Supreme Court Justice atau rangkapan Mahkamah Agung sekaligus  Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat  telah menyimpulkan bahwa kekuasaan Eksekutif Presiden AS dalam menjalankan tugasnya sekarang dikualifikasikan sebagai mengemban tugas yang kebal hukum. Keputusan SCJ ini menganulir pernyataan hakim negeri Tanya Chutkan dari Washington, bahwa penugasan US Navy Team 6 untuk menghabisi oposisi adalah ilegal.
Keputusan menetapkan imunitas penuh Presiden AS dalam melaksanakan tugas resminya dikeluarkan kemarin sore 1/7/24. Ini sehubungan dengan kasus pengadilan SCJ yang sempat ditunda 90 hari dalam perkara Trump v. Amerika Serikat. Kasus ini bertujuan untuk menentukan apakah jaksa dapat mengajukan tuntutan terhadap Donald Trump karena mencoba membatalkan pemilu tahun 2020 atau apakah dia kebal dari tuntutan karena dia adalah presiden pada saat itu. Namun keputusan SCJ sebenarnya melampaui apa yang sekedar diminta oleh penasehat hukum Trump.
Pengadilan memutuskan bahwa presiden dianggap terlindungi dari tuntutan atas tindakan resmi. Hal ini mencakup perubahan kebijakan, keputusan militer, dan diskusi dengan pejabat pemerintah lainnya. Hal ini tidak termasuk, misalnya, tindakan pribadi yang dilakukan secara eksklusif sebagai kandidat politik.
Semua ini sebetulnya adalah design skenario partai Republik yang terus berusaha menguasai  hakim agung dengan memaksakan menambah hakim Federalis, tujuannya untuk mendukung dan memuluskan semua keputusan ekstrim pemerintahan Republik. Atau penguasaan partai atas SCJ untuk memenangkan partai seandainya ada masalah di pengadilan. Penggagas dan pendana seandainya para hakim memerlukan sogokan dari the federalist adalah Leonard Leo. Seperti biasa bahwa banyak agitasi dari partai Republik untuk mengkooptasi pemilu, jaksa, dan hakim bahkan gubernur dari partai yang selalu menghalalkan cara untuk berkuasa, apapun cara curangnya dengan alasan tipuan atau yang selalu 'patriotik'. Ini didorong kuat oleh klub billionaire yang sangat tidak tanggung tanggung membiayai semua uang resmi maupun tidak resmi demi memenangkan kepentingan kelompok super rich, termasuk mendanai berbagai hal demi terpilihnya hakim federalis. Sudah banyak terbukti hasil Leonard ini sejak terpilihnya hakim federalis Clearance Thomas tahun 2010. Juga banyak bukti yang mengungkap hakim Thomas ini sangat doyan uang haram. Jadi Leonard sebagai pengelola hakim Federalis mempunyai instruksi yang jelas untuk semua hakim pilihannya, termasuk 3 hakim baru di SCJ Amy Barrett, Gorsuch, dan Kavanaugh. Disamping hakim Alito juga senang menerima suap dari federalis, atau anggota penuhnya. Sehingga tinggal hakim republikan John Robert yang sedang menyenangi grup Federalis ini.
