Suka Duka Proses Pencairan Insentif Pasca Pelatihan Program Kartu Prakerja

Sejak April 2020, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) resmi meluncurkan program Kartu Prakerja yang hingga kini telah mencapai 10 gelombang. Antusiasme masyarakat terutama para pencari kerja alias belum memiliki pekerjaan dan karyawan yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19 sangat tinggi.

Total penerima Kartu Prakerja setelah ditutupnya pendaftaran gelombang 9 telah mencapai 5.480.918 atau 98 persen dari total kuota tahun 2020 yang sebesar 5.597.183 orang. Sementara kuota untuk gelombang 10 sebesar 116.261 peserta. Meskipun antusiasme masyarakat cukup tinggi, nampaknya program ini mentok pada gelombang 10. Artinya tidak ada gelombang 11 dan seterusnya.

Kartu Prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan Warga Negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Tujuan dari program ini lumayan bagus yakni membangun SDM yang maju dan kreatif dengan melibatkan teknologi agar semua warga negara di manapun, memiliki peluang yang sama untuk mengakses serta terlibat dalam program peningkatan kualitas SDM ini.

Selain untuk memenuhi janji kampanye Presiden Joko Widodo pada kampanye Pemilihan Umum Presiden 2019, Kartu Prakerja adalah bukti bahwa negara hadir dan telah menyediakan  peluang bagi setiap warga negara untuk memiliki atau meningkatkan ketrampilan atau keahlian sebagai bekal untuk bekerja, berusaha dan bersaing di era persaingan global. 

Semua jenis pelatihan untuk membekali keterampilan diri, mulai dari tingkat pemula hingga untuk peningkatan skill (up skilling) disediakan melalui Kartu Prakerja. Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi (skill), meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam negeri.

Untuk itu pemerintah menggandeng 7 mitra pelatihan yang menyediakan beragam pelatihan digital antara lain Tokopedia, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Pijar Mahir, Sekolahmu serta Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kementerian Tenaga Kerja. Berbagai jenis pelatihan berbasis online disediakan oleh mitra pelatihan, peserta tinggal memilih jenis pelatihan yang sesuai.

Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah melakukan perubahan terhadap kartu prakerja agar bisa menjadi bantuan bagi pekerja yang terkena PHK atau angkatan kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikan. 

Anggaran dilipatgandakan menjadi Rp. 20 triliun untuk bisa memperluas cakupan bantuan. Dengan peluncuran Kartu Prakerja 2020 lebih awal pada bulan April 2020, diharapkan dapat memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia yang babak belur akibat hantaman COVID-19.

Manfaat yang diperoleh dari program ini adalah membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung oleh pihak pekerja dan perusahaan, mampu mengurangi biaya dalam mencari informasi mengenai pelatihan, mendorong keberkerjaan seseorang lewat pengurangan mismatch, menjadi komplemen pendidikan formal.

Program ini sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat terutama kategori pencari kerja. Karena selain meningkatkan pengetahuan dan kemahiran bagi pencari kerja, ada juga insentif yang diberikan sebagai modal usaha bagi peserta yang belum memiliki pekerjaan, juga berperan mengurangi beban bagi pencaker.

Meskipun demikian, terdapat banyak persoalan teknis yang dihadapi oleh peserta selama mengikuti proses pelatihan hingga mendapatkan insentif. Saya memang bukan peserta program Kartu Prakerja namun berdasarkan pengamatan baik di dunia maya (medsos) maupun dunia nyata, terdapat banyak sekali keluhan atau curhatan yang diutarakan oleh peserta program ini.

Umumnya peserta mengeluhkan soal lambatnya pihak mitra pelatihan dan Kemnaker menerbitkan sertifikat pelatihan hingga muncul di dashboard. Peserta harus bersabar menunggu selama berminggu-minggu hingga terbitnya sertifikat. Padahal sertifikat sangat berperan dalam proses pencairan insentif bagi peserta Kartu Prakerja.

