Kita sepakat dengan pendapat bahwa minyak dan gas bumi (Migas) merupakan salah satu komponen utama penggerak kehidupan masyarakat di dunia. Bahwa benar, sejak ditemukannya, Migas mulai memegang peranan utama sebagai sumber energi dalam mempercepat perkembangan peradaban manusia kearah kenyamanan dan kemewahannya. Lihat saja industrialisasi dan transportasi yang mengantarkan manusia pada kehidupan modern, tak lepas dari memanfaatkan batu bara, bensin, minyak tanah, minyak diesel, solar LPG, dan sebagainya.
Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin membaiknya perekonomian negara-negara berkembang, maka konsumsi Migas terus mengalami peningkatan. Migas juga berperan peting dalam menerangi rumah-rumah, gedung-gedung perkantoran, sekolah dan kampus, melumasi mesin-mesin, menggerakkan kendaraan-kendaraan serta tidak ternilai kegunaannya dalam bidang manufaktur. Namun sayangnya, Migas telah dinyatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (anrenewable). Dia, sebagai energi tidak terbarukan, suatu saat akan habis, dan karena itulah perlu di hemat dan perlu adanya diversifikasi energi.
Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, tentu merupakan konsumen Migas dan pasar utama bagi barang-barang impor dari negara lain. Dari kebutuhan hidup sehari-hari seperti beras, terigu, gula, garam sampai pakaian, telepon seluler, teknologi informasi, otomotif, bahkan migas pun negara kita masih mengandalkan impor dari luar negeri, apalagi tahun 2016 Indonesia akan diserbu produk pasar bebas ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) melalui integrasi kerjasama ekonomi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Tentu adalah sebuah ironi bagi negeri yang sangat kaya Sumber Daya Alam (SDA) ini, dimana jutaan rakyanya masih hidup menderita dalam jurang kemiskinan serta semakin kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya, juga kehilangan kemampuan untuk membangun dan mandiri sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka jika berhadapan dengan serbuan negara lain nanti.
Untuk mengatasi gempuran produk luar negeri termasuk di sektor Migas maka perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mengendalikan dan memperkuat peran perusahaan dalam negeri untuk memberdayakan produksi Migas, energi alternatif dan energi terbarukan, agar kita jangan hanya menjadi target pasar luar negeri. Kita harus mewujudkan kemandirian energi di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing di sektor Migas dan energi di mata internasional.
Karena itu, PT Pertamina Persero (Pertamina) sebagai perusahaan utama penyedia sumber daya energi terkemuka di Indonesia perlu didukung sepenuhnya agar dapat mewujudkan kemandirian ketahanan energi nasional, misalnya, dengan dukungan regulasi yang memperkuat peran Pertamina untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun modernisasi teknologinya, dan kesempatan untuk melakukan banyak pengujian sumber energi alternatif dan terbarukan agar.
Kita juga berharap agar Pertamina nanti menjadi perusahaan terbaik di bidang eksplorasi, pengolahan dan pemasaran hasil tambang Migas. Pertamina sebagai penyedia energi untuk kebutuhan di dalam negeri sendiri dan dunia, dan dia dapat mengatasi krisis energi seperti energi listrik yang selalu mengancam iklim usaha perekonomian nasional seperti yang selama ini terjadi terutama di luar pulau Jawa.
Antara Harapan dan Realita Kemandirian Energi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Merauke, Papua, pada 30 Desember 2015 kemarin, menulis tujuh Impian Indonesia 2015-2085, yang diunggah Presiden ke laman media sosial. Pada poin keenam dan tujuh, tulis Jokowi, Indonesia diimpikan menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia-Pasifik serta menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.
Tentu yang masih menjadi keprihatinan dan sorotan atas impian Presiden Jokowi diatas yang juga merupakan topik-topik yang sangat relevan dengan masalah kebangsaan dan kemandirian bangsa kita adalah soal pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), hutang luar negeri, restukturisasi perbankan, lapangan kerja, menghapus kesenjangan untuk kesejahteraan semua komponen bangsa terutama kaum marjinal.
Pemerintahan sekarang harus mereformasi kebijakan ekonominya yang masih berparadigma neoliberal dengan menggantinya menjadi kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan nasional serta tentu saja konstitusional. Ini agar Indonesia tidak dicemooh sebagai raksasa tidur atau raksasa yang tidak akan pernah bangkit berdiri dan berjalan disaat sumber daya alam kita masih sangat melimpah, karena nilai prospektif Indonesia yang unggul dalam hal SDA ini sekiranya jangan sampai tertinggal dari negara-negara yang kini mengalami lompatan karena bangkit dari kesadarannya, seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, padahal mereka justru miskin dari SDA-nya.
Kita sebut saja terus terang bahwa kekayaan alam yang melimpah selama ini banyak dikelola pihak asing, dan itu sangat menguntungan mereka. Inilah yang harus diambil alih menjadi sepenuhnya penguasaan nasional. Kemudian melakukan proteksi penguasaan dan pengembangan sekaligus pemanfaatan energi alternatif seperti panas bumi, hidropower, tenaga surya, dan lain-lain yang masih sangat potensial, yang seyogyanya nanti dapat dikelola oleh perusahaan negara seperti Pertamina atau perusahaan swasta nasional lainnya, untuk membantu pemerintah Indonesia mengurangi impor nasional dan agar dapat meningkatkan produksi sumber daya dan konsumsi energi dalam negeri.
