Aturan hukum terkait pinjaman online (pinjol) di Indonesia meliputi beberapa regulasi utama yang mengatur operasional dan perlindungan konsumen. Berikut adalah aturan hukum yang relevan:
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK mengatur dan mengawasi pinjol yang legal. Hanya pinjol yang terdaftar di OJK yang diizinkan beroperasi.
2. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016: Mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk syarat pendaftaran, kewajiban transparansi, dan perlindungan konsumen.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Menjamin hak-hak konsumen dalam transaksi, termasuk kewajiban penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Mengatur transaksi elektronik dan menjamin perlindungan data pribadi pengguna.
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2018 tentang Praktik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Mengatur usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk akses keuangan.
6. Ketentuan Pidana: Pelanggaran terhadap regulasi di atas dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara.
Analisis kasus pinjaman online (pinjol) dengan menggunakan paham positivisme hukum
Paham positivisme hukum mengenai pinjaman online (pinjol) ilegal menekankan bahwa kegiatan tersebut melanggar regulasi yang ditetapkan, terutama Undang-Undang yang mengatur izin operasional dari OJK. Penyelenggara pinjol ilegal dapat dikenakan sanksi hukum yang jelas, berdasarkan ketidakpatuhan terhadap norma yang berlaku. Pendekatan ini berfokus pada kepastian hukum dan perlindungan konsumen, sehingga hanya pinjol yang memiliki izin yang dianggap sah dan bertanggung jawab dalam praktik peminjaman.
Analisis kasus pinjaman online (pinjol) dengan menggunakan paham sociological jurisprudenceÂ
Sociological jurisprudence dalam konteks pinjaman online (pinjol) ilegal menyoroti dampak sosial dari praktik ini, terutama terhadap individu dan komunitas yang rentan. Pendekatan ini mempertimbangkan bagaimana pinjol ilegal sering mengeksploitasi kebutuhan finansial mendesak, mengakibatkan utang yang berlebihan dan tekanan psikologis. Selain itu, jurisprudensi sosiologis mendorong pemahaman tentang faktor-faktor ekonomi dan sosial yang memicu pertumbuhan pinjol ilegal, serta menekankan pentingnya regulasi yang responsif dan inklusif untuk melindungi konsumen dan menyediakan akses keuangan yang lebih aman dan etis.
