Pemerintah telah menyempurnakan struktur organisasi yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Hal itu terlihat dari dibentuknya Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Seperti yang terlihat pada gambar bagan di atas, komite ini memadukan berbagai kementerian, sehingga tidak terkesan sebagai urusan bidang kesehatan saja.
Namun, apabila dicermati, jelas sekali bobot tim ekonomi lebih besar ketimbang tim kesehatan. Apalagi yang menjadi ketua komite adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana.
Kemudian secara komposisi, tim ekonomi menjadi semakin kuat dengan keberadaan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini bisa saja disalahtafsirkan bahwa tim kesehatan "dikeroyok" oleh tim ekonomi.Â
Meskipun demikian, pada level satuan tugas (satgas), terlihat adanya kesetaraan, di mana Ketua Pelaksana Erick Thohir membawahi dua kelompok yang sejajar. Pertama, Satgas Penanganan Covid-19 yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Kedua, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang diketuai Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.
Boleh-boleh saja pemerintah menyatakan memberikan bobot yang setara antara penanganan terhadap aspek kesehatan dan penanganan terhadap aspek ekonomi. Tapi jangan heran kalau masyarakat membaca bahwa bobot perhatian pemerintah terhadap pemulihan perekonomian jauh lebih besar.
Makanya berbagai pelonggaran dalam pembatasan sosial yang telah berlangsung, tampaknya akan segera dilanjutkan, dan tugas kesehatan mungkin hanya sebatas menyiapkan protokol kesehatannya dan mungkin tidak punya pilihan untuk menolak pelonggaran itu. Tak perlu kaget kalau orang semakin mudah melakukan perjalanan antar daerah. Inilah yang diharapkan bisa kembali memutar roda perekonomian.
Apalagi sekarang sejumlah negara di Asia sudah mengalami resesi ekonomi seperti Singapura dan Korea Selatan. Diperkirakan Malaysia dan Thailand akan segera  mengikuti jejak Singapura (kompas.id, 27/7/2020).Â
Tentu saja di negara kita pun mendung resesi sudah terlihat kian pekat dan kinerja perekonomian triwulan III tahun ini akan sangat menentukan, apakah kita akan ikut-ikutan negara jiran, atau bisa melepaskan diri dari ancaman resesi.Â
Artinya, komite yang telah dibentuk presiden di atas tidak punya waktu banyak, tak perlu terlalu sering lagi melakukan rapat. Justru gerak cepat dalam melakukan aksi nyata lebih diperlukan.
Menarik pula untuk menduga-duga, kenapa komite di atas yang menjadi ketua pelaksananya dipercayakan kepada Erick Thohir? Tidak ada penjelasan yang memadai terkait hal itu. Kalaupun memang akan memberi bobot lebih besar untuk tim ekonomi, bukankah Menteri Keuangan Sri Mulyani dirasa lebih tepat?
Namun, perlu dicamkan bahwa ekonomi tidak berdenyut bila diserahkan begitu saja pada inisiatif  pihak pengusaha swasta yang cenderung menunggu kondisi membaik, baru mulai bergerak. Tak bisa lain harus ada pihak yang memulai. Maka bantuan sosial (bansos) pun segera digulirkan pemerintah sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).