Mohon tunggu...
Irwan Sabaloku
Irwan Sabaloku Mohon Tunggu... Editor - Penulis

"Menulis hari ini, untuk mereka yang datang esok hari"

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Berantas Kelaparan atau Isi Kantong? Masyarakat Kelas Bawah Terperangkap dalam Lonjakan Harga Beras

8 November 2023   14:17 Diperbarui: 8 November 2023   14:27 5501
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Namun, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kebijakan pemerintah yang terkait dengan harga beras. Beberapa kebijakan perdagangan internasional, subsidi bahan bakar, dan tarif impor dapat memengaruhi harga beras secara signifikan. Jika kebijakan-kebijakan ini tidak dirancang dengan baik atau dieksekusi dengan tidak bijak, ini dapat memperburuk situasi.

                                                                                                                         *****

Dampak Terhadap Masyarakat Kelas Bawah

Dampak dari kenaikan harga beras sangat terasa oleh masyarakat kelas bawah. Bagi mereka, beras bukan hanya sebuah komoditas, tetapi merupakan pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. 

Dalam banyak keluarga, beras adalah makanan pokok yang menjadi sumber utama energi dan gizi. Dengan kenaikan harga beras, mereka harus memutar otak untuk mengatasi lonjakan biaya makanan.

Sebagian besar dari mereka tidak memiliki pilihan lain dan harus mengurangi konsumsi beras, mencari alternatif yang lebih murah, atau bahkan menghadapi kelaparan. Ini bukan pilihan yang adil atau berkelanjutan. Krisis harga beras seperti ini mengancam hak dasar setiap individu untuk memenuhi kebutuhan makanan dan hidup dengan martabat.

                                                                                                                            *****

Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Dalam menghadapi krisis harga beras, peran pemerintah dan pemangku kepentingan sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan rakyatnya dan memastikan akses yang adil dan terjangkau ke pangan pokok, termasuk beras.

Pemerintah harus menjalankan peran yang proaktif dalam mengendalikan harga beras, misalnya dengan memonitor pasar, mengawasi perubahan dalam produksi dan perdagangan, dan mengimplementasikan kebijakan yang membantu menjaga stabilitas harga beras. Ini termasuk intervensi yang bijak dalam distribusi dan penyediaan bantuan kepada kelompok rentan.

Pemangku kepentingan lain, seperti produsen beras, pedagang, dan pengusaha, juga memiliki peran dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam rantai pasokan beras. Praktik yang tidak etis, seperti penimbunan dan manipulasi harga, harus dicegah dan dihentikan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun