Baru saja memasuki hari pertama bulan puasa tahun ini, tahu-tahu ada pengumuman dari pemerintah bahwa para aparatur sipil negara (ASN), dilarang melakukan buka bersama (bukber).
Padahal, bukber sudah dari dulu menjadi tradisi di negara kita. Hanya saja, dari masa ke masa cara bukber berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan zaman.
Bukber zaman dulu dilakukan lebih banyak di masjid atau langgar. Bisa juga di rumah seseorang yang menjadi pihak pengundang acara bukber.
Acara digelar secara lesehan dan lebih bertujuan untuk memperkuat hubungan silaturahmi antar warga di suatu kampung.
Kemudian, seiring dengan kemajuan zaman, sejak beberapa tahun terakhir ini (kecuali di masa pandemi) bukber digelar di tempat yang prestisius dan terkesan berhura-hura.
Ada yang digelar di hotel berbintang, di mal mewah, di kafe-kafe, dan sebagainya. Bukber di masjid masih tetap ada, tapi diikuti oleh warga kelas menengah ke bawah.
Adapun soal ASN yang bukber, pada masa sebelum pandemi sebetulnya hanya melibatkan segelintir saja, terutama yang sudah punya jabatan relatif tinggi.
Sedangkan ASN kebanyakan, karena jam kerjanya berubah menjadi pulang lebih cepat, jarang yang ikut bukber. Kalau pun ada, selama 30 hari puasa, hanya 1-2 kali saja ikut bukber.
Tapi, yang pejabat, tak bisa mengelak ketika ada undangan dari pejabat instansi atau lembaga lain, agar hubungan kerja tetap terjalin dengan baik.
Bisa juga yang mengundang adalah pihak pengusaha atau pengurus asosiasi tertentu, yang tentu bisnisnya ada kaitan regulasi dengan ASN yang diundang.
Jika si pejabat yang punya kepentingan, katakanlah sekalian untuk sosialisasi program kerja, maka si pejabat akan bertindak sebagai pengundang bukber.
Bahwa jika anggaran negara dipakai untuk bukber, dianggap sebagai pemborosan, ya  boleh-boleh saja.Â
Tapi, sebetulnya kegiatan tersebut mirip saja dengan kegiatan sosialisasi di luar bulan puasa yang harus menyediakan makan siang dan snack.Â
Makanya, begitu terbit larangan ASN mengadakan bukber, langsung menuai kritik pedas dari berbagai pihak.
Alasannya, bukber yang sudah jadi tradisi dan tujuannya untuk mempererat silaturahmi, tak selayaknya dilarang.
Apalagi, pemerintah membawa-bawa pandemi sebagai alasan. Akhirnya, terungkap bahwa sebenarnya bukan Covid yang jadi alasan utama, tapi karena ASN lagi disorot publik.
Dan itu semua gara-gara Mario. Ya, efek Mario menggelinding terlalu jauh. Mario yang anak Rafael Alun, mantan pejabat Ditjen Pajak, sering pamer kekayaan.
Nah, gara-gara Mario, sekarang pemerintah berupaya keras agar semua ASN menerapkan gaya hidup sederhana.
Bukber dinilai bukan cerminan hidup sederhana. Dianjurkan pula, lebih baik dana untuk bukber diberikan kepada masyarakat kurang mampu.
Sebelum pandemi, beberapa BUMN papan atas melakukan bukber dengan mengundang anak yatim dalam jumlah yang banyak.
Ketika itu juga dibagikan santunan kepada semua anak yatim yang datang. Semoga tahun ini, kalau pun BUMN tak melakukan bukber, santunan bagi anak yatim tetap diberikan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa bagi yang bukan ASN, silakan saja menggelar bukber. Toh, ini juga menghidupkan usaha pelaku bisnis kuliner.
Masalahnya, bagaimana kalau yang punya hajat bukan ASN, tapi ASN ikut diundang? Bolehkah ASN datang? Perlu kejelasan dari pemerintah.
Yang lebih penting, komuniksi publik dari pihak pemerintah perlu dibenahi. Jangan lagi bikin blunder dengan alasan  pandemi.
Kalau alasan Covid yang dikedepankan, sepertinya menjadi kontradiktif dengan acara yang sebelumnya diberi izin. Contohnya, berbagai konser musik dengan penonton yang berdesakan.
Termasuk juga sewaktu terjadi tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih seratus orang suporter klub sepak bola Arema FC.
Dengan komunikasi yang baik, semoga tak ada lagi pro kontra soal larangan ASN menggelar bukber.
