Bukankah kalau akhirnya terjadi calon tunggal, akan mengebiri hak politik rakyat? Ini jelas fenomena yang memprihatinkan. Partai-partai seakan menggiring masyarakat untuk menjatuhkan pilihan pada paslon tunggal itu.
Memang, dengan satu paslon akan ada kotak kosong sebagai pilihan bagi pemilih yang tidak menyukai paslon tunggal itu. Artinya, bisa saja masyarakat menghukum partai dengan memenangkan kotak kosong.
Tapi, hal itu akan membuat diulangnya pilkada pada kesempatan berikutnya. Tentu, biaya pilkada akan membengkak dan sangat tidak efisien.
Untunglah, dalam kondisi "darurat demokrasi" itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mampu memainkan peranan pentingnya. Putusan MK baru-baru ini tentang pilkada threshold memberi angin segar.
Dengan putusan itu, sejumlah partai bisa mengusung paslon sendiri tanpa perlu bekerja sama dengan partai lain.Â
Sebagai contoh, di DKI Jakarta PDI-P berhak mengajukan paslon, di mana pada ketentuan sebelumnya jumlah kursi PDI-P belum cukup untuk mengusung paslon sendiri.
Di atas telah diuraikan tentang tidak idealnya jika hanya ada calon tunggal. Lalu, sebetulnya berapa paslon yang dianggap ideal? Tak ada rumus bakunya. Tulisan ini adalah pendapat pribadi saja.
Meskipun demikian, jika terlalu banyak calon, tentu akan membingungkan pemilih. Contohnya, pada pemilihan legislatif (pileg), saking banyaknya calon, ukuran kertas suara menjadi sangat besar dan lebar.
Banyak calon legislatif (caleg) yang tidak dikenal masyarakat dan mengamati satu persatu nama-nama di kertas suara juga bukan hal yang dimaui pemilih.
Tak heran, kalau komedian Komeng mendulang jutaan suara di Jawa Barat. Komeng yang wajahnya sudah sangat dikenal, langsung dipilih banyak orang karena calon lain relatif tidak dikenal.
Nah, kembali ke pilkada, berapa paslon yang dianggap terlalu banyak? Rasanya, bila paslonnya dua, ini masih sedikit dan masih membatasi pilihan pemilih.
