Makanya, terjadi kasus dalam pembangunan jalan raya, pembangunan bendungan, atau contoh nyata adanya proyek yang mangkrak akibat kasus korupsi adalah pembangunan pusat pelatihan olahraga di Hambalang, Jawa Barat.
Belakangan, proyek yang terkesan "receh" (tapi kalau ditotal, besar juga nilainya) seperti pengadaan bantuan sosial pun diembat juga.Â
Proyek "receh" lainnya yang semakin banyak terkuak, berkaitan dengan kasus penyalahgunaan anggaran dana desa.
Iseng-iseng, coba saja ketik "korupsi dana desa" di aplikasi pencari informasi, maka ada banyak sekali kasus yang terungkap.
Yang relatif baru, misalnya terjadi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana dua eks Kepala Desa dibui karena melakukan korupsi alokasi dana desa sebesar Rp 487 juta dengan melakukan kegiatan fiktif (merdeka.com, 13/9/2021).
Kasus korupsi dana desa lainnya tersebar di banyak daerah, antara lain di Simeulue (Aceh), Labuhanbatu Utara (Sumut), Kabupaten Kampar, Meranti, dan Indragiri Hilir (semuanya di Riau), Garut (Jabar), Gowa (Sulsel), dan Maluku Tengah (Maluku).
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak 2015 hingga 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa, dengan total kerugian negara Rp 111 miliar (Kompas.com, 22/3/2021).
Membaca berita tersebut, tentu membuat kita miris. Sebegitu susahnya ternyata memerangi korupsi.Â
Tapi, perjuangan melawan korupsi seharusnya tidak mengenal kata menyerah. Hanya ada satu kata, lawan!
Tak bisa lain, masyarakat harus ikut aktif dalam peperangan melawan korupsi itu. Caranya, untuk masyarakat di desa-desa, antara lain dengan memilih calon kepala desa yang integtitasnya telah teruji.
Jadi, rekam jejak para calon kepala desa harus diteliti, di pekerjaannya sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa, apakah si calon bertindak jujur dan terpercaya.
