Inspirasi Bank BCA untuk Bisnis di Ibu Kota Baru

Masih terlalu pagi. Itu komentar Jahja Setiaatmadja, ketika ditanya rencana buka kantor cabang di ibu kota baru. Kita tahu, Jahja Setiaatmadja adalah Presiden Direktur Bank Central Asia. Apa maksudnya masih terlalu pagi? Apa korelasinya dengan bisnis?

Tahapan Bisnis di Ibu Kota Baru  

Ibu kota negara akan pindah ke kawasan yang berada di dua kabupaten: Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Kedua kabupaten tersebut termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tentang kepindahan itu, Jahja Setiaatmadja percaya bahwa pemerintah tentulah sudah melakukan kajian secara matang.

Sejauh ini, menurut Jahja Setiaatmadja, Bank Central Asia (BCA) belum merencanakan, akan membangun kantor cabang di ibu kota baru tersebut. Bank BCA masih mempertimbangkan banyak hal, untuk membuka kantor cabang di sana. Ia akan menunggu sampai pembangunan infrastruktur dasar rampung dan tersedianya layanan lain di sana, sebelum mengambil keputusan.

Kalau mau diurutkan, yang duluan masuk ke ibu kota baru tentulah Telkom, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Air Minum (PAM), dan Base Transceiver Station (BTS) serta infrastruktur telekomunikasi lainnya. Itu menurut pandangan Jahja Setiaatmadja, sebagaimana ia ungkapkan di Jakarta, pada Selasa (27/08/2019).

Saya pikir, kalangan industri perbankan, juga industri lainnya, tentu sepakat dengan pandangan tersebut. Kenapa? Karena, itu merupakan infrastruktur dasar suatu wilayah baru, sebelum layanan jasa perbankan dieksekusi di sana.

Setelah tersedia infrastruktur dasar tersebut, barulah berbagai jenis usaha mempertimbangkan untuk masuk ke ibu kota baru, termasuk usaha jasa keuangan.

Tahap berikutnya, menurut Jahja Setiaatmadja, yang patut masuk ke ibu kota baru adalah rumah sakit, perumahan, apartemen, bandara, pelabuhan, pergudangan, dan cold storage. 

Pada tahap ini, sebuah wilayah baru, sudah mulai menggeliat layaknya sebuah kota, meski dalam skala yang masih terbatas. Jumlah penduduk masih terbatas, pergerakan penduduk juga relatif terbatas.

Selanjutnya, yang perlu masuk ke ibu kota baru adalah lembaga pendidikan dari tingkat Taman Kanan-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, kemudian rumah ibadah. 

Ketersediaan berbagai infrastruktur serta fasilitas tersebut, dengan sendirinya akan menumbuhkan gairah baru penduduk baru di ibu kota yang baru. Itu sekaligus akan menjadi magnet, yang akan menarik para pendatang.

Sesuai Tahap, Sesuai Kategori Bisnis

Tahapan kategori industri untuk masuk ke ibu kota baru tersebut, menurut saya, merupakan inspirasi bisnis dari Jahja Setiaatmadja. Itu bisa menjadi salah satu masukan untuk para pelaku usaha, yang hendak berbisnis di ibu kota baru. Dengan demikian, pelaku usaha termotivasi untuk mencermati pembangunan ibu kota baru, tahap demi tahap.

Kemudian, mereka bisa mengambil ancang-ancang untuk persiapan, sesuai dengan tahapan pembangunan, sesuai pula dengan kategori bisnis yang hendak mereka masuki. 

Menurut saya, ini kontribusi penting dari Jahja Setiaatmadja untuk pemangku kepentingan pembangunan ibu kota baru, sekaligus untuk para pelaku usaha yang berhasrat terjun ke sana.

Dari jabaran Jahja Setiaatmadja di atas, kita paham, betapa komprehensifnya ia menyikapi sebuah wilayah baru, sebuah ibu kota baru. Jahja Setiaatmadja memetakannya tahap demi tahap, karena ia paham bahwa membangun serta menumbuhkan sebuah ibu kota baru bukanlah sekejap mata. Tahapannya perlu direncanakan dengan matang, agar goal ibu kota baru tercapai.

Saya ingat ketika Bank BCA pada Januari tahun 2013 mencanangkan Penguatan Sistem Pembayaran sebagai goal bank tersebut. Dalam suatu wawancara dengan media di awal tahun itu, Jahja Setiaatmadja menyebut, Bank BCA adalah bank yang berbasis di perkotaan, yang sebagian besar nasabah Bank BCA berasal dari kelas menengah.

