Jika terjadi kebuntuan, diperkirakan pada Pemilu 2024 mendatang PPP akan semakin ditinggalkan oleh mereka yang dulu memilih PPP, dan bisa berujung dengan tamatnya riwayat PPP.
Sekadar catatan kilas balik, pada awal Orde Baru terbentuk, ada 10 partai yang menjadi peserta Pemilu 1971 (pemilu pertama di masa Orde Baru).
Kemudian, Presiden Soeharto ingin partai yang ada diciutkan jumlahnya. Maka, 4 partai Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Perti, dan Parmusi, bergabung menjadi PPP.
Sedangkan 5 partai lainnya, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia, bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Di antara 5 partai tersebut, yang paling dominan adalah PNI, sehingga boleh dikatakan PDI identik dengan PNI.
Dengan demikian, mulai Pemilu 1977 hingga berakhirnya era Orde Baru pada 1998, di Indonesia hanya ada 3 parpol, yakni Golkar, PPP, dan PDI.
Golkar selalu menang mutlak ketika itu, diikuti oleh PPP di peringkat kedua dan PDI selalu sebagai juru kunci.Â
Tapi, semua itu menjadi terbalik pada era reformasi sekarang ini, karena PDI muncul sebagai penguasa dan PPP jadi partai kecil.
Sebetulnya, kebangkitan PDI sudah tercium pada awal dekade 1990-an, tepatnya ketika Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada 1993, tapi tidak "direstui" oleh Soeharto.
Sehingga, dengan berbagai upaya yang direstui pemerintah, Megawati pun dilengserkan pada Kongres PDI di Medan pada 1996.
Maka muncullah dualisme di tubuh PDI, meskipun yang diakui pemerintah adalah PDI yang ketua umumnya dijabat oleh Soerjadi.Â
