Dengan belajar dari pengalaman UE, ASEAN dapat lebih mempercepat integrasi ekonomi untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran bersama.
Integrasi Politik
Uni Eropa (UE):
UE memiliki kebijakan luar negeri dan keamanan bersama yang memungkinkan tindakan kohesif di panggung global, menunjukkan kesatuan dalam urusan internasional. Melalui kerangka ini, UE mampu merespons krisis dan ancaman global secara lebih terkoordinasi dan efektif.
ASEAN:
Prinsip non-intervensi ASEAN membatasi integrasi politik yang mendalam. Untuk memperkuat kehadiran internasional dan kemampuan respons terhadap ancaman eksternal, ASEAN dapat mempertimbangkan pembangunan kerangka kebijakan luar negeri yang lebih terpadu. Dengan demikian, ASEAN bisa lebih efektif dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan stabilitas regional.
Potensi Penguatan:
Mengadopsi pendekatan UE dalam integrasi politik dapat membantu ASEAN menciptakan kesatuan yang lebih kuat dalam menghadapi isu-isu global, sekaligus menjaga kedaulatan dan karakteristik unik setiap negara anggotanya. Langkah-langkah seperti peningkatan kerjasama dalam keamanan dan kebijakan luar negeri akan membawa manfaat signifikan bagi kawasan.
Integrasi politik yang lebih kuat tidak hanya akan meningkatkan posisi ASEAN di panggung internasional, tetapi juga meningkatkan stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
Kerangka Hukum dan Peraturan
Penegakan Hukum
Uni Eropa (UE):
Pengadilan Eropa memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan UE. Lembaga ini menyediakan mekanisme penegakan hukum yang kuat, yang memastikan negara-negara anggota bertanggung jawab dan konsisten dalam menerapkan kebijakan bersama.
ASEAN:
ASEAN saat ini tidak memiliki badan hukum serupa yang memiliki kewenangan untuk menegakkan perjanjian regional. Pembentukan pengadilan ASEAN yang berwenang dapat meningkatkan kepatuhan dan penyelesaian sengketa antar anggota. Dengan adanya badan hukum ini, negara-negara anggota akan lebih termotivasi untuk mematuhi standar dan kebijakan yang telah disepakati bersama, sehingga memperkuat integrasi dan stabilitas regional.
Potensi Penguatan:
Membangun institusi hukum yang kuat dalam ASEAN, mirip dengan Pengadilan Eropa, dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perjanjian regional. Langkah ini juga akan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, yang pada akhirnya memperkuat kerjasama dan kohesi antar negara anggota.
