 Mengingat bahwa proses penurunan berkembang secara bertahap dan terjadi dalam langkah-langkah yang hampir tidak terlihat, seperti yang ditunjukkan, sulit untuk mengidentifikasi satu peristiwa yang membuktikan bahwa pemerintah tidak lagi demokratis (Octavia & Gunadi, 2021).
    Secara umum, kemunduran demokrasi disebabkan oleh memburuknya lembaga-lembaga politik yang mendukung sistem demokrasi di suatu negara, seperti pemilihan umum yang kurang kompetitif yang tidak sepenuhnya merusak proses pemilihan, pembatasan partisipasi yang tidak menghilangkan hak pilih sebagai ciri demokrasi yang menentukan dan membenarkan, dan berkurangnya akuntabilitas melalui standar tanggung jawab dan hukuman yang lebih longgar bagi pejabat publik. Bahkan presiden yang terpilih secara demokratis yang kemudian menjadi penguasa dan pemerintahan otoriter dapat memulai proses kejatuhan demokrasi (Prabowo & Bhakti, 2022).
2. Â Data
   Ketika para pemimpin politik terpilih menggunakan proses prosedural lebih sering untuk membenarkan tindakan anti-demokrasi dengan berbagai narasi, seperti mengejar stabilitas dan keadilan, demokrasi menghadapi ancaman internal yang meningkat (Hairi, 2022). Pencemaran nama baik, terorisme, penghinaan, dan manuver hukum lainnya yang digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik, serta penggunaan retorika demokrasi sebagai pengalihan dari kegiatan anti-demokrasi, adalah contoh nyata dari kegiatan ini. Ancaman langsung juga ada pada aspek-aspek penting lainnya dari demokrasi, seperti penyalahgunaan hak-hak individu dan kebebasan berekspresi.
   Struktur politik formal yang hadir di sebagian besar negara telah berevolusi sebagai akibat dari gelombang ketiga demokrasi, yang dimulai pada pertengahan 1970-an, tetapi proses demokratisasi tidak selalu linier. Hanya beberapa negara yang telah melalui transisi menuju demokrasi telah mampu membangun pemerintahan demokratis yang stabil dan efektif. Menurut statistik Freedom House, otokrasi lebih berharga daripada demokrasi di banyak negara.
3. Â Analisis
   Menurut Freedom House, globalisasi memainkan peran yang semakin besar dalam erosi demokrasi jangka panjang. Menurut statistik, rezim otoriter dan negara demokrasi berkembang bertanggung jawab atas pengurangan status demokrasi global yang lebih besar pada tahun 2020. Pada tahun 2020, persentase negara tidak bebas mencapai tingkat terbesar dalam 15 tahun sebelumnya. Skor negara-negara non-bebas sering turun sekitar 15%. Namun, jumlah negara yang menerima nilai lebih tinggi untuk tahun 2020 turun ke level terendah sejak 2005 pada saat yang sama. Ini menunjukkan bahwa akan lebih sulit dari sebelumnya untuk membalikkan tren demokrasi dunia yang menurun.
   Meningkatnya otokrasi, salah satunya ditandai dengan hilangnya kebebasan, terutama pers. Menurut definisi kebebasan pers dan media, ini mengacu pada sejauh mana setiap negara mengizinkan pertukaran berita dan informasi secara bebas di masyarakat. Ini tergantung pada tiga faktor: (1) tingkat campur tangan politik, seperti ada atau tidak adanya intimidasi, sensor, atau tindakan pemaksaan; (2) perlindungan konstitusional dan peraturan; dan (3) keputusan editorial yang bebas dari kepentingan komersial atau pribadi (economy).
KesimpulanÂ
    Lima faktor yang dibahas sebelumnya bahwa demokrasi yang memburuk dikaitkan dengan degradasi kebebasan sipil. Kebebasan pers ada di negara dengan catatan kebebasan sipil yang buruk, peringkat demokrasi yang rendah, dan media di bawah standar. Asia Tenggara tidak pernah menjadi tempat yang sangat mudah bagi outlet media dan personel. Malaysia, Indonesia, dan Timor Leste melakukan lebih baik daripada tiga negara lainnya. Kekhawatiran mengenai keadaan kebebasan pers.
Bagaimanapun, masih sangat lazim mengingat bahwa masih ada undang-undang yang memberikan pemerintah yang bertanggung jawab kemampuan untuk membatasi dan menyensor kebebasan pers. Sementara demokrasi mengalami stagnasi dan degradasi, kebebasan pers di Thailand, Filipina, dan Singapura masih dalam situasi yang menyedihkan. Selain enam negara yang dibandingkan, Asia Tenggara berisi empat negara lain yang sangat menindas: Laos, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar, yang diklasifikasikan oleh Freedom House sebagai "tidak bebas" dalam hal kebebasan pers.