Seperti biasa partai Demokrat selalu tetap berusaha untuk bersahaja tanpa mau mengadakan perlawanan atau membuat kelompok tandingan the Federalis, atau pura pura tidak tahu dan sudah terbukti kedodoran dan tetap tidak mau tahu, karena harus tetap bermain politik cantik apapun resikonya. Sekarang dengan mulusnya infrastruktur hukum untuk menancapkan bendera diktator sudah mulai tampak untuk menyongsong kemenangan sang kandidat diktator Trump. Politik di AS tidak beda dengan politik di seluruh dunia yang sedang dilanda kemerosotan kepercayaan publik pada lembaga demokratik. Sesuai dengan tuntutan zaman yang berubah, maka tuntutan perubahan harus serba cepat, demikian juga rakyat pemilih tidak sabar, mereka maunya semuanya seperti yang dijanjikan oleh pemimpin ilusionis yang siap memberikan semua gula gula janji kampanye. Rakyat mau instant terserah caranya, pokoknya rasanya sudah bahagia mendapat janji muluk instant. Demikian dengan hukum, maunya instan juga, yang pasti bisa mendukung pemimpin kelas mie instan. Menurut rakyat pemilih mereka menyukai sekali pemimpin disrupsi yang bisa menghilangkan beban negara dari pegawai negara yang tidak berguna, pajak yang tidak berguna, dan aturan ekologi yang memberatkan. Walaupun akhirnya mereka semua tertipu sejak pemerintah baru terpilih dan sampai pemerintah baru tidak pernah mau mundur, jadi presiden seumur hidup, dan mereka semuanya sudah terlambat untuk kembali ke demokrasi seperti Hungaria, Rusia, China, Israel dan hampir saja Perancis dan AS. Tapi memang namanya demokrasi harus dijunjung tinggi hasil voting rakyat yang salah, dan ujungnya demokrasi dihapuskan. Salah rakyat? Bukan, karena rakyat harus betul betul merasakan kesengsaraan tiada tara seperti di Israel dan Rusia karena kesalahannya sendiri dan harus berani bertanggung jawab sendiri selamanya. Inilah yang sekarang harus ditelan sebagai pil pahit partai Demokrat yang memilih tidak menandingi dan mengalah terus, untuk akhirnya bisa dihancurkan. Sangat tidak logis, atau demokrasi yang kebingungan. Alternatifnya Biden harus berani menguji keputusan baru SCJ adalah salah, dengan mengirim Navy Team 6 untuk menangkap Trump dalam mengagungkan keputusan ngawur MA.
Mengenai pertanyaan hukum spesifik mengenai peran Trump dalam campur tangan pemilu dan kerusuhan Capitol pada 6 Januari, SCJ menyerahkan kepada hakim dalam kasus federal untuk memutuskan tindakan Trump mana yang memenuhi syarat sebagai tindakan resmi atau tindakan pribadi. "Analisis tersebut pada akhirnya sebaiknya diserahkan kepada pengadilan yang lebih rendah untuk melaksanakannya pada tingkat pertama," tulis Ketua Hakim John Roberts dalam usaha untuk makin membingungkan, karena mengutus team 6 untuk mengeksekusi oposis legal, masak menyerang kongress pada kasus 6 January seolah olah tidak legal. Memang semua hakim federalis pada dasarnya tidak memutuskan berdasarkan apa yang benar tetapi keputusan yang membenarkan permintaan partai Republik.
Dampak praktisnya adalah bahwa keputusan tersebut akan menunda uji coba campur tangan Trump dalam pemilu, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya hal tersebut sebelum Hari Pemilu di bulan November, jika memang hal itu benar-benar terjadi. Kalau lebih tegasnya, bahwa semua ini adalah rancangan untuk mencurangi pemilu secara detail dari setiap kecamatan sampai negara bagian dengan landasan hukum keputusan kaum Federalis. Dan sejauh ini partai demokrat tidak mau membuat tandingan, atau membiarkan dirinya didera.Â
Sejak jaksa penuntut mengajukan tuntutan terhadap Trump, setiap kali team pembela Trump telah selalu melakukan  strategi penundaan sidang, dengan berbagai alasan, untuk menunggu dipilihnya Trump jadi Presiden, dan digugurkannya semua tuntutan ini nantinya. Atau jika dia memenangkan pemilu sebelum kasus pidana lainnya yang menimpanya selesai, dia dapat menggunakan kekuasaan jabatan kepresidenan untuk mencegah persidangan dilanjutkan. Inilah yang selalu dikampanyekan Trump bahwa partai Demokrat yang menggunakan kekuasaan pengadilan untuk memperkusi dia. Jadi ini sudah diumumkan bahwa kalau Trump jadi terpilih Presiden, maka Trump akan melakukan persekusi sebagai balasan kepada siapa saja yang menyerang dan mengkritik Trump.
