Kuis K-14

Nama    : Itsna Anisa Nurul Utami

NIM       : 44522010069

Prodi     : Digital Komunikasi

Matkul  : Pendidikan Anti Korupsi & Etik UMB

Kampus: Universitas Mercu Buana

Dosen    : Apollo, Prof. Dr,M.Si.Ak

Tulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas kuis 14 dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi & etik UMB, Akan membahas mengenai, sebagai berikut :

1. Judul : Determinants of Corruption in Developing Countries Ghulam Shabbir, Mumtaz Anwar

2. Latar Belakang/Fenomena Penelitian :

Korupsi ini bukanlah fenomena baru, korupsi sering terjadi di dalam institusi pemerintahan. Di dalam jurnal ini akan membahas faktor-faktor penentu korupsi, Yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Determinan ekonomi meliputi kebebasan ekonomi, integrasi internasional (globalisasi), tingkat pendidikan, pendapatan rata-rata dan distribusi pendapatan. Determinan non-ekonomi dalam jurnal tersebut memasukkan determinan sosial-politik dan agama meliputi demokrasi, kebebasan pers, dan bagian penduduk yang berafiliasi dengan agama. 

Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus memfokuskan faktor ekonomi untuk menekan tingkat korupsi. Korupsi memiliki 2 sektor yaitu sektor publik dan sektor swasta. Korupsi sektor publik berati penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi.

3. Novelty Keterbaharuan Penelitian :

Dalam merumuskan CPI (Corruption Perceived Index), transparency international mempertimbangkan faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi tingkat korupsi negara dan pada akhirnya melemahkan kinerja negara.

Pemeringkatan survei CPI selama beberapa tahun juga mengungkapkan bahwa semua posisi terbawah terkait dengan negara-negara berkembang. Survei CPI 2006 dan hampir semua isu sebelumnya menunjukkan bahwa kurang lebih semua negara berkembang berada di bawah skor paling rendah. Banyak peneliti mencoba mencari tahu penyebab korupsi di tingkat dunia menggunakan data cross sectional untuk negara campuran (maju dan berkembang). 

Namun kasus negara berkembang tidak dianalisis secara terpisah. Semua ini perlu untuk menyelidiki alasan/penentu korupsi di negara-negara tersebut dan oleh karena itu, Jurnal ini hanya mengambil kasus negara berkembang dalam penelitian tersebut.

4. Rumusan Masalah :

Kelompok peneliti memfokuskan bagaimaan sistem politik mengatasi masalah korupsi, apakah korupsi mendorong atau menghambat pembangunan ekonomis dan bagaimana organisasi publik dibentuk yang dapat meminimalisir korupsi.

Namun para peneliti ekonomi mencoba mencari tahu tingkat korupsi di berbagai negara dan alasan atau faktor penentunya. oleh karena itu, masalah korupsi sektor publik dan sektor swasta menjadi perhatian utama para ilmuwan sosial dan khususnya para ekonom.

Pada jurnal tersebut bagian kedua akan membahas tentang pengertian korupsi dan pengukurannya. Bagian ketiga menyajikan tinjauan literatur dan penurunan hipotesis. Bagian keempat untuk keranga teoritis, definisi variabel dan data. Bagian kelima membahas hasil empiris dan bagian terakhir mencangkup kesimpulan dan implikasi kebijakan.

5. Kajian Kepustakaan :

-Klitgaard, 1998 : Korupsi adalah hasil dari administrasi negara yang lemah yang muncul ketika individu atau organisasi memiliki kekuatan monopoli atas barang atau jasa, kebijaksanaan dalam membuat keputusan, akuntabilitas terbatas atau tidak ada, dan tingkat pendapatan yang rendah.

-World bank 1997 : Korupsi sering dikutio dalam literatur ekonomi adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi".

-The Oxforg Advanced Learner's Dictionary, 2000 : mendefinisikan Korupsi sebagai (a) perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dari orang-orang yang berwenang (b) tindakan atau akibat membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral.

-Seldadyo dan Haan, 2006 : Menurut definisi ini mencangkup 3 unsur penting, moralitas, perilaku, dan otoritas.

-Gould, 1991 : Korupsi adalah sebuah fenomena tidak bermoral dan tidak etis yang mengandung serangkaian penyimpangan moral dari standar moral masyarakat, menyebabkan hilangnya rasa hormat dan kepercayaan pada otoritas yang seharusnya dibentuk.

-Theobald, 1990 : Mendefinisikan korupsi dalam ilmu politik melalui tiga pendekatan (a) pendekatan kepentingan publik, (b) pendekatan opini publik dan, (c) pendekatan hukum formal. Dalam pendekatan pertama, setiap aktivitas pejabat politik atau administratif dianggap tidak pantas jika bertentangan dengan kepentingan publik. Tapi pendekatan ini dikritik dan diperdebatkan; aturan mana yang harus diikuti dalam mengidentifikasi kepentingan publik. 

(gibbons, 1989) Pendukung pendekatan kedua percaya bahwa korupsi adalah apa yang publik pikirkan. (Manzetti dan Blake, 1996) Menurut pendekatan terakhir dan ketiga, perbuatan korupsi adalah; (i) yang melanggar beberapa aturan khusus yang harus dilakukan oleh tugas publik (ii) pertukaran ilegal barang politik untuk keuntungan pribadi.

