-World bank 1997 : Korupsi sering dikutio dalam literatur ekonomi adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi".
-The Oxforg Advanced Learner's Dictionary, 2000 : mendefinisikan Korupsi sebagai (a) perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dari orang-orang yang berwenang (b) tindakan atau akibat membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral.
-Seldadyo dan Haan, 2006 : Menurut definisi ini mencangkup 3 unsur penting, moralitas, perilaku, dan otoritas.
-Gould, 1991 : Korupsi adalah sebuah fenomena tidak bermoral dan tidak etis yang mengandung serangkaian penyimpangan moral dari standar moral masyarakat, menyebabkan hilangnya rasa hormat dan kepercayaan pada otoritas yang seharusnya dibentuk.
-Theobald, 1990 : Mendefinisikan korupsi dalam ilmu politik melalui tiga pendekatan (a) pendekatan kepentingan publik, (b) pendekatan opini publik dan, (c) pendekatan hukum formal. Dalam pendekatan pertama, setiap aktivitas pejabat politik atau administratif dianggap tidak pantas jika bertentangan dengan kepentingan publik. Tapi pendekatan ini dikritik dan diperdebatkan; aturan mana yang harus diikuti dalam mengidentifikasi kepentingan publik.Â
(gibbons, 1989) Pendukung pendekatan kedua percaya bahwa korupsi adalah apa yang publik pikirkan. (Manzetti dan Blake, 1996) Menurut pendekatan terakhir dan ketiga, perbuatan korupsi adalah; (i) yang melanggar beberapa aturan khusus yang harus dilakukan oleh tugas publik (ii) pertukaran ilegal barang politik untuk keuntungan pribadi.
6. Rerangka Pemikiran, Hipotesis :
Keterlibatan pemerintah berarti, seberapa besar pemerintah dan perangkat administratifnya memiliki kendali atas perekonomian. Di bawah ini, pejabat pemerintah memutuskan bahwa; siapa yang akan mengakses sumber daya dan peluang ekonomi negara dan berapa banyak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi individu tidak tergantung pada kekuatan pasar, melainkan tergantung pada kemampuan untuk mempengaruhi pejabat publik yang bersangkutan.
Karena itu; lembaga pemerintah penting dalam menentukan tingkat korupsi. Selain keterlibatan pemerintah dalam ekonomi pasar, variabel lain yang diselidiki oleh berbagai studi adalah integrasi ekonomi, tingkat pembangunan, kebebasan pers, demokrasi dan bagian populasi yang berafiliasi dengan agama tertentu, dll.
Rumusan hipotesis jurnal tersebut, sebagai berikut :
(i) Tingkat kebebasan ekonomi pribadi yang lebih tinggi (kurangnya kontrol politik atas sumber daya dan peluang ekonomi negara) akan mengurangi tingkat korupsi yang dirasakan.