Keputusan SCJ membantu Trump mencapai tujuan tersebut. Pertama, hakim dalam kasus campur tangan pemilu federal, Tanya Chutkan, harus mengadakan sidang dan memutuskan bagian mana dari kasus tersebut yang melanggar standar kekebalan baru SCJ. Kemudian, kedua belah pihak dapat mengajukan banding atas keputusan Chutkan. Permohonan banding tersebut dapat kembali diajukan ke SCJ lagi, sehingga akan mengakibatkan penundaan selama berbulan-bulan, seperti yang terjadi selama ini.
Putusan SCJ ini sudah memastikan 100% bahwa Trump "tidak akan diadili atas tuduhan berusaha membatalkan pemilu terakhir sebelum para pemilih memutuskan apakah akan mengirimnya kembali ke Gedung Putih pada pemilu berikutnya." Namun, hal ini memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menunjukkan secara terbuka bukti-bukti yang memberatkan Trump, saat mereka mengajukannya di pengadilan untuk dimasukkan dalam persidangan.
Keputusan tersebut juga dapat diterapkan pada dakwaan negara bagian terhadap Trump, di Georgia dan New York. Trump sudah mengajukan mosi kemarin untuk membatalkan hukuman terhadapnya di New York, mengutip buletin SCJ.
Ketika Mahkamah Agung pertama kali menyidangkan kasus ini pada bulan April, Hakim Neil Gorsuch berkata, "Kami sedang menyusun aturan yang berlaku selamanya." Pengadilan akan memutuskan perlindungan hukum apa yang berlaku tidak hanya untuk Trump, tapi juga untuk presiden masa depan. Ini yang harus dibuktikan tingkat korup kekuasaan presiden yang absolut atau diuji keputusannya oleh Biden sebagai Presiden yang sekarang sudah punya imunitas atas nama jabatan bisa mengeksekusi siapa saja termasuk Trump. Maukah SCJ menerima keputusannya dijalankan secara disiplin oleh lembaga eksekutif? Dengan demikian kalau keputusan ini dikoreksi maka jaminan demokrasi akan terwujud dipulihkan lagi.
Pendapat hakim Federalis yang mayoritas di SCJ, ini telah ditulis Hakim Roberts, bahwa . a presiden harus mampu membuat keputusan sulit tanpa khawatir bahwa suatu hari nanti mereka akan dihukum pidana atas pilihan mereka. "Seorang presiden yang cenderung mengambil satu tindakan berdasarkan kepentingan publik mungkin malah memilih tindakan lain, khawatir bahwa hukuman pidana mungkin menimpanya setelah ia meninggalkan jabatannya," tulis Roberts.
Beberapa pakar hukum menilai keputusan tersebut terlalu berlebihan dalam memperluas kekuasaan presiden. Dalam perbedaan pendapatnya, Hakim Sonia Sotomayor berpendapat bahwa keputusan tersebut akan memungkinkan presiden untuk melakukan hal-hal yang, sebelumnya, mungkin tampak jelas-jelas di luar hukum. "Memerintahkan Tim SEAL 6 Angkatan Laut untuk membunuh saingan politiknya? Kekebalan hukum, atau President is above the law," tulisnya. "Mengorganisir kudeta militer untuk mempertahankan kekuasaan? Kebal untuk menerima suap sebagai ganti pengampunan, atau jualan keputusan hukum? Imun, kebal, kebal, kebal." Kekhawatiran kaum demokratÂ
Keputusan tersebut sementara melindungi presiden dari segala konsekuensi. Kecuali partai Demokrat dan Presiden Biden mau menantang dan menguji kesalahan besar ketetapan SCJ atas imunitas Presiden. Karena ada bukti bahwa kekuasaan Presiden bisa digunakan untuk kegiatan kriminal. Sehingga sangat mustahil mengandalkan niat baik semua kandidat presiden, dengan mengabaikan kemungkinan adanya salah satu bentuk itikad kriminal. Semua orang maklum bahwa politisi cenderung berpikir jahat demi kekuasaan. Partai Republik tetap harus memenangkan pemilu, dan kemungkinan Kongres masih juga bisa memakzulkan mereka. Kalau tidak ada deadlock dan partisan yang menganulir akal sehat. Keputusan di masa depan dapat berguna untuk menguji  batasan yang lebih jelas mengenai kekebalan presiden. Namun, untuk saat ini, Mahkamah SCJ telah memberikan perlindungan hukum yang sangat luas kepada presiden yang tidak berlaku bagi siapa pun di negara ini.
