Ketika Mahkamah Agung pertama kali menyidangkan kasus ini pada bulan April, Hakim Neil Gorsuch berkata, "Kami sedang menyusun aturan yang berlaku selamanya." Pengadilan akan memutuskan perlindungan hukum apa yang berlaku tidak hanya untuk Trump, tapi juga untuk presiden masa depan. Ini yang harus dibuktikan tingkat korup kekuasaan presiden yang absolut atau diuji keputusannya oleh Biden sebagai Presiden yang sekarang sudah punya imunitas atas nama jabatan bisa mengeksekusi siapa saja termasuk Trump. Maukah SCJ menerima keputusannya dijalankan secara disiplin oleh lembaga eksekutif? Dengan demikian kalau keputusan ini dikoreksi maka jaminan demokrasi akan terwujud dipulihkan lagi.
Pendapat hakim Federalis yang mayoritas di SCJ, ini telah ditulis Hakim Roberts, bahwa . a presiden harus mampu membuat keputusan sulit tanpa khawatir bahwa suatu hari nanti mereka akan dihukum pidana atas pilihan mereka. "Seorang presiden yang cenderung mengambil satu tindakan berdasarkan kepentingan publik mungkin malah memilih tindakan lain, khawatir bahwa hukuman pidana mungkin menimpanya setelah ia meninggalkan jabatannya," tulis Roberts.
Beberapa pakar hukum menilai keputusan tersebut terlalu berlebihan dalam memperluas kekuasaan presiden. Dalam perbedaan pendapatnya, Hakim Sonia Sotomayor berpendapat bahwa keputusan tersebut akan memungkinkan presiden untuk melakukan hal-hal yang, sebelumnya, mungkin tampak jelas-jelas di luar hukum. "Memerintahkan Tim SEAL 6 Angkatan Laut untuk membunuh saingan politiknya? Kekebalan hukum, atau President is above the law," tulisnya. "Mengorganisir kudeta militer untuk mempertahankan kekuasaan? Kebal untuk menerima suap sebagai ganti pengampunan, atau jualan keputusan hukum? Imun, kebal, kebal, kebal." Kekhawatiran kaum demokratÂ
Keputusan tersebut sementara melindungi presiden dari segala konsekuensi. Kecuali partai Demokrat dan Presiden Biden mau menantang dan menguji kesalahan besar ketetapan SCJ atas imunitas Presiden. Karena ada bukti bahwa kekuasaan Presiden bisa digunakan untuk kegiatan kriminal. Sehingga sangat mustahil mengandalkan niat baik semua kandidat presiden, dengan mengabaikan kemungkinan adanya salah satu bentuk itikad kriminal. Semua orang maklum bahwa politisi cenderung berpikir jahat demi kekuasaan. Partai Republik tetap harus memenangkan pemilu, dan kemungkinan Kongres masih juga bisa memakzulkan mereka. Kalau tidak ada deadlock dan partisan yang menganulir akal sehat. Keputusan di masa depan dapat berguna untuk menguji  batasan yang lebih jelas mengenai kekebalan presiden. Namun, untuk saat ini, Mahkamah SCJ telah memberikan perlindungan hukum yang sangat luas kepada presiden yang tidak berlaku bagi siapa pun di negara ini.
Keputusan tersebut dipastikan akan mengacaukan dan menunda kasus Donald Trump pada 6 Januari setelah pemilu, dan jika ia menang pada bulan November, orang-orang yang dekat dengannya berharap Departemen Kehakiman dibawah kekuasaan Trump akan membatalkan tuntutan tersebut. Bahkan akan mengeksekusi siapa saja yang berusaha mengganggu Trump. Termasuk mengeksekusi siapa saja yang dirasakan membalik termasuk semua hakim SCJ satu persatu dapat dipersekusi Trump, atau jeruk makan jeruk? Siapa saja sudah mengetahui dengan jelas bahwa Trump sangat egois dan tidak peduli dengan teman atau lawannya.
Mahkamah Agung AS, yang mayoritas konservatifnya didukung oleh pencalonan Trump, pada hari Senin memutuskan bahwa mantan presiden tersebut sebagian terlindungi dari penuntutan ketika ia mencoba untuk menolak dakwaan dari penasihat khusus Jack Smith sehubungan dengan upaya Trump untuk melakukan hal yang sama. menggagalkan peralihan kekuasaan pasca pemilu 2020.
Garis besar keputusan yang menyatakan bahwa presiden berhak atas perlindungan substansial atas tindakan resmi -- telah diperkirakan oleh para pengamat politik dan pengadilan selama berbulan-bulan. Meskipun demikian, Trump menyatakannya sebagai sebuah kemenangan. "Kemenangan besar bagi konstitusi dan demokrasi kita. Bangga menjadi orang Amerika!" Tuan Trump menulis di Truth Social dengan huruf kapital semua.
Bagi Presiden Joseph R. Biden Jr., yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, keputusan tersebut bukanlah hasil yang paling bermanfaat dalam upayanya untuk menggambarkan Trump sebagai orang yang berbahaya; itu akan menjadi penegasan atas dakwaan. Tim Biden segera menyoroti keputusan tersebut sebagai bukti adanya ancaman nyata yang menurut presiden petahana pendahulunya dan calon penerusnya akan menimbulkan ancaman terhadap negara tersebut.
Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh penasihat senior kampanye Biden mengatakan, "Keputusan hari ini tidak mengubah fakta, jadi mari kita perjelas apa yang terjadi pada 6 Januari: Donald Trump membentak setelah dia kalah dalam pemilu tahun 2020 dan mendorong massa untuk menggulingkan pemerintahan Biden. hasil pemilu yang bebas dan adil. Trump sudah mencalonkan diri sebagai presiden sebagai terpidana penjahat karena alasan yang sama seperti saat ia berdiam diri ketika massa menyerang Capitol dengan kejam: Ia berpikir ia kebal hukum dan bersedia melakukan apapun demi memperoleh dan mempertahankan kekuasaan bagi dirinya sendiri."
Anggota Partai Republik dengan cepat menyebut keputusan tersebut sebagai contoh lain dari jenis keberuntungan, yang beberapa di antaranya merupakan hasil keputusan sendiri, misalnya dengan adanya Mahkamah Agung yang ia bentuk, yang sering dialami oleh Trump ketika ia mengembangkan sistem sejauh mungkin, dan terkadang lebih jauh dari apa yang diharapkan. mereka memang bermaksud demikian.
Ketika Trump menghadapi persidangan pemakzulan atas peristiwa 6 Januari 2021, satu demi satu anggota Partai Republik menolak pemakzulan dengan alasan yang dibuat buat, sehingga  mereka tidak memberikan suara untuk menghukumnya di Senat dengan sekedar berargumen bahwa sistem peradilan pidana adalah tempat yang lebih tepat untuk meminta pertanggungjawabannya. Dengan pengertian bahwa peradilan sudah dikuasai the Federalis. Para anggota Partai Republik tersebut kini mendukung Trump untuk masa jabatannya yang kedua, masa jabatan yang mana mantan presiden tersebut menjanjikan pendekatan maksimalis terhadap kekuasaan eksekutif, dan masa jabatan yang akan dicapai setelah Mahkamah SCJ memberikan definisi luas mengenai tindakan resmi sebagai tindakan yang kebal dari penuntutan hukum.