Berdasarkan informasi yang sempat terdengar, dari sekitar 7 mitra pelatihan yang ada, SISNAKER Kemnakerlah yang paling lama menerbitkan sertifikat hingga tampil di dashboard. Entah mungkin antrian panjang atau sistem kerja bermasalah atau perangkat IT yang bermasalah. 

Peserta pada umumnya berharap, semoga saja persoalan ini tidak berkepanjangan hingga menyebabkan hangusnya saldo insentif pelatihan dan insentif pasca pelatihan yang sudah dijanjikan.

Pesoalan lain yang turut dikeluhkan adalah panjangnya proses pendaftaran, pelatihan hingga pencairan insentif yang berbasis internet. Bagi peserta yang melek IT mungkin biasa saja tetapi bagi peserta yang kurang atau belum paham soal IT berbasis internet, hal ini menjadi tantangan dan hambatan tersediri.

Bagaimana tidak, peserta yang belum mahir mengoperasikan IT berbasis internet terpaksa harus menyewa jasa operator untuk membantu mengoperasikan perangkat IT dimaksud. 

Yang terjadi adalah mimpi pemerintah untuk membangun SDM yang maju dan kreatif dengan melibatkan teknologi agar semua warga negara di manapun, memiliki peluang yang sama untuk mengakses serta terlibat dalam program peningkatan kualitas SDM ini tak kesampaian. 

Oleh sebab itu program seperti ini perlu didesain sesederhana mungkin agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di mana saja termasuk hingga ke pelosok tanah air yang notabene pemahaman soal IT internet masih berada di bawah standar.

Selain itu ada pula kendala teknis dalam pencairan insentif pasca pelatihan. Terdapat empat mitra pembayaran dalam program kartu prakerja yaitu OVO, LinkAja, GoPay dan BNI. 

Sama halnya dengan kendala di atas, peserta program ini umumnya mengeluhkan sulitnya mengakses aplikasi mitra pembayaran insentif pasca pelatihan prakerja. 

Fakta membuktikan bahwa untuk mengupgrade aplikasi LinkAja, membutuhkan waktu yang sangat lama hingga berminggu-minggu. Bahkan meskipun sudah menunggu lama, proses upgrade pun tak kunjung usai apalagi berhasil.

Program seperti ini tentu sangat menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta. Oleh karena itu mestinya lembaga penyalur insentif pun diserahkan kepada lembaga keuangan yang sudah memasyarakat dan menjangkau hingga pelosok tanah air. Sebut saja semisal BRI yang sudah menjangkau seluruh pelosok nusantara.

BNI boleh saja tapi kehadirannya belum merata hingga ke wilayah kecamatan seperti di Kabupaten Timor Tengah Utara. Akibatnya peserta Kartu Prakerja yang berada di luar kota harus datang ke kota. Belum lagi antriannya panjang karena di kota cuman ada 1 bank BNI dan kuota layanan bagi program ini pun sangat dibatasi karena harus melayani nasabah lainnya yang bukan peserta Kartu Prakerja. Peserta dimaksud harus bolak balik berhari-hari untuk mengurus buku tabungan BNI.

Bayangkan saja bila di suatu daerah terdapat minimal 1000 orang peserta Kartu Prakerja dihadapkan dengan hanya 1 bank BNI di daerah tersebut serta kuota maksimal layanan untuk peserta Kartu Prakerja maksimal 14 orang per hari. 

Tentu butuh waktu berbulan-bulan lamanya untuk mencetak buku tabungan bagi peserta program Kartu Prakerja. Padahal peserta Kartu Prakerja berharap sesegera mungkin mengeksekusi insentif pasca pelatihan guna pemenuhan kebutuhan hidup maupun modal usaha.    

Oleh karena itu, pemerintah dalam menyalurkan bantuan seperti ini perlu memperhitungkan jangkauan layanan serta penyebaran lembaga keuangan mitra kerja sehingga proses penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Tulisan ini dibuat berdasarkan apa yang saya lihat dan dengar baik di dunia maya/medsos maupun dunia nyata.

SALAM...