Demikian pula halnya dengan kantor pusat. Pada Selasa (27/08/2019) itu juga, Jahja Setiaatmadja selaku Presiden Direktur Bank Central Asia menegaskan, tak berminat memindahkan kantor pusat perseroan ke ibu kota baru tersebut. "Tidak ada rencana dari kami, karena bisnis utama kami menyasar swasta, bukan ke pemerintahan. Jadi kantor pusat akan tetap berada di Jakarta," katanya kepada awak media.
Koordinasi, Sinergi, dan Persaingan
Apakah hanya karena visioner, makanya saya mengutipkan strategi bisnis Jahja Setiaatmadja di tulisan ini? Apa relevansinya dengan ibu kota baru? Begini. Sebagian besar nasabah Bank BCA berasal dari kelas menengah.Â
Kita tahu, tahun 2019, kelas menengah di Indonesia sudah mendekati 60 juta orang. Tahun 2020, diprediksi kelas menengah kita akan mencapai 85 juta orang.
Salah satu goal yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk periode kedua kepemimpinannya adalah menggenjot daya saing bangsa, untuk memenangkan daya saing global.Â
Keberadaan kelas menengah adalah salah satu modal penting untuk goal tersebut. Â Salah satu langkah ke arah itu, sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo: Penguatan Sumber Daya Manusia.
Nah, rencana ibu kota baru ini, menurut pemahaman saya, adalah bagian dari upaya untuk mensinergikan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, agar sama-sama fokus menguatkan sumber daya manusia untuk memenangkan persaingan global. Di ibu kota baru, seluruh elemen pemerintah pusat, berada di satu tempat, di satu area.
Itu akan memudahkan koordinasi serta mengefektifkan kerja kabinet. Dari pencermatan saya, di periode pertama ini, koordinasi kementerian dan lembaga pemerintahan, kerap menghambat pencapaian program pemerintah. Dalam hal perjanjian kerja sama perdagangan internasional untuk menggenjot ekspor, misalnya. Ini sebagai salah satu contoh, karena kendala koordinasi. Â
Dari 29 konsep kerja sama perdagangan internasional yang dicanangkan Indonesia, baru 5 yang telah terealisasi, itu pun tengah ditinjau ulang untuk perbaikan. Itu diungkapkan Shinta W. Kamdani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, sebagaimana dilansir media pada Selasa (16/07/2018).
Hambatan koordinasi? Bacalah Kinerja Ekspor Dikritik Jokowi, Sri Mulyani: Ini Kelemahan Koordinasi di katadata.co.id, pada Kamis (01/02/2018) pukul 21.42 WIB. Baca juga Harus Koordinasi, Presiden Jokowi Minta Para Menteri dan Kepala Lembaga Hilangkan Ego Sektoral di setkab.go.id, pada Senin (09/04/2018). Atau, Jokowi Kecewa Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah Masih Buruk di sindonews.com, pada Rabu (26/04/2017) pukul 12:20 WIB.
Dengan kata lain, Presiden Joko Widodo menyadari sepenuhnya berbagai kendala koordinasi tersebut. Maka keberadaan ibu kota baru, menjadi salah satu solusi untuk memperkuat koordinasi kementerian dan lembaga pemerintahan. Juga, menjadi arena untuk saling bersinergi. Ibu kota baru sekaligus menjadi wadah penting untuk mengefektifkan kerja kabinet.
isson khairul --dailyquest.data@gmail.com
Jakarta, 29 Agustus 2019