6. Rerangka Pemikiran, Hipotesis :

Keterlibatan pemerintah berarti, seberapa besar pemerintah dan perangkat administratifnya memiliki kendali atas perekonomian. Di bawah ini, pejabat pemerintah memutuskan bahwa; siapa yang akan mengakses sumber daya dan peluang ekonomi negara dan berapa banyak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi individu tidak tergantung pada kekuatan pasar, melainkan tergantung pada kemampuan untuk mempengaruhi pejabat publik yang bersangkutan.

Karena itu; lembaga pemerintah penting dalam menentukan tingkat korupsi. Selain keterlibatan pemerintah dalam ekonomi pasar, variabel lain yang diselidiki oleh berbagai studi adalah integrasi ekonomi, tingkat pembangunan, kebebasan pers, demokrasi dan bagian populasi yang berafiliasi dengan agama tertentu, dll.

Rumusan hipotesis jurnal tersebut, sebagai berikut :

(i) Tingkat kebebasan ekonomi pribadi yang lebih tinggi (kurangnya kontrol politik atas sumber daya dan peluang ekonomi negara) akan mengurangi tingkat korupsi yang dirasakan.

(ii) Derajat globalisasi berbanding terbalik dengan norma-norma yang korup. Tingkat pembangunan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat korupsi.

(iii) Tingkat pembangunan berbanding terbalik dengan tingkat korupsi.

(iv) Tingkat Korupsi berkorelasi positif dengan tingginya ketimpangan pendapatan.

(v) Kekuatan demokrasi berkorelasi negatif dengan koruptor perilaku.

(vi) Kebebasan pers juga berhubungan negatif dengan tingkat korupsi.

(vii) Proporsi penduduk beragama (protestan, katolik, muslim atau hindu) berbanding terbalik dengan perilaku korupsi.

7. Metode Sampling :

Dalam jurnal tersebut menggunakan data cross sectional untuk analisis komparatif sampel 41 negara berkembang. Data korupsi (Corruption Perceived Index) disusun oleh transparency international yang memberikan skor kepada 163 negara untuk tahun 2006, dari jumlah tersebut telah menggunakan CPI untuk 41 negara berkembang. Indeks ini adalah "poll of polls", menyisir hasil berbagai polling dan survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen. 

Transparency International mensyaratkan setidaknya tiga sumber tersedia untuk memeringkat suatu negara dalam CPI tetapi keandalannya menjadi buruk karena sumber daya yang lebih sedikit. Dalam studi tersebut, membalik urutan sehingga skor CPI yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak korupsi dan lebih rendah menunjukkan lebih sedikit. 

Keuntungan utama dari indeks ini adalah; memungkinkan analisis lintas negara, dan juga memenuhi persyaratan definisi korupsi yang digunakan dalam penelitian ini (penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi).

8. Variabel, dan Pengukurannya :

Untuk pendapatan rata-rata, menggunakan PDB per kapita. Sandholtz dan Gray (2003) menggunakan PDB per kapita untuk mengukur tingkat pembangunan sedangkan Ades dan Di Tella menggunakan tingkat pendidikan rata-rata untuk tujuan ini.

Sandholtz dan koetzle (2000), Sandholtz dan Gray (2003) seperti yang lainnya telah menggunakan jumlah ekspor dan impor (perdagangan) sebagai bagian dari PDB untuk mengukur integrasi ekonomi. Tetapi kami menggunakan indeks globalisasi (Indeks Globalisasi KOF 2007) untuk tujuan ini karena mencakup kebebasan ekonomi, kebebasan sosial dan kebebasan politik yang masing-masing memiliki bobot (36%), (38%) dan (26%) dalam indeks.

9. Model Persamaan Ekonometrika :

Untuk model determinan ekonomi, Dalam beberapa kasus, kami menemukan F-Statistics yang signifikan yang menunjukkan adanya masalah Heteroskedastisitas, sehingga untuk menghilangkan masalah tersebut menggunakan dua pengujian; Standar Konsisten Heteroskedastisitas Putih dan Newey-West 17Lihat Lampiran, HAC Standard Errors & Covariance untuk menghapus masalah.

Dalam model non-ekonomi, memperkirakan persamaan untuk faktor-faktor seperti : kebebasan pers, demokrasi dan agama yang mempengaruhi tingkat persepsi korupsi. peningkatan kebebasan pers, derajat demokrasi dan pangsa penduduk yang menganut agama tertentu akan menurunkan tingkat korupsi. semua hasil menunjukkan bahwa norma sosial politik dan agama sangat lemah di negara berkembang dan tidak mampu mempengaruhi tingkat korupsi.

10. Hasil Penelitian :

Studi kertas menemukan bahwa faktor ekonomi lebih penting daripada faktor non-ekonomi dalam hal mengurangi persepsi tingkat korupsi di negara berkembang. Agama tidak memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai sosial budaya. Jadi pengaruh agama terhadap korupsi tidak signifikan. 

Standar demokrasi di negara-negara tersebut juga sangat lemah atau masih dalam tahap awal, sehingga peran demokrasi dalam mengurangi korupsi tidak terlihat; sebaliknya, ia memiliki hubungan positif dengan korupsi di negara-negara tersebut.

11. Interpretasi Hasil :

Kebijakan globalisasi merupakan faktor penentu ekonomi untuk mengontrol tingkat persepso korupsi.

12. Simpulan dan Saran :

Mempertimbangkan faktor-faktor penentu ekonomi dan non-ekonomi dari korupsi. menunjukan determinan ekonomi lebih pentinng, determinan ekonomi murni terdiri dari kebebasan ekonoomi, globalisasi, pendidikan, tingkat pendapatan rata-rata dan distribusi pendapatan.

Saran :  pemerintah harus fokus mengontrol pertumbuhan ekonomi di negara ini.