Pendahuluan
Identitas adalah satu diantara sekian banyak fundamen kemanusiaan yang acapkali menimbulkan konflik. Identitas menjadi isu sentral tiap kali muncul konflik atas dasar ras dan etnis. Para pakar mengatakan bahwa “konflik secara mendasar berbeda dengan konflik kepentingan, karena suatu kepentingan sekalipun dapat didiskusikan, sementara kebutuhan identitas tidak demikian.” Konflik berdasarkan identitas makin mengemuka sejak abad ke-19. Lahirnya kesadaran hak asasi dan glibalisasi memperluas perhatian terhadap konflik.
Akan tetapi sisi yang paling penting adalah konflik yang muncul dalam situasi pasca colonial ketika tiada suatu kekuasaan berwibawa yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban. Ketika suatu masyarakat menggapai kemerdekaan, munculnya keterbelahan mengenai apa yang mesti dirumuskan sebagai aturan dasar suatu negara. Kebanyakan konflik yang lahir di negara semacam ini berdasarkan etnisitas dan agama dibandingkan karena pertentangan kelas. Konflik-konflik seperti ini muncul dalam masyarakat yang terbelah sebagaimana terjadi di Sri Lanka, Bosnia, dan Rwanda.
Akan tetapi tidak ada satu negarapun yang menghadapi konflik identitas menyangkut agama dan etnisitas berdarah-berdarah dan dalam waktu lama seperti yang terjadi di Sri Lanka. Negara ini dulu merupakan bekas koloni Inggris dan memperoleh kemerdekaan tahun 1948. Hampir 74% penduduk menganut agama Hindu. Sejak kemerdekaan, negara ini menghadapi konflik etnis internal yang terjadi antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil (Zwier, 1998: 13-14).
Dalam situasi pasca kemerdekaan, Tamil tergeser oleh dominasi mayoritas Sinhala. Kebijakan etnosentris oleh pemerintah yang dikendalikan oleh Sinhala mendorong keinginan memisahkan diri oleh kelompok Tamil. Konflik ini melahirkan kelompok perlawanan dari kalangan Tamil yang dikenal sebagai LTTE (Liberation of Tigers Tamil Elam) tahun 1972.
LTTE berkembang menjadi kelompok militer yang kuat dan memperburuk konflik. Konflik etnis dan politik ini telah menewarkan puluhan ribu penduduk Sri Lanka, mekasa hampir setengah juta diantaranya mengungsi, merusak bisnis, merusak kekayaan dalam skala masif, dan menghabiskan banyak anggaran (Zwier, 1998: 10). Situasi berlangsung hampir sepanjang 30 tahun hingga LTTE bersedia menyerah akibat keputusan mengakhiri operasi militer oleh Presiden Rajapakse. Akan tetapi masa depan perdamaian Sri Lanka belum pasti.
Faktor Penyebab
Ada 3 faktor penyebab konflik identitas. Ketiga faktor itu dapat dikategorikan sebagai faktor internal, faktor eksternal, dan faktor katalis.
Faktor Internal
Faktor ini berhubungan dengan negara. Faktor internal yang menjadi dasar konflik identitas di Sri Lanka adalah:
- Faktor Agama dan Etnik
Faktor ini yang menjadi pendorong utama munculnya konflik di Sri Lanka. Etnis mayoritas Sinhala berbeda bukan saja asal muasal etnis, akan tetapi juga menyangkut Bahasa dan agama jika dibandingkan dengen minoritas Tamil. Sinhala mayoritas Budha, sekalipun sedikit diantaranya adalah Katolik. Bahasa asli adalah Sinhala. Mereka diperkirakan berasal dari sebelah utara India pada sekitar 2.500 tahun lalu. Mereka menganggap Sri Lanka sebagai wilayah khusus umat Budha, dan percaya bahwa Sidharta Gautama datang ke wilayah ini sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Sinhala memandang Sri Lanka cocok bagi pengembangan agama dan menekan pemerintah bahwa Budha harus dilindungi dan dimajukan.
Pada sisi lain, etnis Tamil bertutur dalam Bahasa Tamil dan mayoritas mereka beragama Hindu. Mereka dibawa oleh colonial Inggris untuk menjadi pekerja di perkebunan pada era tahun1830-an. Baik Hindu maupun Budha sesungguhnya berasal dari India dan keduanya eksis di Sri Lanka dan saling mempengaruhi satu sama lain. Namun, setelahpaska kemerdekaan ketika perebutan kekuasaan dimulai dan agama serta etnis menjadi faktor pendorong maka lahirlah konflik etnis berdarah (Zwier, 1998: 13-15). Dengan demikian, agama, etnis, dan perbedaan Bahasa memainkan peran signifikan atas munculnya konflik.