Keputusan tersebut dipastikan akan mengacaukan dan menunda kasus Donald Trump pada 6 Januari setelah pemilu, dan jika ia menang pada bulan November, orang-orang yang dekat dengannya berharap Departemen Kehakiman dibawah kekuasaan Trump akan membatalkan tuntutan tersebut. Bahkan akan mengeksekusi siapa saja yang berusaha mengganggu Trump. Termasuk mengeksekusi siapa saja yang dirasakan membalik termasuk semua hakim SCJ satu persatu dapat dipersekusi Trump, atau jeruk makan jeruk? Siapa saja sudah mengetahui dengan jelas bahwa Trump sangat egois dan tidak peduli dengan teman atau lawannya.
Mahkamah Agung AS, yang mayoritas konservatifnya didukung oleh pencalonan Trump, pada hari Senin memutuskan bahwa mantan presiden tersebut sebagian terlindungi dari penuntutan ketika ia mencoba untuk menolak dakwaan dari penasihat khusus Jack Smith sehubungan dengan upaya Trump untuk melakukan hal yang sama. menggagalkan peralihan kekuasaan pasca pemilu 2020.
Garis besar keputusan yang menyatakan bahwa presiden berhak atas perlindungan substansial atas tindakan resmi -- telah diperkirakan oleh para pengamat politik dan pengadilan selama berbulan-bulan. Meskipun demikian, Trump menyatakannya sebagai sebuah kemenangan. "Kemenangan besar bagi konstitusi dan demokrasi kita. Bangga menjadi orang Amerika!" Tuan Trump menulis di Truth Social dengan huruf kapital semua.
Bagi Presiden Joseph R. Biden Jr., yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, keputusan tersebut bukanlah hasil yang paling bermanfaat dalam upayanya untuk menggambarkan Trump sebagai orang yang berbahaya; itu akan menjadi penegasan atas dakwaan. Tim Biden segera menyoroti keputusan tersebut sebagai bukti adanya ancaman nyata yang menurut presiden petahana pendahulunya dan calon penerusnya akan menimbulkan ancaman terhadap negara tersebut.
Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh penasihat senior kampanye Biden mengatakan, "Keputusan hari ini tidak mengubah fakta, jadi mari kita perjelas apa yang terjadi pada 6 Januari: Donald Trump membentak setelah dia kalah dalam pemilu tahun 2020 dan mendorong massa untuk menggulingkan pemerintahan Biden. hasil pemilu yang bebas dan adil. Trump sudah mencalonkan diri sebagai presiden sebagai terpidana penjahat karena alasan yang sama seperti saat ia berdiam diri ketika massa menyerang Capitol dengan kejam: Ia berpikir ia kebal hukum dan bersedia melakukan apapun demi memperoleh dan mempertahankan kekuasaan bagi dirinya sendiri."
Anggota Partai Republik dengan cepat menyebut keputusan tersebut sebagai contoh lain dari jenis keberuntungan, yang beberapa di antaranya merupakan hasil keputusan sendiri, misalnya dengan adanya Mahkamah Agung yang ia bentuk, yang sering dialami oleh Trump ketika ia mengembangkan sistem sejauh mungkin, dan terkadang lebih jauh dari apa yang diharapkan. mereka memang bermaksud demikian.
