Puan meraih 4,3%, sedangkan Tjahjo Kumolo 1,6% dan Yasonna 0,9%. Untuk Pramono dan Anak Agung malah masuk kategori tidak hafal namanya sehingga responden tidak menjawab.
Hasil tersebut didapat dari survei Indo Barometer selama periode 4-14 Maret 2017. Sampel yang diambil dari 34 provinsi dengan jumlah responden mencapai 1200 orang, dan margin of error nya 3% pada tingkat kepercayaan 95%.
Sebenarnya hasil survei tersebut antara mengejutkan dan tidak mengejutkan. Tidak mengejutkan karena selama ini Puan ialah satu di antara sekian sosok menteri yang bekerja dalam senyap, tanpa media dan tidak diliputi kebijakan-kebijakan yang "menggebrak meja" seperti halnya kebijakan Susi Pudjiastuti.
Tugas sebagai menteri koordinator memang agak berbeda dengan menteri lainnya karena seorang menko harus bisa "mengatur" para menteri yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Puan pun pernah berujar bahwa sebagai seorang Menko mengharuskan dirinya mengutamakan koordinasi dan sinkronisasi. Bahkan, awal bertugas sebagai Menko PMK, dia sempat dicap cerewet dan sangat detail oleh para deputi, staf ahli, dan staf khususnya.
Kerap kali, rapat berlangsung sampai tengah malam. Bahkan Hingga jam 12 malam pun, Puan masih kerap mengirimkan pesan ke jajarannya jika ada masalah yang harus segera ditangani.
Sementara itu, ada cerita bahwa Menko PMK Muhadjir juga pernah dihubungi berkali-kali oleh Puan ketika tidak datang rapat sampai dua kali. Tak jarang pula, seorang Menko harus menjembatani perdebatan yang terjadi dalam rapat koordinasi.
Mungkin publik tidak melihat langsung realitas hasil kerja seorang menko. Banyak orang lupa, bahwa posisi sebagai Menteri Koordinator tidak bisa disamakan dengan menteri-menteri yang bukan Menko.Â
Kementerian sifatnya teknis dan secara langsung bersentuhan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, posisi Menko PMK, tidak bisa diharapkan sama secara teknis dengan Kemenag atau Kemensos, misalnya, meskipun keduanya ada di bawah garis koordinasi Kemenko PMK.
Jadi, ketika berbicara tentang program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH), sebenarnya publik sedang melihat kinerja seorang Menko PMK.
Tak berhenti di situ, masih ada Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Pemberian Bantuan Non-Tunai. Laporan juga membuktikan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sempat menurun pada 2017.
