Bisa jadi kader partai tersebut memang seorang profesional dan untuk mendapatkan posisi di atas telah melalui tahap fit and proper test.
Bisa jadi pula, pengurus partai politik yang ditunjuk menjadi komisaris BUMN telah mengundurkan diri dari kepengurusan partai.
Namun, jika ada pengamat yang menilai hal di atas sebagai bagi-bagi posisi, tentu juga punya pertimbangan tersendiri.
Tulisan ini tidak memberikan penegasan mana yang betul, hanya sekadar mengingatkan tentang potensi yang mengancam upaya transformasi BUMN.
Terlepas dari adanya potensi politisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran BUMN akan tetap diperlukan. Bahkan, diharapkan masing-masing BUMN mampu meningkatkan kinerjanya.
Lanjutkan Transformasi BUMN sambil Melakukan Refleksi
Agar semua BUMN semakin meningkat kinerjanya dan berdaya saing, mutlak diperlukan pengelolaan yang  lebih profesional, dan tidak diintervensi oleh kepentingan politik.
Maka, transformasi yang tengah berlangsung saat ini, sebaiknya terus dilanjutkan, termasuk nanti oleh siapapun yang menjadi Menteri BUMN.
Transformasi BUMN telah membuktikan berkontribusi besar terhadap keuangan negara. Namun, potensi politisasi yang mengancam laju BUMN perlu diantisipasi.
Untuk itu, Kementerian BUMN dan masing-masing perusahaan milik negara perlu menunjukkan dua hal berikut ini.
Pertama, strategi bisnisnya betul-betul murni bisnis dan bebas dari intervensi politik. Kalaupun dititipi kebijakan resmi pemerintah seperti tugas menyalurkan subsidi, mekanismenya tetap sesuai dengan tata kelola yang baik.