Ketika Trump menghadapi persidangan pemakzulan atas peristiwa 6 Januari 2021, satu demi satu anggota Partai Republik menolak pemakzulan dengan alasan yang dibuat buat, sehingga  mereka tidak memberikan suara untuk menghukumnya di Senat dengan sekedar berargumen bahwa sistem peradilan pidana adalah tempat yang lebih tepat untuk meminta pertanggungjawabannya. Dengan pengertian bahwa peradilan sudah dikuasai the Federalis. Para anggota Partai Republik tersebut kini mendukung Trump untuk masa jabatannya yang kedua, masa jabatan yang mana mantan presiden tersebut menjanjikan pendekatan maksimalis terhadap kekuasaan eksekutif, dan masa jabatan yang akan dicapai setelah Mahkamah SCJ memberikan definisi luas mengenai tindakan resmi sebagai tindakan yang kebal dari penuntutan hukum.
Dalam sebuah wawancara dengan situs Fox News, Trump mengaku telah "dilecehkan" oleh para anggota Partai Demokrat termasuk mantan Presiden Barack Obama dan Biden "selama bertahun-tahun." Pernyataan ini untuk menyamarkan usaha pelecehan Trump terhadap anggota partai Demokrat setiap saat, setiap waktu, atau untuk balancing speech saja.Â
"Dan sekarang pengadilan telah mengambil keputusan," kata Trump, kemudian menambahkan, "Sekarang saya bebas berkampanye seperti orang lain. Kami memimpin dalam setiap jajak pendapat, dan kami akan menjadikan Amerika hebat lagi." Bebas berkampanye berarti bebas mengolok olok semua orang dengan tidak sopan dan termasuk mengolok olok negaranya sendiri sebagai negara yang terbelakang.
Trump selalu berkampanye sesuai keinginannya: kombinasi acara golf di siang hari dan beberapa kampanye dalam sebulan, dipadukan dengan beberapa penampilan di pengadilan yang ia pilih untuk dihadiri sepanjang tahun 2023 dan awal tahun 2024. Trump tampak sangat menikmati kampanyenya. momen-momen itu, dan tontonan media yang terjadi kemudian.
Namun pada bulan April, ketika apa yang kini hampir pasti menjadi satu-satunya persidangan pidana yang akan dia hadapi sebelum Hari Pemilu dimulai di Manhattan, kegembiraan itu hilang begitu saja. Trump dinyatakan bersalah dalam persidangan selama enam minggu atas 34 tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis, yang menurut jaksa dilakukan untuk menyembunyikan pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno selama kampanye tahun 2016.
Dia dijadwalkan akan dijatuhi hukuman dalam kasus tersebut pada 11 Juli, dan keputusan Mahkamah Agung sepertinya tidak akan menundanya. Meskipun beberapa orang di tim Trump merasa cemas mengenai kemungkinan tersebut, hanya sedikit pengamat yang percaya bahwa Hakim Juan Merchan akan memaksa Trump untuk berada di balik jeruji besi atau di rumah selama pemilihan presiden.
Trump tidak menikmati apa pun menjadi terpidana penjahat. Namun secara politis, hukuman tersebut telah memberikan manfaat bagi pencalonannya dalam jangka pendek. Dia telah mengumpulkan sejumlah besar uang, sementara sejumlah besar anggota Partai Republik tiba-tiba menyerukan agar Partai Demokrat diadili sebagai pembalasan.
Meskipun Mahkamah Agung telah mengambil langkah awal untuk menguraikan kekebalan, namun waktu untuk langkah selanjutnya masih belum jelas. Pengadilan telah mengembalikan permasalahan tersebut kepada hakim pengadilan, Tanya Chutkan, yang kini harus memutuskan apakah akan mengadakan persidangan versi mini untuk memutuskan tuduhan apa dalam dakwaan penasehat khusus yang merupakan tindakan resmi, dan oleh karena itu berpotensi kebal dari penuntutan sesuai dengan hal tersebut. dengan keputusan Mahkamah Agung pada hari Senin.
