MK Amerika & Patty Hearst Menderita Stockholm Syndrome

Sudah banyak gerakan yang mulai bersuara keras dan menuntut semuanya untuk menjaga independensi peradilan dengan cara mencoblos partai yang moderat dan santun atau menghormati norma dan etika. Kenetralan peradilan yang dituntut bukan mempengaruhi pengadilan lebih demokratis atau lebih mencerminkan dan mewakili mayoritas penduduk AS. 

Ini menjadi perjuangan yang menentukan dalam menjaga demokrasi yang sehat dan memastikan bahwa keseimbangan kekuasaan tidak terganggu. Karena sudah dibuktikan oleh presiden dari partai Demokrat yang tidak menyalahgunakan keputusan MA atau MK AS untuk menangkap Trump. Jadi mereka menggunakan kewarasan politik, norma dan etika dan tidak menyalahgunakan kekuasaan seperti yang baru saja diberikan MA atau MK.

Kasus Patty Hearst dan Sindrom Stockholm. Seperti judul diatas, berikut nama yang terkenal dalam cerita korban kekerasan dan perkosaan yang mencintai pelakunya, yaitu Patty Hearst. Kasus Patty yang diculik oleh Symbionese Liberation Army (SLA) pada tahun 1974, menjadi sosok yang kontroversial. Selama dalam penawaran, dia berubah dari seorang korban menjadi buronan yang ikut serta dalam kejahatan bersama para penculiknya. 

Dalam pembelaan Hearst di pengadilan, dia menyatakan bahwa dia adalah korban sindrom Stockholm---suatu kondisi di mana para sandera mengembangkan aliansi psikologis dengan penculiknya, yang menyebabkan dia berpartisipasi dalam aktivitas SLA di bawah tekanan. Namun, Patty bersaksi bahwa dia telah diperkosa dan diancam akan dibunuh saat disekap. Pada tahun 1976, dia dihukum karena kejahatan perampokan bank dan dijatuhi hukuman 35 tahun penjara, yang kemudian direduksi menjadi tujuh tahun. Hukumannya diringankan oleh Presiden Jimmy Carter, dan dia akhirnya diampuni oleh Presiden Bill Clinton.

Implikasi Kekuasaan Eksekutif yang Tidak Terbatas

Dukungan Mahkamah Agung terhadap kekuasaan presiden yang hampir absolut dapat mengarah pada negara semi-diktator, yang mengingatkan kita pada otokrasi dalam sejarah. Keputusan ini meremehkan kebebasan pribadi dan dapat melegitimasi tindakan ekstrim terhadap lawan politik, seperti yang terlihat dalam perlakuan terhadap tokoh seperti pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Inipun suatu ketika akan menimpa semua anggota MK atau MA kalau mulai berani menuntut. 

Terus bagaimana cara menghentikan kegilaan ini, kalau sudah terlambat dan menjadi diktator egois gila kekuasaan yang tak terkendali?. Apalagi sudah jelas ke 5 anggota Supreme Court Justice sudah menderita Stockholm Syndrome yang nantinya juga akan dengan sukarela untuk seterusnya melaksanakan perintah presiden apapun kriminal dan korupsinya. Untuk menyembuhkan Stockholm Syndrome ini diperlukan kerja berat dan intensif dalam waktu yang lama dari seorang psikolog yang hebat.

Sindrom Stockholm ini tidak bisa dianggap remeh karena pertama terdeteksi pada kejadian perampokan Bank di Swedia dan anehnya ke semua 6 orang pegawai bank tersebut bisa bersama sama sekaligus menderita sindrom ini. Begitu juga dengan Patty Hearst menjadi sangat mudahnya langsung menderita Stockholm syndrome, sebagai istilah yang muncul hanya dua tahun sebelum penangkapannya. 

Persis seperti ketika empat pekerja bank Swedia disandera cukup selama enam hari dan hasilnya cepat sekali langsung memihak para penculiknya. Walaupun banyak juga orang yang enggan percaya bahwa Hearst telah dicuci otak, karena memang sukar dipercaya bahwa sindrom Stockholm dapat terjadi dalam waktu singkat pada banyak orang sekaligus. Apakah sebetulnya MA atau MK AS secara berjamaah dengan mudahnya telah terkena atau menderita sindrom ini?

Wawasan Sejarah dan Psikologis

Kasus Patty Hearst menyoroti bagaimana individu dapat dipaksa secara psikologis untuk mendukung pelaku kekerasan dan pemerkosanya, yang mencerminkan kekhawatiran terhadap pemerintah yang melampaui batas kewenangannya. Sama seperti transformasi Hearst yang kontroversial, perdebatan mengenai legitimasi dan risiko sindrom Stockholm pada MK atau MA AS juga kontroversial. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai keseimbangan kekuasaan dan pentingnya menjaga pemeriksaan hukum terhadap tindakan eksekutif.