Badan Bank Tanah dan Asa Ekonomi Berkeadilan

"Ini Jeritku"

Dulu di negeri nan subur ini, tumbuh aneka ragam hayati

Lalu kini mereka menebangnya, berganti pohon-pohon sawit

Aku tak mengerti PDB, inflasi ataupun utang pemerintah negeri ini

Yang kutahu utang pinjolku kian bertambah, tiap bangun tidur itu yang kuingat

Aku bekerja keras, berharap pendapatanku bertambah saat ini

Untuk beli tanah dan membangun rumah yang masih jadi impian

Tiap bulan gajiku habis untuk belanja kebutuhan sehari-hari

Tapi yang punya kuasa dengan bambu-bambu mematoki lautan

Pagi sampai malam aku mencari uang

Namun tabunganku tak pernah penuh

Yang terus meningkat kebutuhan hidup dan makin sulit beli barang

Penghasilan buat tambal sulam pengeluaran, hidup makin susah

Ini jeritku,

Mendampar tanya,

Tanah, kapan punya?

Rumah, kapan ada?

Dari coret-coretan puisi saya sendiri di atas, yang paling mendasar dan kelihatan adalah kedaulatan terhadap tanah. Kalau The Three Musketeers punya slogan, "Semua untuk satu dan satu untuk semua." Maka saya tak mau kalah punya jargon, "Tanah untuk semua, semua untuk tanah." Ini adalah pernyataan yang saya buat untuk menekankan bahwa tanah harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Tanah berfungsi sosial, ekonomi, dan produksi. Tanah yang subur dapat menghasilkan tanaman yang baik, sehingga dapat menjadi sumber makanan bagi manusia. Tanah dalam kaitan lainnya juga berarti ruang milik sendiri dimana bisa digunakan dan manfaatkan secara bebas. Dimanfaatkan dalam dua kategori yang paling rentan: tanah untuk tinggal dan tanah untuk penghidupan/ menanam. Dalam pandangan saya keduanya masih memiliki masalah di Indonesia.

Selain itu nampak tersurat adanya ketidakadilan sosial yang terjadi, "Tapi yang punya kuasa dengan bambu-bambu mematoki lautan." Perwujudan keadilan sosial di Indonesia merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Hal ini karena konsep keadilan sosial mengandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara.

Keadilan sosial di Indonesia berarti pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lemah. Selain itu, keadilan sosial menyentuh pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan dan diharapkan meminimalisir kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Peran Badan Bank Tanah

Salah satu topik kongkow terfavorit para pekerja muda Gen Alpha dan yang baru saja merencanakan perkawinan adalah membahas "mau punya rumah di mana?". Saya sendiri punya pengalaman dimana hidup dari satu kost ke kost lain diberbagai kota selama lebih dari 10 tahun. Lalu pindah-pindah kontrakan di Surabaya dan Yogyakarta 4 tahun. Selanjutnya baru bisa beli tanah. Nabung pelan-pelan lagi jadi anak kost lagi karena kepraktisan dan dekat dengan tempat kerja, setelah 4 tahun kemudian baru bisa bangun rumah. Saya butuh waktu 18 tahun untuk memiliki rumah impian. Jadi ngontrak atau nyicil puluhan tahun sepertinya menjadi lebih rasional bagi orang muda zaman sekarang. Ada candaan kami yang sering terlontar, "Kita memulai semuanya dari nol, kecuali Rafathar. Jadi membeli rumah sendiri di tengah kota adalah angan-angan yang harus mati-matian diperjuangkan."

Ambil contoh di kota Wonosobo dimana saya tinggal. Harga-harga tanah disini yang datar, punya akses jalan yang bisa dilalui mobil dan berada di perkampungan tengah kota sudah tak bisa dibeli dengan murah. Harga tanah di sudah berada di kisaran 1 juta sampai 2 juta rupiah per meter persegi, sehingga minimal butuh 500 jutaan agar kita bisa punya lahan dan dibangun untuk rumah tinggal. Dengan budget lebih rendah bisa beli rumah subsidi di pinggiran, dengan jalan sempit nan berkelak kelok serta naik turun.

Kebijakan pengelolaan tanah yang seharusnya pro rakyat ternyata menjadi pro kapital, dimana nilai kemanfaatan yang hanya dirasakan oleh golongan tertentu dan mengedepankan pertumbuhan ekonomi negara saja sehingga kesempatan dalam pemanfaatan tanah menciptakan suatu ketimpangan yang tidak menjunjung tinggi keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Mungkin ada benarnya pendapat yang pernah dilontarkan tahun 2010 oleh Sri Edi Swasono, "Pembangunan Indonesia saat ini adalah pembangunan yang menggusur orang miskin bukan menggusur kemiskinan."

