Kamu Lagi, Kamu lagi, Dilema Bantuan Sosial

 “Kamu lagi, Kamu Lagi” Itulah keluhan banyak orang dari kalangan masyarakat bawah dan kalangan pemerintah daerah serta pusat, mengenai Bantuan Sosial (Bansos) yang belakangan gencar dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara pada tanggal 16 November 2020, "Jangan pelihara keluarga itu-itu saja yang dapat bantuan. Jangan karena ada kuota".  Beliau menyampaikan ini saat memberi arahan melalui video conference dalam kegiatan Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin, di Denpasar, Bali, Tanggal 16 November 2020. (dikutip : https://nasional.kontan.co.id/new)

Apa yang dikatakan Mensos bisa jadi keluhan, teguran, atau pengingat kepada Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin. Permasalahan tidak tepat sasaran, selalu tidak pernah absen dalam Program Bansos yang pemerintah laksanakan.

Beberapa Bansos yang disalurkan Kemensos, antara lain: Program Sembako yang dahulu bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi yang terdampak penyebaran virus corona (Covid-19).

Alur Bantuan Sosial                     

Pemberian Bantuan sosial yang dilakukan oleh kemensos melalui proses panjang, bukan seperti bantuan ke tetangga sebelah rumah. Berikut alur pengajuan untuk mendapatkan Bansos :

• Keluarga kurang mampu mendaftarkan diri ke Kepala Desa atau Lurah, dengan membawa KTP dan KK
• Kemudian Kepala Desa atau Lurah menyampaikan data pendaftaran ke Bupati atau Walikota melalui Camat
• Adanya peran Dinas Sosial, Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga
• Bupati atau Wali Kota yang mendapatkan data tersebut, kemudian menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke Menteri melalui Gubernur
• Kemudian data tersebut oleh Kementerian Sosial akan menetapkan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial)
• Pemanfaatan data oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Daerah yang selanjutnya untuk program bantuan sosial dan pemberdayaan

 (Sumber : https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/)

Dilema Penerima Bantuan Sosial

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang. Peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19)  (sumber : https://money.kompas.com).

Hal ini berimbas juga terhadap Program keluarga Harapan (PKH), yang sedang digenjot dalam peningkatan Graduasi mandiri (keluar PKH karena kondisinnya sudah mampu) Keluarga Penerima Manfaat KPM PKH. Awal sebelum pendemi Covid 19 sudah banyak KPM PKH sudah cukup mampu,  karena pendemi Covid 19 kondisi ekonomi KPM menjadi lemah kembali. Termasuk KPM yang sudah Graduasi Mandiri ada beberapa kondisinya kembali kesusahan karena usahanya tidak jalan dan kehilangan mata pencaharian, khususnya untuk daerah-daerah yang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam PKH ada beberapa kelompok yang sulit untuk di Graduasi Mandiri seperti Lanjut Usia Terlantar, dan orang dengan disabilitas berat.

Apresiasi Atas Upaya kemensos

Apresiasi tinggi untuk Kemensos  atas segala daya dan upaya telah menjadi ujung tombak penyaluran Bansos. Walaupun selalu menjadi langganan kambing hitam segala persoalan bansos,  Kemensos tetap HADIR terdepan untuk penanganan persoalan sosial.

Kemensos pada tahun 2021 melakukan langkah cukup berani, yang akan mengevaluasi (diperiksa ulang) sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini telah menerima Program Sembako. Menurut Mensos hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip keadilan, karena masih banyak orang di luar yang layak menerima bansos, namun karena persoalan pendataan mereka tidak menerima bansos.

Perbaikan data akan terus dilakukan lebih baik pada tahun depan, dengan mendorong daerah kabupaten/kota melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bahkan Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, untuk daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan (up date) data kemiskinan, untuk mendapat pengurangan dana-dana yang sifatnya dari pusat.

Tak ada gading yang retak, termasuk dalam pelaksanaan Bansos yang dilakukan oleh kemensos. Daripada energi habis karena saling menyalahkan, akan lebih baik memberi saran dan masukan Konstruktif, agar kita semua dapat berperan aktif untuk perbaiki proses pelaksanaan bansos kepada orang tidak mampu.