Sekarang ada terobosan baru di bidang pendidikan tinggi di negara kita, yang bisa dibilang sebuah transformasi yang cukup radikal, yakni kewajiban menulis skripsi dihapus.
Tapi, jangan salah paham. Dihapus maksudnya bukan ditiadakan. Demikian yang dikatakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Dalam rapat bersama Komisi X DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023), Nadiem menyampaikan bahwa pemerintah memindahkan hak ke setiap perguruan tinggi.
Jadi, soal apakah seorang calon sarjana wajib membuat skripsi atau tidak, diserahkan kepada  masing-masing kampus.
Bagi kampus yang tidak mewajibkan penulisan skripsi, masih ada pilihan lain seperti membuat prototipe atau membuat suatu proyek.Â
Tentu, bagi mahasiswa yang selama ini merasa menulis skripsi sebagai momok, berita di atas bisa menjadi angin segar yang bisa menyelamatkannya dari keputusasaan.Â
Memang, di setiap kampus, biasanya ada saja dosen pembimbing skripsi yang killer, yang mebuat skripsi mahasiswa yang dibimbingnya tidak kelar-kelar.
Tak sedikit mahasiswa yang akhirnya frustrasi dan memilih cabut dari kampus selamanya. Mereka jadi "sarjana minus skripsi". Gagal wisuda dan gagal membahagiakan orangtua.
Tapi, terlepas dari kebijakan baru Kemendikbudristek di atas, idealnya semua sarjana harus punya kemampuan menulis yang baik.
Bukankah nantinya para sarjana tersebut, apapun nanti bidang pekerjaannya, akan lebih banyak menggunakan "otak" ketimbang "otot"?
Jadi, sarjana yang sukses dalam meniti karier, adalah sarjana yang punya pemikiran yang cerdas. Nah, buah pemikiran itu butuh kemampuan menyampaikannya kepada orang lain.
Ada dua cara menyampaikan pikiran yang sama-sama perlu dikuasai seorang sarjana, yakni dengan cara berbicara seperti presentasi dan dengan cara menuliskannya.
Kedua cara itulah yang selama ini terakomodir dalam tugas akhir menulis skripsi dan mempresentasikannya dalam semacam ujian sidang skripsi.
Apa yang ditulis dan apa yang dipresentasikan tersebut diharapkan mampu menggambarkan logika berpikir yang sistematis.
Dalam menggali kompetensi, bagi pelamar kerja yang fresh graduate dan nihil pengalaman, oleh pewawancara biasanya akan bertanya tentang skripsi yang dibuat pelamar.
Memang, tak semua kompetensi bisa tergali dari penulisan skripsi. Tapi, paling tidak, ada 3 kompetensi yang didapat pewawancara yang berkaitan dengan thinking (pemikiran).
Pertama, untuk mengukur kemampuan si pelamar dalam berpikir analitis (analytical thinking).
Artinya, bagaimana si pelamar dalam memetakan masalah, menemukan bagian-bagian dari suatu masalah yang kompleks dan menunjukkan hubungan antar bagian-bagian tersebut.
Kedua, untuk mengukur kemampuan si pelamar dalam berpikir konseptual (conceptual thinking).Â
Artinya, bagaimana si pelamar melihat atau memahami big picture dari berbagai kondisi yang sebelumnya merupakan data yang tersebar.
Ketiga, untuk mengukur kemampuan si pelamar dalam berpikir strategis (strategic thinking).
Artinya, dari analisis dan konsep yang dipahaminya, bagaimana si pelamar membuat strategi yang berguna untuk jangka menengah dan panjang.
Memang, kompetensi pemikiran hanya sebagian dari sejumlah kompetensi yang dibutuhkan seorang sarjana yang lagi berburu pekerjaan.
Namun, paling tidak, ketiga ukuran kemampuan berpikir di atas akan sangat mendukung saat seorang sarjana nantinya berkarier.
Jadi, kalau masih ada kampus yang tetap mewajibkan penulisan skripsi, tentu sah-sah saja, dan bahkan banyak manfaatnya.
Hanya saja, perlu dipikirkan pula bahwa sekarang ini ada beberapa faktor yang membuat penulisan skripsi terkadang tidak begitu efektif.Â
Keberadaan joki skripsi, atau bahkan ada biro jasa skripsi yang berpromosi di media sosial, telah "mencemarkan" kesakralan penulisan skripsi sebagai puncak karya seorang mahasiswa.
Apalagi, di era artificial intelligence sekarang ini, apa-apa bisa ditanya ke aplikasi seperti ChatGPT. Hal ini membuat karya manusia dan karya mesin susah dibedakan.
Nah, jika mahasiswa mampu membuat skripsi yang bagus tapi dibuatkan pihak lain, jelas mencerminkan integritas yang lemah.
Jika saat kuliah saja sudah membiasakan diri menempuh jalan pintas tanpa proses yang seharusnya, apalagi nanti waktu mereka jadi pejabat.
Dan ingat, dalam meniti karier, kompetensi integritas menjadi persyaratan mutlak, jauh lebih penting dari kompetensi pemikiran.
Celakanya, faktor kurangnya integritas dalam skripsi, dalam kasus lain ada pula yang melibatkan oknum dosen.Â
Pernah terungkap mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual saat bimbingan skripsi yang dilakukan oleh dosen pembimbing.
Maka, dengan segala plus minus skripsi tersebut, diwajibkan atau tidak, tak terlalu jadi masalah sepanjang lulusan S-1 di negara kita tidak terjadi penurunan kualitas.
Bahkan, kalau bisa, dengan mengganti skripsi dengan mekanisme lain yang juga sama-sama menggali kompetensi mahasiswa, kualitasnya akan meningkat.
Kita tunggu saja, bagaimana nantinya pelaksanaan kebijakan baru yang memberi keleluasaan kepada masing-masing kampus tersebut.
Kampus yang kreatif akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Namun, kampus yang biasa-biasa saja, akan terdegradasi di mata perusahaan atau lembaga yang membutuhkaan lulusan S-1.