Permasalahan terkait pertanahan kini semakin kompleks mengingat ketersediaan tanah kian menipis, namun kebutuhan akan tanah terus meningkat. Harga tanah yang terus melonjak dikarenakan penguasaan lahan yang terkonsentrasi secara besar-besaran pada sekelompok orang, para pengembang, serta investor. Mereka leluasa membeli lahan untuk diolah dan dijual kembali dengan keuntungan dua-tiga kali lipat.

Pemerintah berperan memberikan stimulus guna untuk menghindari ketimpangan terkait ketersediaan tanah dengan cara membentuk suatu lembaga badan bank tanah. Maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021, lahirlah Badan Bank Tanah di Indonesia pada 29 April 2021 lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021.

Dapat ditarik benang merah bahwa keberadaan Badan Bank Tanah diperlukan sebagai organ pemerintah yang berkemampuan menyediakan kebutuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bekelanjutan. Badan Bank Tanah sekaligus menjadi instrumen utama dalam mencegah munculnya para spekulan yang bermain dan mempengaruhi harga tanah di Indonesia.

Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan Badan Bank Tanah bertujuan untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan, konsolidasi tanah, pemerataan ekonomi, hingga Reforma Agraria. Dalam pada itu Badan Bank Tanah dapat mengambil peran untuk empat hal: pertama menopang swasembada pangan, kedua untuk swasembada energi, ketiga menopang program hilirisasi, dan keempat untuk menopang pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah.

Manfaat Badan Bank Tanah

Badan Bank Tanah hadir untuk melakukan pemanfaatan atas tanah sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta memiliki nilai investasi serta melakukan pengelolaan terhadap tanah tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar. Harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memiliki kepastian hukum di masa yang akan datang. Badan Bank Tanah juga harus memperhatikan fungsi sosial atas tanah yang mana tanah tersebut harus memberikan manfaat atau nilai yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar sehingga asas fungsi sosial atas tanah menjadi terpenuhi.

Hadirnya Badan Bank Tanah nyata memberikan beragam manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan membantu pemerataan penguasaan tanah. Selain itu Badan Bank Tanah juga membantu mewujudkan ekonomi berkelanjutan, membantu menyelesaikan konflik agraria, membantu meningkatkan produktivitas tanah, serta membantu memberikan pengakuan hak atas tanah.

foto pribadi

Badan Bank Tanah dan Ekonomi Berkeadilan

Peran penting Badan Bank Tanah dalam penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan di Indonesia. Peran ini dikuatkan berbentuk badan khusus yang mengelola tanah untuk terwujudnya ekonomi berkeadilan. Badan Bank Tanah berfungsi menjamin ketersediaan tanah dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui kegiatan perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah dan pemanfaatan tanah serta pendistribusian tanah. Aset tanah Badan Bank Tanah merupakan aset negara yang dipisahkan dari aset negara. Aset Badan Bank Tanah terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Tanah yang diperoleh Bank Tanah merupakan aset persediaan yang merupakan bagian dari aset lancar.

Pengelolaan aset tanah yang dikuasai Badan Bank Tanah untuk sarana kantor, sumber pendapatan dan didistribusikan. Yang bersifat non komersial untuk sarana kantor dan untuk didistribusikan. Sedangkan untuk sumber pendapatan bersifat komersial karena ditujukan untuk pembiayaan operasional kegiatan dan pengembangan modal.

Pengelolaan aset tanah oleh Badan Bank Tanah bertujuan untuk dimanfaatkan. Tanah yang telah diberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dapat digunakan sendiri atau dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak lain serta untuk didistribusikan. Sedangkan tanah yang belum diberikan HPL hanya untuk kebutuhan operasional atau untuk didistribusikan. Kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain dapat dikuatkan dengan hak atas tanah di atas tanah HPL. Mekanisme kerja sama dengan pihak lain didahului dengan perjanjian kerja sama secara transparan dan kemudian pelaksanaan kesepakatan.

Pendistribusian aset tanah dilakukan Badan Bank Tanah berdasarkan rencana kegiatan, kriteria mengenai objek tanah yang akan didistribusikan dan peringkat prioritas. Hal tersebut untuk memastikan ketepatan sasaran jaminan penyediaan tanah. Pendistribusian untuk penyediaan tanah berbagai keperluan pembangunan harus berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat dan pengembangan wilayah. Sedangkan untuk tujuan investasi dan pengembangan ekonomi harus berdasarkan kriteria dengan parameter perhitungan bisnis.