Di tengah gebrakan pemerintah melalui Kemenkominfo yang berniat menggantikan 50 juta e-KTP fisik dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada akhir tahun 2023, kita tak bisa mengabaikan kekhawatiran yang muncul. Transformasi ini, meski futuristik, harus dihadapi dengan bijak.
Pertanyaan yang menggelitik muncul, "Bagaimana dengan masyarakat yang gagap teknologi?" Meski kebijakan ini membawa semangat efisiensi dan kemudahan, perlu dicermati dampaknya terhadap lapisan masyarakat yang belum merangkul era digital dengan sepenuh hati.
"Seakan melupakan bahwa teknologi bukanlah sahabat akrab bagi semua orang, kebijakan ini berpotensi meninggalkan belasan juta warga dalam kebingungan."
Bagaimana dengan generasi tua yang masih asing dengan dunia maya? Mereka yang lebih nyaman dengan kertas dan pena daripada touchscreen smartphone.
Tak hanya itu, ketersediaan infrastruktur di berbagai pelosok negeri juga menjadi tantangan serius.
Bagaimana mungkin kita berharap seluruh negeri terkoneksi secara digital ketika akses internet saja masih menjadi mimpi di beberapa desa terpencil?
Mungkin pemerintah perlu memberikan jaminan bahwa transformasi ini tidak akan merugikan pihak-pihak yang belum siap. Dibutuhkan pendekatan yang inklusif, pelatihan intensif, dan pendampingan bagi yang belum terbiasa dengan identitas digital.
Jangan sampai masyarakat yang gigih membangun negeri ini terpinggirkan oleh laju teknologi yang terlalu cepat.
Transformasi boleh saja, tapi mari lakukan dengan hati, memastikan setiap langkah ke depan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Transformasi yang memberdayakan, bukan menyisihkan.
Ancaman terhadap Kesenjangan Digital
Seiring kita memasuki era identitas digital, kita perlu menyadari bahwa kesenjangan digital akan semakin melebar.Â
Bagaimana dengan kaum lapisan bawah yang bahkan belum memiliki akses internet secara menyeluruh? Apakah identitas digital ini hanya akan menjadi kemewahan bagi mereka yang sudah terbiasa dengan teknologi?
Pentingnya membuka akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi tidak dapat dipandang sebelah mata.
Kebijakan ini seolah-olah menempatkan hambatan baru bagi mereka yang berjuang untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dan pendidikan.
Masyarakat yang gagap teknologi bukanlah kelompok minoritas yang bisa diabaikan. Mereka mungkin tidak mahir dalam menggunakan aplikasi, membaca QR code, atau bahkan mengoperasikan perangkat pintar.
Sementara kita merayakan inovasi, kita juga perlu memikirkan cara menyertakan seluruh masyarakat dalam perjalanan menuju identitas digital.
Infrastruktur yang Belum Merata
Selain kesenjangan individual, masalah infrastruktur menjadi sorotan kritis dalam menghadapi transformasi identitas digital.
Di banyak daerah, (termasuk daerah saya) yang masih tergolong dalam wilayah perkotaan, koneksi internet yang tidak stabil atau bahkan tidak tersedia saja, suda menjadi batasan utama. Bagaimana dengan mereka yang di daerah-daerah terpencil?
"Jangankan dulu, kita beralih ke Identitas Kependudukan Digital. Urus E-KTP di dukcapil saja, masyarakat masih di persulit"
Apalagi, saat ini pemerintah merencanakan untuk beralih Ke IKD, selain mereka gaptek, akses internet juga adalah menjadi salah satu kunci penting dalam transformasi ini.
"Pemerintah perlu lebih serius dalam memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi merata di seluruh negeri."
Kecanggihan identitas digital hanya akan menjadi mimpi indah jika aksesnya terbatas pada kota-kota besar atau wilayah yang sudah terhubung dengan baik.
Jika tidak ada langkah konkret untuk memperluas infrastruktur, kita bisa menghadapi situasi di mana penduduk di wilayah terpencil merasa terpinggirkan dan merasa bahwa negara mereka tidak memperhatikan kebutuhan dasar mereka. Identitas digital harus menjadi jembatan, bukan tembok yang memisahkan.
