Sejak Budi Gunawan digadang-gadang menjadi calon tunggal Kapolri, suara sumbang bergema di mana-mana. Khususnya, mengenai keterkaitannya dengan kasus Rekening Gendut serta keganjilan proses penunjukannya. Para pembela merapatkan barisan dan melontarkan argumen habis-habisan. Ada yang terkesima.
Tapi kemudian, terhenyak setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Proses hukum memang baru dimulai. Sejumlah pernyataan yang dilansir media, antara lain, dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, politisi PDIP Trimedya Panjaitan, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Ronny F. Sompie, dan Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang ditabulasi berikut ini, setidaknya menggambarkan sikap mereka terhadap Budi Gunawan.
Arus Suara Istana
Di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi dan semangat transparansi, penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, menuai sejumlah kecaman. Terutama, karena tidak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam proses seleksi orang nomor satu di jajaran kepolisian tersebut. Istana bersikukuh bahwa tahapan yang dilakukan, sudah sesuai prosedur. Kandang Banteng juga tak kalah dengusnya untuk membenarkan langkah yang sudah ditempuh.
Presiden memang punya hak prerogatif tapi itu bukan alasan untuk tak mendengarkan suara publik. Bukankah yang akan dipilih adalah pejabat publik, yang diharapkan akan membela hak-hak publik? Para pelindung di balik hak prerogatif tampaknya memilih berseberangan dengan publik, demi bergantung pada kekuasaan.
Setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi, sejumlah pernyataan yang dilansir media, antara lain, dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditabulasi berikut ini, setidaknya memberikan gambaran relevansi sikap mereka terhadap Budi Gunawan, terkait jabatan yang mereka sandang.
Jakarta, 14-01-2015