- Penjajahan Inggris dan Dendam Masa Lalu
Sri Lanka mengalami penjajahan Portugal, Belanda, dan Inggris. Tetapi Inggris yang meninggalkan warisan paling mendalam dibandingkan Belanda. Inggris mengembangkan kebijakan yang menyokong pembedaan etnis dalam masyarakat. Inggris lebih memberikan perhatian kepada etnis Tamil.
Ketika dikuasai Portugal dan Belanda, bahasa penjajah hanyalah untuk urusan formal pemerintahan, sementara dalam pergaulan sehari-hari digunakan bahasa setempat. Akan tetapi Inggris memaksakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Pada 1833, saat Inggris membentuk pemerintahan yang sentralistis, rakyat Sri Lanka terpaksa harus menguasai bahasa itu, karena hanya dengan penguasaan tersebut mereka akan memperoleh lapangan pekerjaan.
Pendidikan yang baik dapat ditempuh oleh kalangan etnis Tamil, sementara etnis Sinhala dicuragai oleh misionaris Katolik dan sekolah-sekolah Inggris. Hal ini kemudian menimbulkan hierarki kelas (Kearny, 1967: 56-57). Penduduk yang menguasai bahasa Inggris memperoleh pekerjaan dan gaji yang layak dari pemerintah colonial. Sementara kalangan etnis Sinhala hanya menjadi budak, buruh, dan pedagang di pedesaan.
Ketengan segera muncul begitu etnis Sinhala sadar bahwa etnis Tamil memperoleh keuntungan begitu banyak sejak masa colonial. Dendam masa lalu inilah yang kemudian setelah kemerdekaan memincu prasangka negatif. Penyebab lain adalah bahwa kalangan Tamil dibawa oleh pemerintah colonial Inggris dari kawasan India Selatan . Sinhala mengecap mereka sebagai orang asing. Sinhala cemas jika Tamil bersama-sama kalangan Islam akan mengendalikan negara itu (Taras dan Ganguly, 2010: 179-180). Oleh karena itu, di bawah penjajahan Inggris, muncul benih-benih dendam antara Sinhala dan Tamil, dan melahirkan tekanana mayoritas Sinhala terhadap minoritas Tamil.
- Situasi Paska Kemerdekaan dan Diskriminasi Kebudayaan
Setelah memperoleh kemerdekaan, mayoritas Sinhala mengendalikan negara. Mereka enggan berbagi kekuasaan dengan kalangan minoritas. Minoritas kemudian mengalami perlakuan buruk setelah kemerdekaan Sri Lanka.
Karena ancaman etnis minoritas, Wickramasinghe mengatakan, “Tidak perlu berbicara soal multikulturalisme selagi masih ada ancaman di Sri Lanka dari kalangan minoritas” (Wickramasinghe, 2010: 159).
Sinhala menuduh Tamil mengeruk keuntungan selama penjajahan Inggris. Dendam ini yang kemudian mendorong adanya diskriminasi etnis. Kalangan Tamil tidak memiliki hak pilih setelah kemerdekaan. Pada tahun 1948 dan 1949, Parlemen mengesahkan kalangan Tamil sebagai bukan warganegara. Mereka harus melampirkan bukti untuk menjelaskan asal usul mereka. Hanya 25% permohonan status kewarganegaraan kalangan Tamil yang disahkan, sehingga mayoritas diantara mereka tidak dapat memberikan suara dalam pemilu (Zwier, 1998: 50). Gerakan Bahasa Pribumi dibentuk oleh Sinhala dan mendesak kalangan partai politik untuk menjadikan Sinhala sebagai bahasa resmi.
Pada tahun 1956 diberlakukan undang-undang pengakuan Sinhala sebagai satu-satunya etnis pribumi. Sinhala menjadi satu-satunya bahasa resmi. Kalangan Tamil menuduhnya sebagai upaya dominasi dan menghadirkan situasi saling menekan diantara kedua kelompok etnis itu. Konstitusi 1978 akhirnya mengesahkan baik Sinhala maupun Tamil sebagai bahasa resmi.
Tamil juga tersingkir dari kesempatan ekonomi. Sementara pada masa penjajahan Inggris mereka menjadi pegawai negeri, setelah kemerdekaan kesempatan itu tidak diakui dan diambilalih oleh Sinhala. Undang-undang yang disahkan sebelumnya memaksa kalangan Tamil untuk mengundurkan diri dari birokrasi karena mereka tidak fasih berbahasa Sinhala.
