Government Transformation (Transformasi Pemerintah)
Pemerintah di beberapa Negara di dunia telah berhasil melaksanakan transformasi. Namun masih terdapat beberapa isu yang perlu ditindaklanjuti salah satunya terkait dengan banyaknya inisiatif yang telah dilakasanakan tapi sangat sedikit yang benar-benar menciptakan pemerintahan yang bertransformasi (dalam hal ini menghasilkan operasional yang efisien serta perubahan dalam proses, struktur, garis kewenangan dll)
Lebih lanjut, Bohman menyatakan bahwa tahap akhir dari sebuat transformasi adalah penggunaan teknologi untuk bertransformasi menciptakan pemerintah yang terorganisir dan dapat dieksekusi kebijakannya. Level transformasi lebih dapat tergambar dari kualitas daripada langsung difokuskan pada perubahan proses dan struktur.
Beberapa peneliti berpendapat bahwa transformasi adalah hal yang terkait dengan perubahan dari fungsi dan kebijakan pemerintah dan tidak semata hanya membangun website baru atau cara yang inovatif lainnya selanjutnya disebut ICT-enabled government transformation.Â
Dari literatur saat ini, hanya satu teori yang ditemukan mendukung konsep transformasi pemerintahan, yang merupakan teori administrasi publik (Zouridis dan Thaens, 2003).Â
Teori administrasi publik mendukung hubungan antara transformasi pemerintahan dan kinerja; pemerintahan tradisional / administrasi publik akan berubah dan menghasilkan pemerintahan / administrasi publik yang dimungkinkan oleh ICT yang mengintegrasikan transparansi dan akuntabilitas ke dalam pekerjaan, fungsi dan kegiatannya, dan mengelola harapan warga.Â
Transformasi ini akan menghasilkan peningkatan layanan pemerintah, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah yang diubah. Teori administrasi publik terkait dengan penelitian ini, karena mencakup aspek-aspek utama dari harapan warga negara sementara juga mempertimbangkan aspek kinerja.
Teori yang Mendukung E-Government dan Teknologi
Teori pertama adalah teori administrasi publik. Inisiatif e-government menghasilkan transformasi pemerintah dan tata kelola menjadi e-government dan e-governance.Â
Dengan demikian, e-government mendefinisikan kembali bagian-bagian penting dari administrasi publik sebagai inti operasi, implementasi kebijakan publik, dan pengawasan yang demokratis.Â
Di sini, proses tradisional ditransformasikan menjadi proses berbasis informasi (Zouridis dan Thaens, 2003). Inisiatif-inisiatif TIK ini akan berkontribusi untuk mentransformasi pemerintah menjadi pemerintah dengan transformasi yang distimulasikan oleh TIK (Zouridis dan Thaens, 2003).
