Mohon tunggu...
Iwan Murtiono
Iwan Murtiono Mohon Tunggu... Lainnya - Google-YouTube project contractor

Pembela hak asasi dan demokrasi dengan bias sebagai orang Indonesia dalam memakai kacamata untuk melihat dunia, termasuk dalam memupuk demokrasi yang agak membingungkan antara demokrasi murni atau demokrasi a la Indonesia. Bahwa kita sering melihatnya dalam perspektif yang berbeda, karena demokrasi itu juga adalah sebuah karya kreatif dalam pembentukannya yang tidak pernah rampung, termasuk yang anti demokrasi juga tidak pernah lelah berusaha terus menguasai demi kepentingan sebagian kecil atau oligarki

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

MK Amerika Juga Rentan KKN

9 Juni 2024   06:25 Diperbarui: 9 Juni 2024   06:25 145
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Patung Dewi Keadilan (Pinteres/Zazzle)

Bukti kegagalan dari konsekuensi penunjukan tugas seumur umur yang merugikan siapapun baik rakyat maupun penguasa sendiri, berupa beberapa keputusan Pengadilan Tertinggi yang paling kontroversial dan banyak dikritik atau bermasalah:

  1. Dred Scott v. Sanford (1857): Keputusan terkenal ini menyatakan bahwa orang Afrika-Amerika, baik merdeka atau diperbudak, tidak dapat dianggap sebagai warga negara Amerika. Hal ini membatalkan Kompromi Missouri, melarang undang-undang yang akan membebaskan budak, dan melanggengkan institusi perbudakan. Untungnya, Amandemen ke-13 dan ke-14 kemudian membatalkan keputusan ini.

  2. Plessy v. Ferguson (1896): Dikenal dengan doktrin "terpisah tapi setara", kasus ini pada dasarnya melegalkan segregasi rasial terhadap orang kulit hitam Amerika.

  3. Buck v. Bell (1927): Pengadilan mendukung sterilisasi paksa terhadap individu yang dianggap "tidak layak", melanggar hak reproduksi dan martabat mereka.

  4. Bush v. Gore (2000): Keputusan pengadilan dalam sengketa pemilihan presiden tahun 2000 masih kontroversial dan memecah belah.

  5. Bowers v. Hardwick (1986): Menjunjung tinggi konstitusionalitas undang-undang anti-sodomi Georgia, sebuah keputusan yang kemudian dibatalkan Lawrence v. Texas (2003).

Awal bulan ini, ProPublica mengungkapkan bahwa Hakim Clarence Thomas sering mengambil liburan mewah yang didanai oleh miliarder donatur Partai Republik, Harlan Crow. Salah satu kasus terkenalnya adalah Liburan ke Bali naik pesawat jet pribadi Harlan dan menyusuri pantai di Bali menggunakan yacht mewah milik Harlan, dengan imbalan putusan pengadilan yang selalu memenangkan Harlan. 

Dalam pembelaannya, Thomas mengklaim "keramahan pribadi dari teman dekat" semacam ini diperbolehkan karena Crow "tidak punya urusan di hadapan pengadilan." 

Namun klaim ini tidak sepenuhnya akurat. Seperti yang dilaporkan Bloomberg, Pengadilan Tertinggi, termasuk Hakim Thomas, mempertimbangkan sengketa hak cipta senilai $25 juta pada tahun 2005 yang melibatkan sebuah perusahaan yang sebagian dimiliki oleh Crow, yang telah memberikan banyak hadiah kepada Thomas, termasuk sebuah Alkitab senilai $19.000 yang dulunya milik Frederick Douglass.

The Real Deal
The Real Deal

Sudah banyak diberitakan bahwa jumlah keseluruhan yang berhasil disuapkan oleh Crow kepada Hakim Thomas sebanyak $6.59M, termasuk dari bukti baru  untuk membiayai pendidikan sekolah privat cucu Hakim Thomas, yang menurut Thomas termasuk biaya komplit sekolah dan asramanya nilainya lebih dari $6.000 per bulan. Hakim Thomas pernah tersangkut kasus pelecehan pada asistennya Moira Smith tahun di tahun 2003

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun