TB2_Etika dan Hukum Platon

Dok. Pribadi

Hukum.

Hukum menurut plato
Hukum adalah karya Plato yang terakhir, terpanjang, dan, mungkin, paling dibenci. Buku itu adalah percakapan tentang filsafat politik antara tiga pria tua: seorang Athena yang tidak disebutkan namanya, seorang Spartan bernama Megillus, dan seorang Kreta bernama Clinias

Orang-orang ini bekerja untuk membuat konstitusi untuk Magnesia, sebuah koloni Kreta baru. Pemerintah Magnesia adalah campuran prinsip-prinsip demokrasi dan otoriter yang bertujuan untuk membuat semua warganya bahagia dan berbudi luhur. Seperti karya Plato lainnya tentang teori politik, 

seperti Negarawan dan Republik, Hukum tidak hanya tentang pemikiran politik, tetapi melibatkan diskusi ekstensif tentang psikologi, etika, teologi, epistemologi, dan metafisika.  Namun, tidak seperti karya-karya lain ini, Hukum menggabungkan filosofi politik dengan undang-undang yang diterapkan, dengan sangat rinci tentang hukum dan prosedur apa yang seharusnya ada di Magnesia.

Contohnya termasuk percakapan tentang apakah mabuk harus diizinkan di kota, bagaimana warga harus berburu, dan bagaimana menghukum bunuh diri. Namun, detail hukum, prosa yang kikuk, dan kurangnya organisasi telah menarik kecaman baik dari para sarjana kuno maupun modern. Banyak yang mengaitkan tulisan canggung ini dengan usia tua 

Plato pada saat penulisan, meskipun demikian, pembaca harus ingat bahwa pekerjaan itu tidak pernah selesai.  Meskipun kritik-kritik ini memiliki beberapa manfaat, ide-ide yang dibahas dalam Undang-undang sangat layak untuk kita pertimbangkan, dan dialognya memiliki kualitas sastra tersendiri.

Pada abad ke-21, telah ada minat yang tumbuh di kalangan filsuf dalam studi Hukum. Banyak ide filosofis dalam Undang-undang telah bertahan dalam ujian waktu, seperti prinsip bahwa kekuasaan absolut pasti merusak dan tidak ada orang yang dikecualikan dari supremasi hukum. 

Perkembangan signifikan lainnya dalam Undang-undang termasuk penekanan pada rezim campuran, sistem pidana yang bervariasi, kebijakannya tentang perempuan di militer, dan upayanya pada teologi rasional. Namun, Platon mengambil idenya yang paling orisinal sebagai 

hukum harus menggabungkan persuasi dengan paksaan. Untuk meyakinkan warga negara untuk mengikuti kode hukum, setiap undang-undang memiliki pendahuluan yang menawarkan alasan mengapa seseorang harus mematuhinya. Paksaan datang dalam bentuk hukuman yang melekat pada hukum jika persuasi gagal memotivasi kepatuhan.

Selain itu, dalam Hukum Plato membela beberapa posisi yang muncul dalam ketegangan dengan ide-ide yang diungkapkan dalam karya-karyanya yang lain. Mungkin perbedaan terbesar adalah bahwa kota ideal dalam Undang-undang jauh lebih demokratis daripada kota ideal di Republik.