Kesempatan pendidikan akhirnya diperluas bagi kalangan Sinhala. Situasi ini segera mengakhiri dominasi tradisional Tamil. Pada tahun 1970, Partai Koalisi Front Bersatu yang dipimpin oleh Nyonya Sirimavo Bandaraneika menelurkan kebijakan yang mempersulit kalangan Tamil untuk meraih akses atas masuk perguruan tinggi untuk program studi kedokteran, sains, dan teknik. Sejak 1980-an, kebijakan ini dihapus. Tetapi ingatan kolektif akan diskriminasi itu masih tetap melekat dalam benak entis Tamil.
Pada tahun 1972, di bawah situasi darurat, pemerintah menetapkan konstitusi etnis sebagaimana pernah dirancang oleh Inggris. Tetapi penyusunan konstitusi itu sama sekali mengabaikan Tamil, lebih memberikan perlindungan kepada agama Budha, dan mengabaikan kelompok agama Hindu, Islam, dan Katolik (Devotta, 2009: 1026).
Faktor Eksternal
Faktor eksternal juga mempertajam konflik di Sri Lanka.
- Posisi Geografis
Posisi geografis Sri Lanka memberikan adil terhadap berkemnbangnya konflik. Letak negara yang secara artifisial lemah dan mendorong terbentuknya negara gagal. Wilayah menjadi tempat berkumpulnya gerakan nasionalis tanpa mengindahkan aspirasi kenegaraan, sehingga memungkinkan pengaruh perbatasan masuk dan memberikan efek yang lebih luas (Dondelinger, 2010: 85). Nampaknya hal itu cocok untuk keadaan Sri Lanka yang di wilayah Asia Selatan kebanyakan bercokol negara-negara bekas jajahan Inggris dan memperoleh kemerdekaan pada abad ke-20. Gerakan etnis dan nasionalis dimulai dari terbentuknya India dan Pakistan. Pemisahan wilayah timur Pakistan menjadi Bangladesh (1971) memberikan dorongan bagi Tamil. Sebagai akibatnya, LTTE tumbuh menjadi organisasi perlawanan yang keras pada 1972 dan menuntut pemisahan diri.
- Dukungan Eksternal
Faktor India
India menjalankan peran khusus sepanjang terjadinya konflik. Kebanyakan etnis Tamil adalah warganegara India dan mereka menyeleraskan diri dengan etnis serupa di negara bagian Tamil Nadu yang menekan pemerintah India untuk terlibat dalam konflik. India menerima imigran Tamil dan menyediakan bantuan kepada mereka. India berperan khusus dalam negosiasi perdamaian dan mengirimkan pasukan ke Sri Lanka (Zwier, 1998: 63-65).
Faktor Perantau Tamil
Para perantau etnis Tamil memiliki kedudukan khusus. Sesudah keributan anti Tamil meletus pada 1987, ribuan etnis Tamil pindah ke negara bagian Tamil Nadu dan banyak negara-negara Barat yang menerima sebagai pengungsi politik. Jumlah perantau ini mencapai 450 ribu hingga 500 ribu yang tersebar di 50 negara (Voorde, 2005: 191). Para perantau ini berperan menyediakan dana besar bagi gerakan Macan Tamil, bagian dari kelompok perlawanan yang paling militan. Dana itu mencapai tak kurang US$ 300 juta (Montlake, 2009: 12). Mereka mempersenjatai kelompok ini dan menghimpun kampanye propaganda. Mereka menyebarkan visi Macan Tamil ke seluruh penjuru dunia.
- Globalisasi dan Hak Menentukan Nasib Sendiri
Globalisasi juga memberikan peran yang signifikan. Dalam dunia global, LTTE semakin terorganisir. Misalnya, mereka meluncurkan situs internet. Internet dan telepon menghubungkan kelompok perlawanan ini dengan para perantau di luar negeri. Hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional juga memotiviasi kelompok perlawanan ini (Whall, 1995: 123). Atas nama hak menentukan nasib sendiri, mereka menginginkan otonomi dan kemudian membentuk negara sendiri yang mencakup daerah di kawasan utara dan timur, yang mayoritas dikendalikan oleh etnis berbahasa Tamil (Whall, 1995: 133).
Faktor Katalis
Ini menjadi pemicu konflik tersendiri, di samping adanya peran menentukan secara internal dan eksternal. Faktor katalis menyangkut tekanan diantara kalangan etnis Tamil dan Sinhala sejak masa penjajahan Inggris, tetapi, tetap terpelihara setelah memperoleh kemerdekaan. Kebijakan atas dasar diskriminasi etnis tetap dipertahankan. Misalnya UU 1956 dan Konstitusi 1972, berakar dari kebencian terhadap etnis Tamil.
