Badan Bank Tanah dan Asa Ekonomi Berkeadilan

foto pribadi

Badan Bank Tanah dan Ekonomi Berkeadilan

Peran penting Badan Bank Tanah dalam penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan di Indonesia. Peran ini dikuatkan berbentuk badan khusus yang mengelola tanah untuk terwujudnya ekonomi berkeadilan. Badan Bank Tanah berfungsi menjamin ketersediaan tanah dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui kegiatan perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah dan pemanfaatan tanah serta pendistribusian tanah. Aset tanah Badan Bank Tanah merupakan aset negara yang dipisahkan dari aset negara. Aset Badan Bank Tanah terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Tanah yang diperoleh Bank Tanah merupakan aset persediaan yang merupakan bagian dari aset lancar.

Pengelolaan aset tanah yang dikuasai Badan Bank Tanah untuk sarana kantor, sumber pendapatan dan didistribusikan. Yang bersifat non komersial untuk sarana kantor dan untuk didistribusikan. Sedangkan untuk sumber pendapatan bersifat komersial karena ditujukan untuk pembiayaan operasional kegiatan dan pengembangan modal.

Pengelolaan aset tanah oleh Badan Bank Tanah bertujuan untuk dimanfaatkan. Tanah yang telah diberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dapat digunakan sendiri atau dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak lain serta untuk didistribusikan. Sedangkan tanah yang belum diberikan HPL hanya untuk kebutuhan operasional atau untuk didistribusikan. Kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain dapat dikuatkan dengan hak atas tanah di atas tanah HPL. Mekanisme kerja sama dengan pihak lain didahului dengan perjanjian kerja sama secara transparan dan kemudian pelaksanaan kesepakatan.

Pendistribusian aset tanah dilakukan Badan Bank Tanah berdasarkan rencana kegiatan, kriteria mengenai objek tanah yang akan didistribusikan dan peringkat prioritas. Hal tersebut untuk memastikan ketepatan sasaran jaminan penyediaan tanah. Pendistribusian untuk penyediaan tanah berbagai keperluan pembangunan harus berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat dan pengembangan wilayah. Sedangkan untuk tujuan investasi dan pengembangan ekonomi harus berdasarkan kriteria dengan parameter perhitungan bisnis.