Di kecamatan itu pula berada Desa Wadas, yang sebagian warga desa tersebut, menolak rencana penambangan batu andesit untuk fondasi Bendungan Bener. Pada Selasa, 8 Februari 2022 lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah warga Desa Wadas, yang sudah setuju tanah mereka digunakan untuk rencana penambangan batu andesit.
Yang diukur oleh BPN adalah tanah warga yang sudah disetujui pemilik. Ketika proses pengukuran berlangsung itulah terjadi kisruh, yang kemudian dikenal sebagai insiden Desa Wadas. Menurut Muhammad Faqih Jauhari, kisruh tersebut dipicu oleh ulah para pihak, yang bukan warga Desa Wadas.
Koordinator Komunitas Masyarakat Terdampak Desa Wadas (Mata Desa), Emha Saiful Mujab, menyebut, 100 persen warga Desa Wadas adalah kaum nahdliyin alias warga Nahdlatul Ulama (NU). Selaku pengurus NU Kecamatan Bener, Muhammad Faqih Jauhari juga berpendapat demikian.
Karena itulah, Muhammad Faqih Jauhari, yang akrab disapa Gus Faqih, berpesan kepada para pemangku kepentingan Bendungan Bener, agar melibatkan NU dalam penanganan sosial kemasyarakatan, demi mencegah terulangnya kisruh yang demikian.
Gus Faqih menegaskan, melibatkan NU, bukan berarti NU akan menjadi perpanjangan tangan pemangku kepentingan Bendungan Bener. Bukan. Tapi, NU akan menjadi penengah, agar tercapai titik temu antara stakeholders Bendungan Bener dengan warga Desa Wadas.
Dengan kata lain, NU akan menjembatani komunikasi antara kedua pihak tersebut. NU akan menjaga serta melindungi kepentingan kedua belah pihak. Artinya, itu akan menjadi salah satu solusi, demi mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan.
Gus Faqih menyebut, insiden Desa Wadas terjadi, karena tidak tercapai win win solution. Karena ada pihak yang merasa kepentingan mereka tidak terakomodir. Padahal, pembangunan Bendungan Bener, melibatkan banyak pihak, banyak kepentingan, yang tentu saja harus dikelola dengan cermat.
Purworejo, 27 Februari 2022Â