Respon Pemerintah
Sejak LTTE berkembang menjadi gerakan perlawanan yang kuat, keadaan menjadi semakin buruk. Pemerintah mencoba untuk menghentikan ancaman-ancaman mereka. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti negosiasi perdamaian hingga perang sipil.
- Perundingan Damai 1980-an dan Peran India
Banyak organisasi asing dan negara-negara tetangga mengupayakan dialog antara kalangan Tamil dan pemerintah Sri Lanka. India merintis perundingan damai karena mereka memiliki 80 juta penduduk etnis Tamil di negara bagian Tamil Nadu yang telah menekan pemerintah India untuk melindungi komunitas itu di Sri Lanka. Pada tahun 1983, Perdana Menteri Nyonya Indira Gandhi memulai usaha perundingan damai dan dilanjutkan oleh anaknya, Rajiv Gandhi, setelah tewas terbunuh (Taras dan Ganguly, 2010: 180-185). Pada 1987, sebuah kesepakatan damai terbentuk antara India dan Sri Lanka. Kesepakatan itu menegaskan bahwa Tamil harus diberikan otonomi khusus di wilayah Utara dan Timur. India juga mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk menggantikan peran pasukan Sri Lanka.
Keterlibatan militer India dikecam oleh kalangan nasionalis Sinhala. Pasukan penjaga perdamaian itu sendiri gagal melucuti LTTE dan tidak mampu mencegah kekerasan yang terjadi sampai kemudian tarik dari Sri Lanka pada tahun 1990 (Voorde, 2005: 190).
- Perang Sipil tahun 1990-an
Sesudah India menarik pasukannya, LTTE secara cepat menduduki kawasan utara Sri Lanka. Pemerintah menolak mengakui otoritas mereka di wilayah itu. Pada 1995, Presiden Candrika Kumaratunga memenangkan pemilu dengan janji untuk membuat usulan pembagian kekuasaan. Hampir 3 bulan kemudian, LTTE mengingkari kesepakatan damai dan pertikaian antara mereka dengan pasukan pemerintah meletus kembali. Pemerintah mengerahkan operasi militer besar-besaran untuk merebut Jaffna, wilayah yang menjadi basis gerakan LTTE.
Akan tetapi, pada akhir 1990-an, LTTE kembali berhasil memperoleh kembali wilayah-wilayah basis gerakannya, sekalipun gagal merebut Jaffna. Upaya gencatan senjata disetujui LTTE dan pemerintah pada tahun 2002, sesudah berbulan-bulan perundingan damai yang difasilitasi oleh pemerintah Norwegia. Sepanjang perundingan berlangsung, LTTE kembali mempersenjatai dirinya dan pada April 2003, mereka menarik diri dari perundingan dan menuntut penarikan pasukan pemerintah dari Jaffna. Menurut LTTE, tanpa upaya ini, usaha perundingan damai sama sekali tidak bermakna.
Sejumlah faktor kemudian memperuncing kegagalan perundingan tersebut. Partai Front Nasional Bersatu yang memerintah kalah dalam pemilu dan digantikan oleh Alinasi Kebebasan Rakyat Bersatu. Pemerintahan baru enggan melanjutkan perundingan damai dan menolak prinsip-prinsip yang diajukan oleh Norwegia.
LTTE sendiri terbelah. Mereka membentuk basis perlawanan yang terpisah di kawasan Utara dan Timur, masing-masing dipimpin oleh Parabhakaran dan Colonal Karuna. Situasi buruk menimpa LTTE. Parabhakaran kemudian menyingkirkan Karuna serta memaksa secara rahasia agar sejumlah besar pasukan pindah ke wilayah Timur dari posisi awal di Utara.
Pada Desember 2004, bencana tsunami merusak sebagian besar wilayah utara dan timur yang memperparah keadaan. Pemerintah dan LTTE berselisih soal distribusi bantuan. LTTE menuduh pemerintah telah bersikap curang. Situasi ini memperburuk kebekuan perundingan dan gencatan senjata yang dirintis sejak 2002.
DAFTAR PUSTAKA
Lawrence, J. Zwier. 1998. Sri Lanka: War Torn Island. Lerner Publicantuon Company, Minnesota, USA.
Raymond, C. Taras dan Rajat , Ganguly. 2010. Understanding Ethnic Conflict. Pearson Education Inc., USA.
Helena, J. Whale. 1995. The Right to Self Determination: The Sri Lankan Tamil National Question. Tamil Information Center.London.
Robert, Kearny. 1967. Communalism and Language in the Politics of Ceylon. Duke University Press. USA.
David, J. Whittaker. 2001. The Terorrism Reader. Routledge, New York, USA.
Joseph, M. Dondelinger. 2010. In Sri Lanka Triump of Vulgar Patriotism. Journal of Current History, Vol 109.
