasilitasi polarisasi politik yang mendalam. Contoh paling mencolok adalah insiden kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021, di mana platform seperti Parler, Twitter, dan Facebook dituduh berperan dalam mengorganisir dan memobilisasi massa yang akhirnya menyerang gedung Capitol. Kejadian ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan ketegangan politik yang dapat mengancam demokrasi.

5. Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi

Meskipun berbagai pelanggaran ini telah disorot, perusahaan-perusahaan teknologi besar di AS sering kali menanggapi dengan perlahan dan defensif, menunjukkan kurangnya akuntabilitas. Mereka sering kali mengandalkan argumen kebebasan berbicara untuk menghindari tanggung jawab atas konten yang diposting di platform mereka. Namun, ketegangan ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih kuat yang dapat memastikan bahwa kebebasan berekspresi di dunia digital tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Durov dan Telegram: Kebebasan Tanpa Batas

Sementara itu, Durov menghadapi kritik bahwa Telegram telah menjadi surga bagi aktivitas ilegal, dengan sedikit atau bahkan tanpa upaya untuk mencegah penyalahgunaan platformnya. Meskipun argumen bahwa sebuah platform tidak bisa sepenuhnya bertanggung jawab atas perilaku penggunanya memiliki validitas, dalam kasus Telegram, ketidakpedulian terhadap aktivitas ilegal di platform tersebut meragukan itikad baik Durov.

Elon Musk Menghadapi Konsekuensi Hukum 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun