Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Main Politik

Kesimpulan

Keputusan Mahkamah Agung AS (Supreme Court Justice, SCJ) baru-baru ini menggariskan bahwa Presiden AS memiliki kekebalan hukum penuh dalam menjalankan tugas resminya. Keputusan ini membatalkan pernyataan Hakim Tanya Chutkan yang menganggap penugasan US Navy Team 6 untuk menghabisi oposisi sebagai ilegal. Keputusan tersebut dikeluarkan pada 1 Juli 2024 dalam kasus Trump v. Amerika Serikat, yang menunda pengadilan selama 90 hari untuk memutuskan apakah Donald Trump dapat dituntut atas upayanya membatalkan pemilu 2020.

SCJ memutuskan bahwa presiden terlindungi dari tuntutan atas tindakan resmi, termasuk kebijakan, keputusan militer, dan diskusi dengan pejabat pemerintah lainnya, tetapi tidak mencakup tindakan pribadi yang dilakukan sebagai kandidat politik. Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi Trump dan Partai Republik yang telah berusaha mempengaruhi SCJ dengan menambahkan hakim-hakim yang mendukung mereka.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang Partai Republik yang ingin memastikan kemenangan politik dan penguasaan atas pengadilan. Leonard Leo, seorang penggerak di balik pengangkatan hakim-hakim konservatif, telah berperan besar dalam mempengaruhi keputusan ini. Demokrat di sisi lain, dianggap gagal melawan strategi ini dan terlalu bersahaja dalam menghadapi tekanan politik.

Keputusan SCJ akan menunda uji coba campur tangan Trump dalam pemilu, memungkinkan dia berkampanye tanpa gangguan hukum yang berarti. Ini juga mencakup dakwaan negara bagian terhadap Trump di Georgia dan New York, dimana Trump telah mengajukan mosi untuk membatalkan tuntutan tersebut.

Hakim Neil Gorsuch menyatakan bahwa keputusan ini menetapkan perlindungan hukum yang berlaku untuk presiden masa depan. Namun, beberapa pakar hukum dan Hakim Sonia Sotomayor mengkritik keputusan ini karena memperluas kekuasaan presiden secara berlebihan dan memungkinkan presiden melakukan tindakan yang sebelumnya dianggap ilegal.

Keputusan ini diperkirakan akan menunda kasus Donald Trump pada 6 Januari, dan jika Trump menang pada bulan November, dia dapat menggunakan kekuasaan kepresidenannya untuk menghentikan persidangan lebih lanjut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa presiden masa depan dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan tindakan kriminal tanpa takut akan konsekuensi hukum.