Apa strategi Bank BCA menjawab kebutuhan kelas menengah? Jahja Setiaatmadja saat itu menuturkan, layani nasabah sebaik mungkin. Entah kelas menengah meningkat atau tidak, strategi Bank BCA terpusat pada penguatan sistem pembayaran. Tata kelola perusahaan (GCG) perlu diterapkan secara mutlak di perusahaan perbankan yang mengelola uang masyarakat.

Nah, Jahja Setiaatmadja dengan Bank BCA sudah mencanangkan Penguatan Sistem Pembayaran pada tahun 2013. Kini, 6 tahun kemudian, lihatlah begitu banyak pebisnis yang baru sadar, betapa pentingnya Penguatan Sistem Pembayaran. 

Para pebisnis yang baru sadar itu kini berlomba-lomba membenahi sistem pembayaran mereka. Malah, ada juga yang baru mulai menciptakan sistem pembayaran.

Artinya apa? Mereka ketinggalan 6 tahun, dari Jahja Setiaatmadja. Itu menjadi penanda kuat, betapa visioner-nya Jahja Setiaatmadja dalam mencermati bisnis, khususnya di industri perbankan. 

Maka, ketika pada Selasa (27/08/2019) ia menyebut Bank BCA belum merencanakan akan membangun kantor cabang di ibu kota baru, itu bukan berarti ia ragu. Jahja Setiaatmadja justru menunjukkan kepada kita, bahwa kecermatan harus dikedepankan, sebelum membuat rencana bisnis.

Demikian pula halnya dengan kantor pusat. Pada Selasa (27/08/2019) itu juga, Jahja Setiaatmadja selaku Presiden Direktur Bank Central Asia menegaskan, tak berminat memindahkan kantor pusat perseroan ke ibu kota baru tersebut. "Tidak ada rencana dari kami, karena bisnis utama kami menyasar swasta, bukan ke pemerintahan. Jadi kantor pusat akan tetap berada di Jakarta," katanya kepada awak media.

Koordinasi, Sinergi, dan Persaingan

Apakah hanya karena visioner, makanya saya mengutipkan strategi bisnis Jahja Setiaatmadja di tulisan ini? Apa relevansinya dengan ibu kota baru? Begini. Sebagian besar nasabah Bank BCA berasal dari kelas menengah. 

Kita tahu, tahun 2019, kelas menengah di Indonesia sudah mendekati 60 juta orang. Tahun 2020, diprediksi kelas menengah kita akan mencapai 85 juta orang.

Salah satu goal yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk periode kedua kepemimpinannya adalah menggenjot daya saing bangsa, untuk memenangkan daya saing global. 

Keberadaan kelas menengah adalah salah satu modal penting untuk goal tersebut.  Salah satu langkah ke arah itu, sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo: Penguatan Sumber Daya Manusia.

Nah, rencana ibu kota baru ini, menurut pemahaman saya, adalah bagian dari upaya untuk mensinergikan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, agar sama-sama fokus menguatkan sumber daya manusia untuk memenangkan persaingan global. Di ibu kota baru, seluruh elemen pemerintah pusat, berada di satu tempat, di satu area.

Itu akan memudahkan koordinasi serta mengefektifkan kerja kabinet. Dari pencermatan saya, di periode pertama ini, koordinasi kementerian dan lembaga pemerintahan, kerap menghambat pencapaian program pemerintah. Dalam hal perjanjian kerja sama perdagangan internasional untuk menggenjot ekspor, misalnya. Ini sebagai salah satu contoh, karena kendala koordinasi.  

Dari 29 konsep kerja sama perdagangan internasional yang dicanangkan Indonesia, baru 5 yang telah terealisasi, itu pun tengah ditinjau ulang untuk perbaikan. Itu diungkapkan Shinta W. Kamdani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, sebagaimana dilansir media pada Selasa (16/07/2018).

Hambatan koordinasi? Bacalah Kinerja Ekspor Dikritik Jokowi, Sri Mulyani: Ini Kelemahan Koordinasi di katadata.co.id, pada Kamis (01/02/2018) pukul 21.42 WIB. Baca juga Harus Koordinasi, Presiden Jokowi Minta Para Menteri dan Kepala Lembaga Hilangkan Ego Sektoral di setkab.go.id, pada Senin (09/04/2018). Atau, Jokowi Kecewa Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah Masih Buruk di sindonews.com, pada Rabu (26/04/2017) pukul 12:20 WIB.

Dengan kata lain, Presiden Joko Widodo menyadari sepenuhnya berbagai kendala koordinasi tersebut. Maka keberadaan ibu kota baru, menjadi salah satu solusi untuk memperkuat koordinasi kementerian dan lembaga pemerintahan. Juga, menjadi arena untuk saling bersinergi. Ibu kota baru sekaligus menjadi wadah penting untuk mengefektifkan kerja kabinet.

isson khairul --dailyquest.data@gmail.com

Jakarta, 29 Agustus 2019