Untuk peluang bisnis pun seperti itu, saat ini sudah ada 130 juta pengguna tanah air yang terpapar akses internet dan sebagian besar terganggu karena pembatasan tersebut. Bahkan dari setiap pengguna, minimal punya satu aplikasi yang dibatasi oleh pemerintah tersebut. Kegiatan yang dilakukan pun beragam, mulai dari 96% mengirim pesan, 95% menonton video, 83% bermain game hingga 61% untuk aplikasi mobile banking.
 Ada aspek bisnis dan ekonomi yang terganggu, terlepas lebih banyak aspek komunikasi dan hiburan. Mungkin saja, aspek hiburan bisa berkurang karena pembatasan tersebut. Namun itu jadi kendala besar kalau itu sudah berhubungan dengan komunikasi dan transaksi.
Baiknya, hanya ketiga platform tersebut yang mengalami pembatasan, sedangkan akses bisnis berita hingga hiburan tidak (salah satunya Youtube). Jadi tidak terlalu dipusingkan, alih-alih bisa mengurangi toxic dari sosial media dan berita hoaks yang mempermainkan emosi serta pikiran.
Mengapa YouTube dan Twitter tidak dibatasi?
Sebagai platform berbagi video terbesar di dunia, YouTube dianggap bisa menyebarkan video dengan cepat dan ditonton dengan penonton yang relatif besar. Apalagi kini ia menjadi platform paling banyak diakses pengguna di Indonesia.
Tapi ia punya algoritma yang berbeda dengan Facebook dan mengacu pada algoritma Google. Selain itu, setiap video yang melanggar dan punya tingkat kekerasan akan langsung di Take Down oleh pihak Google. Jadi tidak sampai viral dan bahkan ditonton oleh jutaan orang.
Sekarang bagaimana dengan Twitter, Trending Topic-nya jadi santapan renyah di sana dan paling update. Mengapa pemerintah tidak membatasinya atau bahkan memblokir sejenak?
Alasan menurut saya beragam, mulai dari Twitter yang tidak bekerja sama dengan pemerintah Indonesia hingga jumlah penggunanya yang tak sebesar Trio Skuad Milik Facebook, yaitu diperingkat 6. Umumnya pengguna yang ada di Twitter berusia lebih dewasa dan punya kemampuan literasi yang sedikit lebih tinggi.
Menurut data WeareSocial, pengguna Twitter Indonesia yang aktif hanya ada di angka 6,43 juta. Tidak sebesar platform lainnya. Otomatis pemerintah menanggap penyebaran berita hoaks antar pengguna tidak terlalu masif dan berbahaya. Apalagi Twitter tidak diakses oleh semua orang dan hanya kalangan tertentu yang masih setia dengan platform tersebut.
Ke depan yang saya baca, Facebook akan menggunakan algoritma baru termasuk menggunakan AIS (Artificial Intelelligence System) berbasis Machine Learning dalam mempelajari kata yang masuk. Bila tidak, siap-siap saja akan banyak pengguna yang beralih ke platform tetangga.
Bagaimana bila akses internet dibatasi dan diatur pemerintah?