Persidangan seperti itu, tergantung pada ruang lingkup perkara yang diizinkan oleh Hakim Chutkan untuk disidangkan, dapat menimbulkan masalah bagi Trump secara rinci. Fakta-fakta penyerangan Capitol pada tanggal 6 Januari oleh massa pro-Trump dan kebohongan publik Trump mengenai kemenangan pemilu tahun 2020 pada minggu-minggu setelah pemilu jelas tidak membantu Trump yang merupakan swing voter.
Oleh karena itu, para sekutu Trump merasa lega karena pertanyaan awal dalam debat melawan Biden pekan lalu bukanlah mengenai serangan Capitol, yang terus dipertahankan oleh Trump, namun mengenai perekonomian. Sidang kecil dapat memfokuskan kembali perhatian pada apa yang terjadi hari itu di Washington. Namun tim hukum Trump telah terbukti ahli dalam menyelesaikan masalah, dan hal ini mungkin tidak akan terjadi sebelum pemilu. Bahkan jika hal ini terjadi, persidangan sebenarnya terkait tindakan Trump dalam upayanya untuk tetap berkuasa masih jauh dari yang diharapkan.
Namun, harapan diadakannya persidangan kecil mungkin merupakan pilihan terbaik bagi Partai Demokrat yang ingin agar perilaku Trump yang merusak pemilu menjadi sorotan.
"Ketika Trump mencoba membatalkan hasil pemilu yang dikalahkan pada tahun 2020, itu bukanlah tindakan resmi seorang presiden," kata J.B. Pritzker, gubernur Illinois dari Partai Demokrat, dalam sebuah pernyataan.
Kesimpulan
Keputusan Mahkamah Agung AS (Supreme Court Justice, SCJ) baru-baru ini menggariskan bahwa Presiden AS memiliki kekebalan hukum penuh dalam menjalankan tugas resminya. Keputusan ini membatalkan pernyataan Hakim Tanya Chutkan yang menganggap penugasan US Navy Team 6 untuk menghabisi oposisi sebagai ilegal. Keputusan tersebut dikeluarkan pada 1 Juli 2024 dalam kasus Trump v. Amerika Serikat, yang menunda pengadilan selama 90 hari untuk memutuskan apakah Donald Trump dapat dituntut atas upayanya membatalkan pemilu 2020.
SCJ memutuskan bahwa presiden terlindungi dari tuntutan atas tindakan resmi, termasuk kebijakan, keputusan militer, dan diskusi dengan pejabat pemerintah lainnya, tetapi tidak mencakup tindakan pribadi yang dilakukan sebagai kandidat politik. Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi Trump dan Partai Republik yang telah berusaha mempengaruhi SCJ dengan menambahkan hakim-hakim yang mendukung mereka.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang Partai Republik yang ingin memastikan kemenangan politik dan penguasaan atas pengadilan. Leonard Leo, seorang penggerak di balik pengangkatan hakim-hakim konservatif, telah berperan besar dalam mempengaruhi keputusan ini. Demokrat di sisi lain, dianggap gagal melawan strategi ini dan terlalu bersahaja dalam menghadapi tekanan politik.
Keputusan SCJ akan menunda uji coba campur tangan Trump dalam pemilu, memungkinkan dia berkampanye tanpa gangguan hukum yang berarti. Ini juga mencakup dakwaan negara bagian terhadap Trump di Georgia dan New York, dimana Trump telah mengajukan mosi untuk membatalkan tuntutan tersebut.
Hakim Neil Gorsuch menyatakan bahwa keputusan ini menetapkan perlindungan hukum yang berlaku untuk presiden masa depan. Namun, beberapa pakar hukum dan Hakim Sonia Sotomayor mengkritik keputusan ini karena memperluas kekuasaan presiden secara berlebihan dan memungkinkan presiden melakukan tindakan yang sebelumnya dianggap ilegal.
Keputusan ini diperkirakan akan menunda kasus Donald Trump pada 6 Januari, dan jika Trump menang pada bulan November, dia dapat menggunakan kekuasaan kepresidenannya untuk menghentikan persidangan lebih lanjut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa presiden masa depan dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan tindakan kriminal tanpa takut akan konsekuensi hukum.
