Selain itu, posisi Indonesia yang dilalui bentangan garis khatulistiwa dan dilintasi oleh Geostationary Orbit (GSO), semakin memperkuat dimensi strategis dalam geopolitiknya.Â
Faktor-faktor itulah yang membuat Wawasan Nusantara tidak hanya penting dalam menjaga kesatuan wilayah, tetapi juga relevan dalam konteks hubungan internasional dan keamanan regional.
Jelaslah, geopolitik tidak semata berkaitan dengan dampak geografis terhadap politik, tetapi juga melibatkan pengetahuan, wawasan, dan strategi dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri.Â
Kebijakan tersebut dengan menggabungkan faktor geografis dan kearifan lokal, yang berikutnya digunakan untuk menentukan program-program politik yang efektif dan relevan dengan kondisi wilayah dan masyarakat Indonesia.
Konsep Wawasan Nusantara ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan utama untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam seluruh aspek kehidupan nasional.Â
Bukan itu saja, konsep ini juga menekankan peran Indonesia dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan nasional.
Transisi pemerintahan yang berjalan sangat mulus (yang termulus sepanjang sejarah), memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk menyampaikan visi misinya bagi semua pembantu presiden.
Bahkan, dengan masa transisi yang panjang, Prabowo (meskipun atas nama Menteri Pertahanan RI) sempat melakukan perjalanan ke sejumlah negara besar dan juga negara tetangga.
Tampaknya, pemahaman yang baik tentang geopolitik akan memudahkan kabinet baru untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan keamanan, ekonomi, dan diplomasi.
Oleh karena itu, pada pembekalan tersebut, para calon menteri diberikan pemahaman mengenai tantangan-tantangan geopolitik yang berkembang, termasuk disrupsi teknologi, konflik antarnegara, serta ketidakpastian ekonomi global.Â
Pembekalan dengan tema geopolitik ini mencakup kajian peristiwa global seperti konflik internasional dan krisis energi, yang dapat memengaruhi kebijakan domestik Indonesia.Â