Ancaman terhadap Keamanan Data
Sementara kita beralih ke identitas digital, penting untuk tidak mengabaikan ancaman terhadap keamanan data.
Identitas digital menciptakan sebuah database besar yang mencakup informasi pribadi jutaan orang.
Apakah kita telah siap untuk menghadapi potensi peretasan besar-besaran yang dapat mengakibatkan pencurian identitas massal?
Kemanan data adalah aspek yang perlu diperhatikan dengan serius. Kita tidak boleh memasuki era identitas digital dengan pola pikir yang terlalu optimis dan lalai terhadap risiko-risiko yang mungkin muncul.
Penting untuk memastikan bahwa sistem keamanan data yang solid dan terpercaya diterapkan sebelum identitas digital sepenuhnya diimplementasikan.
Kesejahteraan masyarakat tidak hanya tergantung pada kemudahan akses, tetapi juga pada keamanan data yang tidak boleh dikompromikan.
Persoalan Etika dan Privasi
Saat kita terlalu fokus pada efisiensi dan kepraktisan, seringkali kita mengabaikan persoalan etika dan privasi.
Identitas digital membuka pintu lebar-lebar bagi pemantauan dan pengumpulan data oleh pemerintah atau pihak ketiga.
Bagaimana kita bisa memastikan bahwa identitas digital tidak akan disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis atau mengintervensi privasi individu?
Perlu ada kerangka hukum yang kuat dan transparan yang melindungi hak privasi setiap warga negara. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi.
Kesadaran tentang hak privasi dan kontrol atas data pribadi adalah langkah penting menuju penerapan identitas digital yang etis.
Peluang dan Tantangan Pendidikan
Transformasi identitas digital juga membawa peluang dan tantangan baru dalam sektor pendidikan.
Bagaimana sistem pendidikan akan menyesuaikan diri dengan era baru ini? Apakah guru dan lembaga pendidikan telah mempersiapkan diri untuk melatih siswa dalam menggunakan identitas digital dengan bijak?
Pemerintah perlu memberikan dukungan yang cukup untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat dan memasukkan pendidikan teknologi dalam kurikulum secara menyeluruh.
Siswa perlu dilatih untuk menggunakan identitas digital secara cerdas, menghindari penyalahgunaan, dan memahami dampaknya terhadap kehidupan mereka.
Namun, tantangan juga muncul. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki akses ke perangkat digital atau internet?
Pendidikan harus tetap menjadi hak yang dapat diakses oleh semua, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.
Tanggung Jawab Pemerintah dan Swasta
Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul seiring dengan transformasi identitas digital, perlu adanya keterlibatan aktif dari pemerintah dan sektor swasta.
Kedua pihak ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi mencakup seluruh masyarakat.
Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan memberikan dukungan yang cukup bagi masyarakat yang belum siap dengan identitas digital. Ini melibatkan penyediaan pelatihan, infrastruktur, dan jaminan keamanan data yang kuat.
Di sisi lain, sektor swasta memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam pengembangan teknologi yang mendukung identitas digital. Inovasi harus diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang yang sudah mahir dalam teknologi.
Transformasi dengan Bijak
Sebagai negara yang bergerak maju, transformasi identitas digital adalah langkah yang tidak dapat dihindari.
Namun, kita perlu memastikan bahwa transformasi ini tidak hanya menjadi tonggak kecanggihan teknologi, tetapi juga sebuah era di mana setiap warga negara merasakan manfaatnya.
Kritik bijak terhadap kebijakan ini bukanlah upaya untuk menghentikan kemajuan, tetapi untuk memastikan bahwa kemajuan itu inklusif. Identitas digital harus menjadi instrumen pemerataan, bukan pemisahan.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal, bahwa teknologi dapat diakses oleh semua, bukan hanya oleh mereka yang sudah nyaman dalam dunia digital.
Dengan menghadapi tantangan ini secara bijak, kita dapat merancang masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Identitas digital harus menjadi sarana untuk memperkuat masyarakat, memberdayakan individu, dan membawa kita ke era di mana teknologi bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi peluang bagi semua.
Transformasi identitas digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang cara kita sebagai masyarakat beradaptasi dan tumbuh bersama dalam perubahan ini.
