Angka ini, yang terpilih karena korupsi politik, juga akan memicu korupsi di daerah lain. Ini terjadi karena karakter mengumpulkan hasil investasi yang dihabiskan selama kampanye.
Korupsi ini dapat mempengaruhi tidak hanya masyarakat tetapi juga organisasi internal yang mereka operasikan. Secara internal, korupsi dapat berupa jual beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Sementara dampak sosialnya berupa regulasi yang tidak ramah, intimidasi, pemotongan anggaran kesejahteraan, dan lain-lain.
“Pasti ada intimidasi karena masyarakat yang rugi dan harus mencari sumber pendanaan lain. Kualitas tukang juga akan menurun karena anggaran juga akan dipotong. Dalam hal ini, masyarakat mengalami kerugian langsung dan tidak langsung. ," kata Amir.
Menolak kebijakan moneter dan mematahkan belenggu korupsi
Dapat dipahami bahwa berbagai jenis korupsi berasal dari kebijakan moneter. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan tuntas sampai sumber utama korupsi, kebijakan moneter, dapat diatasi.
Kesadaran akan korupsi sangat penting jika orang ingin selamat dari serangan fajar. Penolakan itu diharapkan dapat memutus mata rantai korupsi yang mengikat negara.
“Jika KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dapat memutus mata rantai korupsi politik, kita dapat mencegah atau secara signifikan mengurangi hampir 66-70 persen korupsi,” kata Kepala Bagian Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Uryono Pracoso. . kepada ACLC. Masyarakat harus menyadari bahwa selama lima tahun terakhir mereka telah mempertaruhkan nasib mereka dengan menjual suara mereka dengan harga yang sangat rendah. “Misalnya, kalau diberi amplop berisi Rp 500.000 untuk mencoblos seseorang yang tidak berintegritas, maka suara rakyat hanya bernilai Rp 100.000 setahun, atau 275 koin perak per hari selama lima tahun, artinya,” ujarnya.
“Jalan belum diperbaiki, sekolah belum dibangun, akses kesehatan buruk, stunting terus berlanjut, dan semua kebutuhan dasar tidak terpenuhi oleh pemimpin yang hanya punya uang. Andai saja masyarakat tahu itu,” lanjut Uryono.
Berdasarkan fakta tersebut, pendidikan merupakan aset utama dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK mengembangkan strategi Trisula pendidikan, pencegahan, dan penindakan untuk memberantas korupsi. Dengan pelatihan antikorupsi yang tepat, orang pintar bisa memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
"Kita akan berpesan kepada rakyat kita untuk memilih pemimpin dan pejabat kita dari kalangan yang jujur. Hmm, pilihlah yang ikhlas, bukan isi kantong," ujarnya kepada Amir.
Faktor factor terjadinya tindk pidana politik tersebut diantaaranya
